TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di balik semangat menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika memilih melangkah dengan kehati-hatian. Bagi Satgas MBG, setiap titik di peta bukan sekadar wilayah administratif, melainkan representasi kehidupan yang harus dipastikan benar-benar layak menerima prioritas. Karena itu, penetapan daerah sasaran belum dilakukan sebelum seluruh data melewati proses verifikasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga kini, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Mimika masih memetakan wilayah penerima manfaat. Penentuan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menunggu hasil verifikasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin menetapkan lokasi penerima manfaat hanya berdasarkan perkiraan. Menurutnya, validitas data menjadi landasan utama agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kami ingin seluruh proses penetapan dilakukan berdasarkan data resmi, bukan sekadar asumsi. Dengan begitu, program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang memang menjadi prioritas,” ujar Emanuel, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan kajian lebih mendalam karena statusnya sebagai daerah 3T belum sepenuhnya memiliki kepastian. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pomako, yang selama ini kerap disebut masuk kategori 3T, meskipun akses menuju wilayah tersebut dinilai sudah lebih terbuka dibandingkan beberapa daerah lainnya.
“Setiap wilayah harus melalui penilaian berdasarkan indikator yang berlaku. Kami tidak ingin ada kekeliruan dalam menentukan lokasi penerima program karena hal itu akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaannya,” katanya.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, Pemerintah Kabupaten Mimika akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan tersebut akan membahas hasil pendataan sekaligus menyepakati wilayah yang dinilai layak menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap implementasi Program MBG di Mimika dapat berlangsung lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Langkah verifikasi yang ditempuh Satgas MBG menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pelaksanaannya, tetapi juga oleh ketepatan dalam menentukan penerima manfaat. Data yang akurat menjadi fondasi agar setiap kebijakan benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan menghindari kekeliruan dalam distribusi layanan publik.
Pada akhirnya, program yang baik bukanlah yang paling cepat dijalankan, melainkan yang mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Sebab, di balik setiap keputusan berbasis data, tersimpan harapan agar kebijakan negara benar-benar hadir sebagai jawaban bagi masyarakat yang selama ini menanti perhatian.
