MIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Sore itu, Sabtu (25/04/2026), tanah di Kampung Waa-Banti, Distrik Tembagapura, tak sekadar bergeser—ia runtuh, membawa serta kecemasan yang mengendap di dada warga. Dalam sunyi yang tertinggal setelah longsor, negara pun bergerak, menapaki jalur-jalur sulit menuju harapan yang tak boleh padam.
Di ruang kerja Asisten I Setda Mimika, Senin, suasana terasa berbeda. Bukan sekadar rapat terbatas, melainkan simpul awal dari upaya kemanusiaan yang harus bergerak cepat dan tepat. Asisten I, Ananias Faot, M.Si, memimpin langsung pertemuan bersama Kepala Dinas Kesehatan Godfried Maturbongs, AMK., S.IP., M.MKes, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Everth Hindom, S.STP., M.H, merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjangkau warga terdampak.
Koordinasi telah dilakukan dengan Kepala Distrik Tembagapura. Dari sana, arah kebijakan mengalir tegas—melibatkan lintas sektor: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, hingga PT Freeport Indonesia sebagai mitra strategis di wilayah operasional.
Di tengah pembahasan itu, suara kepemimpinan terdengar jelas—bukan sekadar instruksi, melainkan panggilan kemanusiaan:
╔═══════════════════════════════🌸
“Masyarakat Kampung Waa-Banti yang terkena dampak longsor sangat membutuhkan bantuan. Untuk itu, segera dibantu secepatnya—jangan menunggu lama.”
╚═══════════════════════════════🌿
Kata-kata itu seperti denyut nadi yang menggerakkan seluruh lini. Tidak ada ruang untuk lambat, tidak ada waktu untuk menunda.
Sementara itu, di garis depan layanan, Dinas Kesehatan memastikan bahwa nyawa dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Godfried Maturbongs menegaskan kesiapan penuh tenaga medis.
╔═══════════════════════════════🌸
“Petugas kesehatan selalu berada di rumah sakit dan siap melayani warga yang sakit dan terdampak longsor selama 24 jam.”
╚═══════════════════════════════🌿
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial telah menyiapkan bantuan logistik—beras, mie instan, hingga terpal—yang dijadwalkan mulai disalurkan pada Selasa melalui dukungan LIP PT Freeport Indonesia. Akses menuju lokasi yang berada di wilayah operasional perusahaan menjadi tantangan tersendiri, namun kolaborasi menjadi jembatan.
Tim gabungan penanganan bencana—melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas PUPR, dan Bagian Tata Pemerintahan—akan diberangkatkan Selasa pagi. Fasilitas transportasi berupa bus telah disiapkan oleh pihak Freeport, memastikan jalur bantuan tetap terbuka meski medan tak bersahabat.
╔═══════════════════════════════🌸
“PT Freeport telah memberikan akses berupa bus menuju lokasi longsor, serta membantu pengiriman bantuan beras, mie, dan terpal kepada masyarakat terdampak.”
╚═══════════════════════════════🌿
Dalam konteks yang lebih luas, respons cepat ini menunjukkan bagaimana tata kelola bencana di daerah mulai bergerak menuju pola kolaboratif—menggabungkan kekuatan pemerintah dan sektor swasta. Di wilayah seperti Tembagapura yang memiliki karakter geografis ekstrem dan akses terbatas, kehadiran mitra seperti PT Freeport Indonesia bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian integral dari sistem respons darurat yang efektif.
Di Waa-Banti, tanah mungkin telah runtuh, tetapi harapan belum. Di antara luka dan puing, ada langkah-langkah kecil yang disusun dengan kesungguhan—membawa bantuan, merawat yang sakit, dan memastikan bahwa tak satu pun warga dibiarkan sendiri.
Karena pada akhirnya, dalam setiap bencana, yang paling diuji bukan hanya kekuatan alam—melainkan seberapa cepat manusia memilih untuk saling menguatkan.
