Namun, pascainsiden kontak senjata pada Agustus 2026, pelayanan kesehatan di wilayah itu menghadapi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Trauma akibat peristiwa keamanan, kondisi psikologis tenaga kesehatan, serta ketidakpastian penugasan menjadi bagian dari persoalan yang kini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Di tengah situasi tersebut, Markus Aim, SKM., MPH., salah satu pegawai kesehatan BLUD Puskesmas Jila, angkat bicara. Ia menyampaikan klarifikasi atas pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengenai jumlah tenaga kesehatan yang berada di Jila ketika insiden terjadi.
Markus membantah informasi yang menyebutkan terdapat 20 tenaga kesehatan bertugas di Distrik Jila saat peristiwa tersebut. Menurut dia, jumlah sebenarnya hanya sembilan orang, termasuk enam calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dasar (Latsar).
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat 16 tenaga kesehatan yang dijadwalkan bertugas di Jila. Namun, sebagian di antaranya telah turun ke Timika untuk menyelesaikan urusan administrasi dan mengikuti ujian aktualisasi CPNS.
Dengan demikian, ketika insiden kontak senjata terjadi, tenaga kesehatan yang masih berada di lokasi hanya sembilan orang.
Markus mengaku berada langsung di Distrik Jila ketika peristiwa tersebut berlangsung. Ia juga menyebut sejumlah tenaga kesehatan mengalami trauma dan telah menjalani pemeriksaan medis.
Persoalan ini, menurut dia, tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai jumlah personel yang berada di lokasi. Hal yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah daerah memastikan keselamatan tenaga kesehatan sekaligus memulihkan pelayanan medis bagi masyarakat.
Ketika keamanan berangsur pulih, pelayanan harus menyusul
Markus menilai kondisi keamanan Distrik Jila saat ini sudah kondusif. Aktivitas masyarakat mulai berjalan, aparat TNI-Polri tetap bersinergi menjaga keamanan, bahkan penerbangan subsidi telah kembali beroperasi.
Perkembangan tersebut, menurutnya, dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali penempatan tenaga kesehatan.
Ia meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret agar pelayanan kesehatan di Jila kembali berjalan normal.
Bagi Markus, pemulihan pelayanan tidak cukup dilakukan melalui pernyataan atau koordinasi administratif. Pemerintah perlu mendengarkan langsung pengalaman dan kendala yang dihadapi para tenaga kesehatan.
Ia mendesak Dinas Kesehatan membuka ruang dialog bersama seluruh 37 tenaga kesehatan Puskesmas Jila, termasuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Jangan hanya menyampaikan pernyataan melalui media. Kami berharap Kepala Dinas Kesehatan duduk bersama seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Jila, mendengar langsung kendala mereka, kemudian mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat bisa kembali berjalan.”
Pernyataan itu mencerminkan kebutuhan akan komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan. Sebab, keputusan mengenai penugasan tidak hanya menyangkut keberadaan pegawai di suatu wilayah, tetapi juga kesiapan mental, kondisi kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Trauma tenaga kesehatan perlu didengar
Markus tidak menampik bahwa pengalaman menghadapi situasi keamanan yang mengancam dapat meninggalkan dampak psikologis bagi tenaga kesehatan.
Karena itu, ia mengusulkan agar tenaga kesehatan yang masih mengalami trauma dapat ditempatkan sementara di fasilitas kesehatan lain sesuai kebijakan pemerintah daerah.
Sementara mereka yang telah siap secara fisik dan mental diharapkan dapat kembali menjalankan tugas di Jila.
Pendekatan tersebut, menurutnya, dapat menjadi jalan tengah. Keselamatan dan kondisi psikologis tenaga kesehatan tetap diperhatikan, tanpa membiarkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terus tertunda.
Di sinilah pemerintah daerah dituntut mengambil keputusan secara proporsional. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan medis.
Tidak adil apabila tenaga kesehatan dipaksa mengabaikan trauma dan keselamatannya. Namun, masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis juga tidak boleh kehilangan akses pelayanan dalam waktu yang berkepanjangan.
Keduanya membutuhkan penyelesaian yang manusiawi, terukur, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Pegunungan juga berhak mendapatkan pelayanan
Markus mengingatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di Jila tidak dapat dipandang sebagai persoalan satu puskesmas semata.
Ia menyebut masyarakat di wilayah pegunungan Mimika, termasuk Jila, Hoeya, Alama, Arwanop, dan Tsinga, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Keterbatasan geografis seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kehadiran pelayanan publik, bukan justru membuat masyarakat di wilayah pegunungan semakin jauh dari jangkauan pertolongan medis.
Pelayanan kesehatan, menurutnya, tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan pesisir. Pemerataan harus benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Sebab, bagi warga di wilayah pegunungan, keberadaan tenaga kesehatan sering kali menjadi satu-satunya harapan ketika anggota keluarga jatuh sakit dan membutuhkan pertolongan.
Dinas kesehatan mulai menindaklanjuti pengaduan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait kondisi Distrik Jila.
Ia juga menyampaikan telah memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pegawai kesehatan dari Distrik Jila.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan yang kini menunggu tindak lanjut lebih konkret.
Ruang dialog antara Dinas Kesehatan dan seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Jila menjadi penting agar setiap persoalan dapat dipetakan secara objektif. Mulai dari kondisi keamanan, trauma pascainsiden, kesiapan personel, hingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis.
Pada akhirnya, persoalan Jila bukan semata-mata tentang berapa banyak tenaga kesehatan yang berada di lokasi ketika insiden terjadi. Lebih dari itu, ada masyarakat yang membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit datang, pertolongan medis tetap tersedia.
Pegunungan boleh jauh dari pusat kota, tetapi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tidak boleh ikut menjauh.
LINTASTIMOR.ID | Suara Dari Perbatasan Untuk Dunia
