JAYAPURA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi, sebuah capaian kembali dicatat Pemerintah Kabupaten Mimika. Bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan rekam jejak panjang tentang konsistensi menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah yang berlangsung di Jayapura, Selasa (2/6/2026). Kegiatan itu dihadiri sejumlah kepala daerah se-Papua Tengah, termasuk Bupati Mimika Johannes Rettob.
Bagi sebuah pemerintah daerah, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukanlah perkara sederhana. Capaian tersebut menuntut disiplin administrasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola setiap rupiah anggaran secara bertanggung jawab.
Kepala Perwakilan BPK Papua Tengah, Subagyo, menyampaikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Papua Tengah berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kembali memperoleh opini WTP pada tahun anggaran 2025.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ “Capaian ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.” — Subagyo, Kepala Perwakilan BPK Papua Tengah ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
Selain menyerahkan LHP, BPK juga memaparkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan hingga Semester II Tahun 2025. Dalam aspek ini, Kabupaten Mimika mencatat capaian yang patut diapresiasi dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 75,55 persen.
Angka tersebut tidak hanya melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen, tetapi juga menempatkan Mimika di jajaran daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut terbaik di Papua Tengah. Berdasarkan data BPK, Kabupaten Paniai berada di posisi pertama dengan capaian 78,34 persen, disusul Kabupaten Puncak sebesar 76,47 persen dan Kabupaten Mimika 75,55 persen.
Sementara itu, Kabupaten Nabire mencapai 72 persen, Kabupaten Intan Jaya 67,07 persen, Kabupaten Mamberamo Tengah 65,52 persen, dan Kabupaten Deiyai 59,19 persen.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, opini WTP bukanlah garis akhir, melainkan indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Karena itu, kemampuan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi ukuran penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada titik inilah capaian Mimika menjadi relevan, karena tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga mampu melampaui target nasional dalam penyelesaian rekomendasi BPK.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ “Harapannya, seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang masih menjadi catatan pemeriksaan.” — Subagyo ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
Subagyo juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Keberhasilan Mimika mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Di balik lembaran laporan keuangan yang tebal dan deretan angka yang tampak kaku, sesungguhnya tersimpan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Sebelas tahun WTP bukan hanya catatan prestasi administratif, melainkan cermin dari upaya menjaga kepercayaan publik—sebuah modal yang nilainya jauh lebih besar daripada angka apa pun yang tertulis dalam laporan keuangan daerah.
