Oleh: Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pakar Hukum Pidana Pers Indonesia dan Pengamat Hukum Pidana
Ketika Penggeledahan Telah Dilakukan, Publik Menunggu Kepastian Hukum
Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak cukup diukur dari keberanian aparat mendatangi kantor pemerintahan, menggeledah rumah, menyita dokumen, mengamankan perangkat elektronik, ataupun memeriksa sejumlah saksi. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan penyidik membuktikan suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah, membangun konstruksi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Persoalan inilah yang patut menjadi perhatian publik dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi belanja rumah tangga serta tunjangan perumahan dan kesejahteraan pimpinan DPRD Kabupaten Belu untuk Tahun Anggaran 2021–2023.
Pada 14 September 2026, Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Belu dan kediaman pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan yang diberitakan kepada publik, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, laptop, komputer, stempel, buku tabungan, dan barang lainnya. Angka sekitar Rp3,7 miliar juga disebut sebagai perkiraan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Pemberitaan ANTARA menyebut 55 barang bukti diamankan dari sejumlah lokasi, sementara RRI melaporkan 32 barang yang disita dari kantor DPRD.
Fakta penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan. Namun, sampai tulisan ini disusun pada 8 November 2026, penulis belum memperoleh informasi resmi yang dapat memastikan adanya penetapan tersangka ataupun penghentian penyidikan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan konstitusional dan hukum acara pidana yang patut dijawab secara objektif.
Apakah penyidikan dapat berlangsung tanpa batas waktu yang jelas? Apakah penggeledahan dan penyitaan cukup untuk membangun kesimpulan adanya korupsi? Bagaimana jika hasil pemeriksaan tidak membuktikan kerugian keuangan negara? Dan apakah masyarakat atau pihak yang berkepentingan mempunyai mekanisme hukum untuk menguji penundaan penanganan perkara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Justru sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan penegakan hukum dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum.
I. Penggeledahan adalah Tindakan Penyidikan, Bukan Pembuktian Kesalahan
Dalam hukum acara pidana, penggeledahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, mencari dan menemukan alat bukti atau barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya.
Pasal 1 angka 5 UU tersebut menjelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.
Rumusan tersebut mengandung konsekuensi hukum yang sangat mendasar.
Penyidikan bukan kegiatan untuk membenarkan dugaan awal penyidik, melainkan proses untuk menguji apakah dugaan tersebut benar-benar didukung fakta dan alat bukti.
Oleh sebab itu, tindakan penggeledahan tidak boleh dipahami sebagai legitimasi untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan korupsi.
Demikian pula penyitaan laptop, komputer, buku tabungan, stempel, dan dokumen tidak otomatis membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara.
Seluruh benda yang disita harus diperiksa relevansinya, keaslian dan keterkaitan informasinya, termasuk apabila diperlukan melalui pemeriksaan forensik digital.
Penyidik wajib membedakan antara barang yang sekadar ditemukan, barang yang berkaitan dengan administrasi anggaran, dan barang yang benar-benar mempunyai hubungan pembuktian dengan tindak pidana.
Di sinilah profesionalitas penyidikan diuji.
Penggeledahan yang sah tidak otomatis menghasilkan perkara yang terbukti. Sebaliknya, penyitaan yang banyak juga tidak otomatis menunjukkan kuatnya konstruksi tindak pidana.
II. Dugaan Kerugiaan RP3,7 Mil Bukan Hanya Disebutkan
Salah satu persoalan yang paling penting dalam perkara ini adalah penyebutan angka sekitar Rp3,7 miliar.
Dalam hukum pidana, angka anggaran tidak boleh serta-merta disamakan dengan kerugian keuangan negara.
Ada perbedaan mendasar antara nilai anggaran, nilai realisasi pembayaran, nilai pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan kerugian keuangan negara yang nyata.
Misalnya, apabila pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD sebesar Rp3,7 miliar, bukan berarti seluruh nilai tersebut merupakan kerugian negara.
Penyidik harus mampu menjelaskan:
1. Apa dasar hukum pemberian belanja rumah tangga dan tunjangan kesejahteraan tersebut?
2. Apakah terdapat peraturan kepala daerah atau keputusan yang menjadi dasar pembayaran?
3. Apakah besaran pembayaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku?
4. Apakah terdapat pembayaran yang tidak mempunyai dasar hak?
5. Apakah terdapat kegiatan fiktif, dokumen pertanggungjawaban palsu, atau penggelembungan pembayaran?
6. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang melakukan pembayaran, dan siapa yang menerima manfaat?
7. Berapa jumlah kerugian keuangan negara yang benar-benar terjadi dan bagaimana metode penghitungan yang digunakan?
Pertanyaan tersebut bukan untuk melindungi pihak tertentu. Pertanyaan itu merupakan persyaratan pembuktian yang harus dijawab oleh setiap penyidik yang menangani perkara korupsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Konsekuensi putusan tersebut adalah kerugian keuangan negara dalam konstruksi delik tersebut harus dibuktikan secara nyata (actual loss), bukan hanya berupa kemungkinan atau perkiraan kerugian (potential loss).
Prinsip tersebut kemudian tetap relevan dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang kini diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dengan demikian, penyebutan angka Rp3,7 miliar dalam keterangan awal penyidikan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum bahwa negara benar-benar telah mengalami kerugian sebesar angka tersebut.
Angka itu harus diuji melalui metode pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hukum pidana, dugaan kerugian negara harus dibuktikan. Ia tidak boleh berubah menjadi kerugian negara hanya karena disebutkan dalam konferensi pers atau pemberitaan media.
III. Jika Tidak Ditemukan Kerugian Negara, Apa Dasar Hukum Melanjutkan Perkara?
Inilah persoalan yang membutuhkan ketelitian hukum paling tinggi.
Perkara yang sedang diperiksa berkaitan dengan dugaan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2021–2023. Artinya, penentuan ketentuan pidana yang berlaku harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, perubahan peraturan perundang-undangan, serta asas hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pokok mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara telah diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, yang mengambil alih pengaturan sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
Pasal 603 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Oleh karena perbuatan yang diperiksa diduga terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, penyidik dan penuntut umum wajib memperhatikan asas legalitas, asas nonretroaktif, dan ketentuan mengenai perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP Nasional.
Dalam konstruksi tindak pidana yang mensyaratkan kerugian keuangan negara, unsur tersebut tidak dapat diabaikan.
Apabila hasil pemeriksaan tidak membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang nyata, penyidik harus menguji kembali terpenuhi atau tidaknya unsur delik yang disangkakan.
Apabila unsur pokok tindak pidana tidak terpenuhi dan tidak terdapat tindak pidana lain yang dapat dibuktikan, perkara tidak boleh dipaksakan untuk diteruskan hanya demi mempertahankan dugaan awal.
Namun, harus dibedakan antara tidak ditemukannya kerugian negara dengan belum selesainya penghitungan kerugian negara.
Keduanya merupakan keadaan hukum yang berbeda.
Jika penghitungan masih berlangsung, penyidik dapat melanjutkan pemeriksaan dengan alasan yang jelas. Tetapi apabila hasil pemeriksaan telah menunjukkan tidak cukup alat bukti atau peristiwa yang diperiksa bukan merupakan tindak pidana, hukum menyediakan mekanisme penghentian penyidikan.
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, antara lain karena tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Pasal 24 ayat (4) juga mengatur kewajiban pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pihak-pihak yang ditentukan undang-undang paling lama satu hari sejak tanggal penghentian.
Dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila bukti tidak mencukupi.
Sebaliknya, tidak ada pembenaran untuk memaksakan konstruksi tindak pidana yang unsur-unsurnya tidak dapat dibuktikan.
IV. Kejaksaan Tidak Boleh Mengubah Penyidikan Menjadi Ketidakpastian Hukum
Dalam negara hukum, setiap kewenangan aparat penegak hukum mempunyai batas, prosedur, dan tanggung jawab.
Kewenangan penyidikan bukan kewenangan tanpa kendali.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Jaminan konstitusional tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk orang yang sedang dimintai keterangan, pihak yang barangnya disita, maupun pejabat yang diduga terlibat dalam suatu perkara.
Kepastian hukum bukan berarti setiap perkara harus segera menghasilkan tersangka. Kepastian hukum berarti setiap tindakan aparat mempunyai dasar, tujuan, proses, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks kasus DPRD Belu, hampir dua bulan setelah penggeledahan merupakan waktu yang wajar bagi publik untuk meminta penjelasan perkembangan perkara.
Namun, harus ditegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan umum yang mewajibkan kejaksaan mengumumkan nama tersangka dalam waktu tertentu setelah penggeledahan.
Tidak diumumkannya tersangka juga tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Akan tetapi, apabila penanganan perkara benar-benar ditunda tanpa alasan yang sah, persoalannya berubah menjadi persoalan hukum acara pidana.
KUHAP baru telah memberikan instrumen pengujian terhadap keadaan tersebut.
V. Praperadilan : KUHAP Baru Memberikan Jalan Menguji Penundaan Perkara
Salah satu perubahan penting dalam hukum acara pidana nasional adalah perluasan objek praperadilan.
Pasal 158 UU Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus beberapa persoalan hukum, termasuk:
– Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa.
– Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
– Penyitaan barang yang tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana.
– Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
Ketentuan mengenai penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah merupakan perkembangan penting dalam perlindungan hak warga negara.
Artinya, penyidik tidak boleh menggunakan kewenangan penyidikan untuk membiarkan suatu perkara berada dalam ketidakpastian tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.
Akan tetapi, pengajuan praperadilan tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Pihak yang hendak mengajukan harus memperhatikan kedudukan hukum atau legal standing, objek permohonan, kepentingan hukum yang dirugikan, dan tata cara yang diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 163 KUHAP baru.
Tidak diumumkannya tersangka semata-mata bukan alasan otomatis untuk memenangkan praperadilan.
Demikian pula lamanya penyidikan tidak otomatis membuktikan penundaan yang tidak sah.
Harus terdapat dasar faktual yang menunjukkan bahwa penanganan perkara memang ditunda tanpa alasan yang sah.
Jika unsur dan kedudukan hukum tersebut dapat dibuktikan, praperadilan menjadi instrumen konstitusional untuk menguji tindakan atau kelalaian prosedural aparat.
Hal penting lainnya, praperadilan bukan forum untuk memaksa jaksa menetapkan tersangka.
Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap legalitas tindakan penegak hukum.
Dengan demikian, yang diuji adalah keabsahan proses, bukan keinginan publik untuk melihat seseorang menjadi tersangka.
VI. Siapa Yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara ?
Dalam perkara korupsi, persoalan penghitungan kerugian negara sering menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan BPK, BPKP, maupun penyidik kejaksaan.
Untuk menghindari kesalahan penafsiran, harus dibedakan antara kewenangan pemeriksaan, penghitungan teknis, penilaian atau penetapan kerugian negara, dan pembuktian dalam persidangan.
Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menegaskan kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara sesuai ruang lingkup yang diatur undang-undang tersebut.
Namun, kewenangan tersebut tidak boleh ditafsirkan bahwa BPKP sama sekali tidak boleh melakukan penghitungan kerugian negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 memberikan landasan penting mengenai kewenangan penyidik untuk berkoordinasi dengan BPK, BPKP, maupun instansi lain yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan keuangan negara.
BPKP dapat melakukan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan sebagai penyidik berwenang mengumpulkan alat bukti, menguji dokumen, meminta bantuan ahli, dan membangun konstruksi pembuktian.
Akan tetapi, jaksa tidak dapat menggantikan fungsi pengadilan dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur kerugian negara dalam suatu perkara pidana.
Hakimlah yang pada akhirnya menilai seluruh alat bukti dan keterangan ahli berdasarkan hukum acara pidana.
Dengan demikian, tidak tepat mengatakan bahwa hanya jaksa yang berwenang menghitung kerugian negara. Tidak tepat pula mengatakan bahwa hanya BPKP yang mempunyai kewenangan tersebut.
Yang harus dipastikan adalah metode penghitungan, kompetensi pemeriksa, dasar data, hubungan sebab akibat, dan validitas kesimpulan kerugian negara.
Dalam kasus DPRD Belu, publik berhak mempertanyakan apakah angka Rp3,7 miliar yang pernah disampaikan merupakan perkiraan awal penyidik, hasil audit investigatif, atau sudah merupakan hasil penghitungan kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.
VII. Pemeriksaan Banyak Saksi dan Penyitaan Barang Bukti Tidak Otomatis Membuktikan Korupsi
Dalam pembuktian perkara pidana, banyaknya saksi bukan ukuran tunggal kebenaran suatu tuduhan.
Saksi harus menerangkan fakta yang benar-benar diketahui, dilihat, didengar, atau dialaminya sesuai ketentuan hukum pembuktian.
Keterangan saksi harus diuji konsistensi, relevansi, dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain.
Begitu pula dokumen yang disita harus diperiksa keaslian, isi, asal-usul, serta keterkaitannya dengan peristiwa yang disangkakan.
Dalam perkara belanja rumah tangga pimpinan DPRD, penyidik semestinya mampu membangun hubungan pembuktian yang jelas antara:
1. Dasar penganggaran.
2. Dasar hukum pemberian tunjangan atau fasilitas.
3. Proses penetapan dan pelaksanaan pembayaran.
4. Pihak yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
5. Pihak yang menerima atau menikmati pembayaran.
6. Bentuk penyimpangan yang diduga terjadi.
7. Kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dibuktikan.
Apabila hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan, penyidik harus mengevaluasi kembali konstruksi perkara.
Jangan sampai seseorang ditarik ke dalam dugaan tindak pidana hanya karena pernah menjabat, pernah menandatangani dokumen, atau pernah berhubungan dengan kegiatan administrasi pemerintahan.
Pertanggungjawaban pidana bersifat personal.
Seseorang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan terhadap dirinya, bukan berdasarkan jabatan atau kedudukan semata.
Prinsip inilah yang membedakan negara hukum dengan praktik penghukuman berdasarkan persepsi.
VIII. Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan bukan Spekulasi
Dalam perkara yang menyangkut penggunaan uang rakyat, masyarakat mempunyai kepentingan yang sah untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara berjalan.
Transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Namun, transparansi juga mempunyai batas. Penyidik tetap harus melindungi kerahasiaan materi penyidikan yang belum dapat dibuka, menjaga integritas alat bukti, serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Oleh karena itu, yang patut diminta publik bukanlah pembukaan seluruh isi berkas penyidikan atau pengumuman nama orang yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
Yang patut diminta adalah penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara dalam batas yang dibenarkan hukum.
Kejaksaan Negeri Belu dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa hal mendasar:
Pertama, apakah penyidikan masih berjalan aktif?
Kedua, apakah seluruh barang bukti hasil penggeledahan telah selesai diperiksa?
Ketiga, apakah pemeriksaan saksi telah menemukan fakta yang relevan dengan dugaan penyimpangan anggaran?
Keempat, apakah penghitungan kerugian keuangan negara telah dimintakan kepada lembaga atau ahli yang berwenang?
Kelima, apakah telah ditemukan kecukupan alat bukti untuk menentukan kelanjutan proses hukum?
Pertanyaan tersebut merupakan bentuk kontrol publik yang sah.
Tidak ada kepentingan untuk menyerang institusi kejaksaan. Yang dikehendaki adalah agar kewenangan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab.
IX. Penegak Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Tekanan
Ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam setiap proses pemberantasan korupsi: kekuasaan penyidikan harus dijalankan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menciptakan ketakutan.
Penggeledahan terhadap kantor pemerintahan maupun kediaman seseorang merupakan tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kepentingan pihak yang bersangkutan.
Karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pembuktian yang objektif.
Apabila setelah pemeriksaan ternyata tidak terdapat cukup bukti, penyidik harus berani mengambil keputusan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 24 KUHAP baru.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, penyidik harus melanjutkan proses hukum sesuai prosedur dan menetapkan tersangka berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kedua pilihan tersebut sama-sama merupakan bentuk penegakan hukum.
Tidak ada kehormatan institusi yang hilang karena penyidik menghentikan perkara yang memang tidak cukup bukti.
Justru kehormatan institusi dipertaruhkan apabila suatu perkara dipaksakan hanya untuk mempertahankan kesan bahwa penggeledahan telah menghasilkan keberhasilan penegakan hukum.
Pemberantasan korupsi tidak boleh berubah menjadi panggung demonstrasi kewenangan.
X. Keadilan Harus Berdiri Di Atas Bukti, Bukan Dugaan
Kasus dugaan penyimpangan belanja rumah tangga dan tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Kabupaten Belu harus ditempatkan dalam koridor hukum yang objektif.
Apabila terdapat bukti penyalahgunaan kewenangan, pembayaran tidak sah, perbuatan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara yang nyata, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya tanpa pandang bulu.
Namun, apabila hasil penyidikan tidak menemukan kecukupan alat bukti atau tidak membuktikan unsur tindak pidana yang disangkakan, hukum juga mewajibkan penyidik mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pejabat. Tetapi tidak boleh pula ada perlakuan sewenang-wenang terhadap orang yang belum terbukti melakukan tindak pidana.
Kita harus memahami bahwa pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia bukan dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru merupakan satu kesatuan dalam negara hukum.
Kejaksaan tidak dituntut untuk selalu menghasilkan tersangka dari setiap penggeledahan. Kejaksaan dituntut untuk menghasilkan proses penyidikan yang benar, sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, publik tidak sedang meminta Kejari Belu menghukum seseorang melalui pemberitaan. Publik sedang menuntut agar proses hukum tidak kehilangan arah, tidak kehilangan ukuran pembuktian, dan tidak kehilangan kepastian.
Sebab, keadilan tidak lahir dari banyaknya ruangan yang digeledah, banyaknya dokumen yang disita, atau banyaknya saksi yang diperiksa.
Keadilan lahir ketika setiap tuduhan dapat dibuktikan, setiap kewenangan dijalankan sesuai hukum, dan setiap orang memperoleh perlindungan yang sama di hadapan undang-undang.
«Penggeledahan adalah kewenangan penyidik, pembuktian adalah kewajiban hukum, sedangkan kepastian hukum adalah hak setiap warga negara. Ketiganya tidak boleh dipisahkan dalam negara hukum.»
Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pakar Hukum Pidana Pers Indonesia dan Pengamat Hukum Pidana
