TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di balik angka-angka yang baru mulai bergerak, ada denyut pembangunan yang sedang disusun perlahan. Tahun anggaran 2026 di Mimika baru saja menapaki langkah awalnya—masih sunyi di permukaan, namun menyimpan geliat yang mulai terasa di lapangan.
Hingga akhir April, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tercatat sekitar 2,5 persen berdasarkan data sistem keuangan daerah. Angka itu tampak kecil, seperti titik mula dalam perjalanan panjang yang harus dituntaskan hingga penghujung tahun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malisa, menyebut bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas riil di lapangan. Sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata dia, sebenarnya telah mulai berjalan, meski belum seluruhnya tercatat dalam sistem administrasi.
╔═══════════════════════════════🌸
“Realisasi yang terlihat di sistem masih rendah, namun sebenarnya di lapangan beberapa program OPD sudah mulai berjalan. Hanya saja, proses pencatatan administrasinya belum semua masuk.”
╚═══════════════════════════════🌿
Fenomena ini, lanjutnya, bukan hal baru dalam siklus keuangan daerah. Pada awal tahun anggaran, sering kali terdapat jeda antara pelaksanaan kegiatan dan pelaporan administrasi—sebuah ruang yang harus segera dipersempit agar ritme pembangunan tidak tertinggal oleh dokumen.
Di tengah situasi itu, BPKAD mengambil posisi tegas: mendorong percepatan di seluruh OPD. Tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memastikan setiap langkah tercatat dengan rapi dan tepat waktu.
╔═══════════════════════════════🌸
“Yang kami dorong sekarang adalah percepatan di OPD. Begitu kegiatan dimulai, administrasi dan pelaporan harus langsung diselesaikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam realisasi anggaran.”
╚═══════════════════════════════🌿
Dorongan ini menjadi penting, sebab keterlambatan dalam serapan anggaran bukan sekadar soal angka, melainkan berdampak langsung pada jalannya pembangunan—dari infrastruktur hingga pelayanan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, rendahnya serapan di awal tahun sering kali mencerminkan tantangan klasik antara kesiapan teknis dan disiplin administrasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka ruang evaluasi bagi OPD untuk memperbaiki manajemen program agar lebih adaptif, cepat, dan selaras antara kerja lapangan dan pelaporan sistem.
BPKAD Mimika menegaskan, percepatan kinerja OPD adalah kunci agar target serapan APBD 2026 dapat tercapai secara optimal. Sebab setiap rupiah yang bergerak bukan hanya angka dalam laporan, tetapi energi yang menghidupkan pembangunan daerah.
Di Mimika, waktu tidak menunggu. Dan di antara angka-angka yang perlahan bertambah itu, tersimpan harapan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sampai ke masyarakat—tepat waktu, tepat guna, dan tepat makna.
