TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah derasnya arus transformasi teknologi, Pemerintah Kabupaten Mimika memilih tidak sekadar mengikuti perubahan, melainkan menyiapkan fondasi baru bagi tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Langkah itu ditandai dengan tekad mengintegrasikan seluruh data dan layanan pemerintahan ke dalam satu sistem berbasis elektronik yang ditargetkan tuntas pada 2026—sebuah ikhtiar yang diharapkan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menuju Pemerintah Digital di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (8/7/2026).
Bagi Johannes, pengembangan SPBE bukan sekadar membangun aplikasi atau menghadirkan teknologi baru. Lebih dari itu, SPBE merupakan jalan menuju tata kelola pemerintahan yang mampu menyatukan data, mempercepat pelayanan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Kami ingin seluruh data dan layanan pemerintah berada dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui Mimika Center, masyarakat nantinya cukup mengakses satu platform untuk memperoleh berbagai informasi dan pelayanan yang dibutuhkan,” tegas Johannes Rettob.
Melalui konsep Satu Data Kabupaten Mimika, berbagai layanan pemerintahan dirancang saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Masyarakat nantinya tidak lagi dihadapkan pada layanan yang terpisah-pisah, tetapi cukup mengakses satu platform untuk memperoleh beragam kebutuhan administrasi maupun informasi publik.
Sistem tersebut akan mengintegrasikan layanan perizinan, pembayaran pajak, administrasi pemerintahan, hingga berbagai bentuk pelayanan publik lainnya. Dengan pola kerja yang terhubung, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan tidak lagi mengelola data secara parsial, melainkan bergerak dalam satu irama yang saling melengkapi.
Tak berhenti pada integrasi data, Pemerintah Kabupaten Mimika juga mempercepat implementasi tanda tangan elektronik, menyelaraskan berbagai aplikasi pelayanan, serta memperkuat pertukaran data lintas perangkat daerah sebagai fondasi pemerintahan digital yang lebih adaptif dan akuntabel.
Johannes menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata. Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kemauan seluruh OPD untuk membangun sinergi dan meninggalkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi penghambat integrasi pelayanan.
“Transformasi digital hanya bisa berhasil apabila seluruh OPD membangun sinergi. Karena itu, kami akan memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta memastikan setiap data yang disajikan telah melalui proses verifikasi dan validasi,” ujarnya.
Secara kontekstual, percepatan implementasi SPBE dan integrasi Satu Data menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan. Integrasi data tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas pengambilan kebijakan, serta akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di penghujung kegiatan, Johannes berharap forum diskusi tersebut tidak berhenti sebagai ruang bertukar gagasan, melainkan melahirkan langkah-langkah konkret yang segera diwujudkan dalam program kerja setiap perangkat daerah.
“Harapan kami, hasil FGD ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata sehingga pelayanan publik di Kabupaten Mimika menjadi lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
Transformasi digital pada akhirnya bukan semata tentang menghadirkan teknologi dalam ruang birokrasi. Ia adalah ikhtiar menghadirkan negara lebih dekat kepada rakyat—melalui data yang tertata, pelayanan yang semakin manusiawi, dan pemerintahan yang bekerja dengan kecepatan zaman tanpa kehilangan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
