TIMIKA |LINTASTIMOR.ID — Di balik dinding elegan Hotel Horison Ultima, Selasa (31/03/2026), arah masa depan Mimika sedang dirumuskan dengan penuh kehati-hatian. Bukan sekadar pertemuan formal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (Musrenbang Otsus DTI) Tahun 2026 menjadi ruang di mana harapan, kebutuhan, dan tanggung jawab dipertemukan dalam satu meja.
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali menggelar forum strategis ini, menghadirkan para pemangku kebijakan untuk menyusun langkah yang tidak boleh keliru—karena yang dipertaruhkan bukan sekadar program, tetapi masa depan masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Mimika, Santi Sondang, S.IP., dan dihadiri Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, S.Sos., S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan OPD.
Dalam suasana yang sarat keseriusan, Santi Sondang menegaskan bahwa Musrenbang Otsus bukanlah rutinitas birokrasi yang berulang tanpa makna, melainkan ruang krusial untuk menentukan arah pembangunan yang benar-benar menyentuh rakyat.
╔════════════════════════════════════════╗
“Setiap penggunaan dana Otsus harus
memberikan dampak nyata dan dirasakan
langsung oleh masyarakat, terutama
Orang Asli Papua.”
╚════════════════════════════════════════╝
Ia menekankan tiga prinsip yang harus menjadi napas dalam setiap perencanaan: ketepatan sasaran, transparansi dan akuntabilitas, serta sinergi antar sektor. Baginya, pembangunan tidak boleh melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
╔════════════════════════════════════════╗
“Program yang dirancang harus menjawab
kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan
kelompok tertentu, dan harus dikelola
secara terbuka serta dapat
dipertanggungjawabkan.”
╚════════════════════════════════════════╝
Lebih jauh, ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor—terutama antara pendidikan dan ekonomi—sebagai fondasi untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga bertahan di masa depan.
Sementara itu, Ketua Panitia, Izak Rahajaan, menyebut forum ini sebagai ruang penyelarasan yang menentukan kualitas arah pembangunan daerah ke depan. Musrenbang, menurutnya, adalah titik temu antara evaluasi dan harapan.
╔════════════════════════════════════════╗
“Forum ini menjadi wadah untuk menyatukan
arah kebijakan dan memastikan program
yang disusun lebih efektif serta tepat sasaran.”
╚════════════════════════════════════════╝
Ia menambahkan, Musrenbang ini juga berfungsi sebagai cermin untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan, sekaligus peta untuk melangkah lebih pasti ke depan—selaras dengan RPJPD dan RKPD, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
Analisis Kontekstual
Pelaksanaan Musrenbang Otsus DTI di Mimika menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan dana Otonomi Khusus tidak lagi sekadar menjadi instrumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi alat transformasi sosial. Dalam konteks Papua yang memiliki kompleksitas tinggi, perencanaan yang presisi dan partisipatif menjadi kunci utama. Tantangannya bukan hanya pada perumusan program, tetapi pada konsistensi implementasi di lapangan—apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua benar-benar dijalankan secara utuh atau hanya berhenti di meja perencanaan.
Pada akhirnya, Musrenbang bukan hanya tentang menyusun angka dan program—melainkan tentang memastikan setiap rupiah dana Otsus menemukan jalannya menuju kehidupan yang lebih layak.
Karena di tanah yang kaya ini, keadilan pembangunan bukan sekadar harapan—ia adalah janji yang harus ditepati.
