Oleh: Agustinus Bobe,S.H,M.H
(Pengamat Hukum Pidana dan penulis Buku Filsafat Hukum)
Perdebatan mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kembali mencuat setelah pernyataan Prof.Eddy O.S. Hiariej yang menjelaskan bahwa dalam konsep KUHAP Baru, penghentian perkara tertentu dimungkinkan memperoleh penetapan pengadilan sehingga perkara benar-benar ditutup dan tidak lagi menjadi objek gugatan berulang. Pernyataan tersebut memantik diskursus publik, terutama karena selama ini masyarakat memahami SP3 semata-mata sebagai kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP lama.
Secara normatif, pemahaman publik tersebut memang tidak keliru. Dalam rezim KUHAP yang berlaku saat ini, penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik. Dasarnya jelas termuat dalam:
Pasal 109 ayat (2) KUHAP
Ketentuan tersebut memberi ruang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila:
- tidak terdapat cukup bukti,
- peristiwa yang diselidiki bukan tindak pidana,
- atau perkara dihentikan demi hukum.
Dari norma tersebut lahir tiga model klasik SP3 yang selama puluhan tahun menjadi fondasi praktik hukum acara pidana Indonesia. Pada titik ini, SP3 adalah produk administrasi yuridis penyidik, bukan produk pengadilan.
Namun, problem terbesar dari konstruksi lama ialah sifatnya yang belum sepenuhnya final. SP3 masih dapat diuji melalui praperadilan berdasarkan:
Pasal 77 KUHAP
Artinya, meskipun penyidik telah menghentikan perkara, korban atau pelapor masih memiliki ruang menggugat keabsahan penghentian tersebut di pengadilan. Bahkan dalam praktik, perkara yang telah dihentikan dapat dibuka kembali apabila ditemukan novum atau alat bukti baru. Di sinilah muncul problem klasik kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia: perkara seolah tidak pernah benar-benar selesai.
Karena itu, gagasan dalam KUHAP Baru sesungguhnya harus dipahami bukan sebagai “pengambilalihan kewenangan penyidik oleh pengadilan”, melainkan sebagai upaya membangun legitimasi yudisial terhadap penghentian perkara tertentu, terutama yang berbasis restorative justice.
Dalam paradigma hukum pidana modern, penghentian perkara tidak lagi semata diukur dari ada atau tidaknya unsur pidana, tetapi juga dari aspek kemanfaatan hukum, pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan efisiensi sistem peradilan. Negara-negara modern mulai meninggalkan pendekatan penghukuman absolut menuju pendekatan restoratif yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan akhir penegakan hukum.
Dalam konteks itulah, konsep penghentian perkara berbasis kesepakatan korban dan pelaku memperoleh relevansinya. Ketika:
- korban telah memaafkan,
- kerugian telah dipulihkan,
- pelaku bertanggung jawab,
- masyarakat tidak lagi terganggu, maka mempertahankan proses pidana secara kaku justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.
Namun demikian, penghentian perkara berbasis perdamaian juga menyimpan risiko serius apabila tidak diawasi secara ketat. Tanpa kontrol pengadilan, restorative justice berpotensi berubah menjadi ruang transaksional yang mencederai prinsip equality before the law. Karena itu, gagasan menghadirkan penetapan hakim sesungguhnya merupakan bentuk kontrol konstitusional agar penghentian perkara tidak disalahgunakan oleh aparat maupun pihak-pihak berkepentingan.
Dengan adanya penetapan pengadilan:
- penghentian perkara memperoleh legitimasi yudisial,
- hak korban terlindungi,
- penyidik dan jaksa memiliki kepastian hukum,
- serta perkara tidak terus menjadi objek sengketa berkepanjangan.
Model demikian sebenarnya mencerminkan evolusi hukum acara pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Karena itu, publik perlu memahami bahwa pernyataan Prof. Eddy tidak dapat dibaca secara parsial seolah seluruh SP3 nantinya harus mendapat izin pengadilan. Yang berkembang dalam KUHAP Baru adalah diferensiasi mekanisme penghentian perkara:
- SP3 klasik tetap menjadi kewenangan penyidik,
- sementara penghentian perkara berbasis restorative justice dimungkinkan memperoleh legitimasi pengadilan agar bersifat lebih final dan mengikat.
Pada akhirnya, reformasi KUHAP tidak boleh hanya dipandang sebagai perubahan teknis prosedural, melainkan sebagai transformasi filosofi penegakan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana modern tidak lagi sekadar mencari siapa yang harus dihukum, tetapi juga bagaimana keadilan substantif dapat dipulihkan tanpa mengorbankan kepastian hukum negara.
Dan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, justru di sinilah negara diuji: apakah hukum akan tetap menjadi alat prosedural semata, atau berkembang menjadi instrumen peradaban yang menghadirkan keadilan secara utuh.
