JAKARTA | LINTASTIMOR.ID – Di sebuah ruang pertemuan di Jakarta, Rabu (17/6/2026), lembar demi lembar dokumen ditandatangani. Namun yang terpatri bukan sekadar tinta di atas kertas. Di balik tiga nota kesepahaman yang diteken bersama, tersimpan harapan besar tentang masa depan Mimika—tentang anak-anak yang berhak memperoleh pendidikan lebih baik, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan layak, kampung-kampung yang menanti pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang menjangkau hingga pelosok.
Momentum itu mempertemukan Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam sebuah komitmen bersama untuk menyatukan langkah membangun daerah.
Hadir dalam penandatanganan tersebut Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Executive Vice President Sustainable Development PTFI Claus Wamafma, Direktur Utama YPMAK Leonardus Tumuka, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Tiga nota kesepahaman yang disepakati meliputi kerja sama pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara Pemkab Mimika dan PTFI; pemanfaatan tailing PTFI untuk pembangunan daerah; serta kerja sama Pemkab Mimika dan YPMAK di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Bupati Mimika Johannes Rettob berbicara dengan nada yang tegas namun penuh harapan. Baginya, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks tidak mungkin lagi dipikul oleh pemerintah sendirian.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu. Karena itu, kerja sama ini harus menjadi langkah nyata untuk mempercepat pembangunan Mimika,” ujar Johannes.
Bupati menegaskan bahwa kesepakatan yang baru saja ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai seremoni yang indah untuk dikenang sesaat. Ia meminta seluruh pihak segera menerjemahkan nota kesepahaman tersebut ke dalam perjanjian kerja sama yang lebih teknis, terukur, dan dapat dievaluasi manfaatnya.
“Jangan sampai MoU ini menjadi dokumen yang tertidur. Harus ada tindak lanjut yang nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” tegasnya.
Johannes juga mengajak seluruh OPD membangun pola kerja yang lebih terintegrasi bersama Freeport dan YPMAK. Menurutnya, selama ini masih terdapat berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri sehingga potensi dampaknya belum maksimal dirasakan masyarakat.
Bahkan, ia mengusulkan penyusunan sebuah blueprint pembangunan bersama yang dapat menjadi kompas dan pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan agenda pembangunan Mimika ke depan.
“Kalau kita sepakat dan bekerja bersama, pembangunan di Mimika bisa bergerak lebih cepat. Kita punya APBD, dukungan pemerintah pusat, Freeport, dan YPMAK. Tinggal bagaimana kita menyatukan langkah agar tidak ada lagi program yang tumpang tindih,” katanya.
Di sisi lain, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Mimika. Menurutnya, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi berbasis kampung, dan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus utama kolaborasi yang dibangun bersama pemerintah daerah dan YPMAK.
“Tujuan dari sinergi dan kolaborasi ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, dan seluruh warga yang hidup di wilayah ini,” ujar Tony.
Tony mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 kontribusi PTFI kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui berbagai skema penerimaan negara dan daerah mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Selain itu, pada tahun 2026 Mimika juga menerima sekitar Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan.
“Total kontribusinya sekitar Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. Harapannya dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Tony tidak menutup fakta bahwa operasional Freeport masih berada dalam fase pemulihan pasca insiden aliran material basah yang terjadi pada September tahun lalu. Saat ini kapasitas produksi perusahaan baru mencapai sekitar 50 persen dari kondisi normal.
Namun optimisme tetap terjaga. Seiring proses pemulihan tambang yang terus berlangsung, Freeport meyakini kontribusi perusahaan kepada negara maupun daerah akan kembali meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Secara kontekstual, penandatanganan tiga nota kesepahaman ini memiliki arti yang lebih besar dari sekadar kerja sama kelembagaan. Mimika selama ini berada pada posisi unik: memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dukungan fiskal yang besar, namun masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar. Karena itu, keberhasilan kolaborasi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak mengubah kekuatan finansial menjadi program yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat kampung.
Penandatanganan ini akhirnya menjadi penanda penting bahwa pembangunan tidak lagi dibangun di atas ego sektoral, melainkan di atas meja kolaborasi yang sama. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak menunggu banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan perubahan nyata yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sejarah akan mencatat, apakah tinta yang mengering di Jakarta hari itu benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan yang tumbuh di tanah Mimika.
