Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
NasionalOpiniPeristiwaPolkam

BAKORNAS LKBHMI PB HMI Persoalkan Usulan Dasco sebagai Wapres, Desak Uji Publik

8
×

BAKORNAS LKBHMI PB HMI Persoalkan Usulan Dasco sebagai Wapres, Desak Uji Publik

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA | LINTASTIMOR.ID – Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar persoalan konsolidasi kekuatan politik di lingkaran elite. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, keterbukaan, kapasitas kepemimpinan, serta pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan itu disampaikan Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI), menyikapi berkembangnya dukungan politik terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk diusulkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Example 300x600

Dalam pernyataan sikap tertulis bertanggal 16 November 2026, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyampaikan keprihatinan atas dinamika pengusulan tersebut yang berlangsung di tengah belum tuntasnya pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah elemen masyarakat.

Organisasi ini menilai, dua perkembangan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan konstitusional yang lebih luas. Di satu sisi, negara harus memastikan keberlangsungan pemerintahan melalui mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Di sisi lain, proses penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan negara tidak boleh kehilangan independensi maupun pengawasan publik.

“Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar hasil konsolidasi kekuatan politik. Ia adalah amanah konstitusional yang menuntut integritas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia.”

Bagi BAKORNAS LKBHMI PB HMI, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang memperoleh dukungan politik, melainkan bagaimana proses pengisian jabatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan demokratis.

Pernyataan Dasco dan Dinamika Dukungan Politik

Sorotan pertama diarahkan pada perubahan dinamika pernyataan politik terkait pencalonan Dasco.

Pada 5 November 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut pernah menyatakan bahwa isu dirinya akan menjadi calon Wakil Presiden merupakan hoaks. Dalam pernyataan tersebut, Dasco juga mengaitkan isu pencalonan dengan dugaan pengalihan perhatian dari perkara penyadapan ilegal.

Namun, pada 15 November 2026, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra mulai menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap pengusulan namanya.

Sehari kemudian, 16 November 2026, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan bahwa hampir seluruh DPD dan DPC Partai Gerindra mengusulkan Dasco sebagai calon Wakil Presiden. Dukungan tersebut, menurut keterangannya, merupakan inisiatif pengurus daerah.

Perkembangan itu menjadi perhatian BAKORNAS LKBHMI PB HMI karena menghadirkan dinamika politik yang membutuhkan penjelasan terbuka.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa munculnya dukungan setelah pernyataan Dasco pada 5 November tidak serta-merta membuktikan bahwa pernyataan sebelumnya tidak benar. Namun, perubahan perkembangan politik tersebut dinilai cukup beralasan untuk meminta klarifikasi.

BAKORNAS LKBHMI PB HMI juga mempertanyakan bagaimana dinamika pencalonan itu dapat dipisahkan secara transparan dari narasi dugaan pengalihan isu penyadapan yang sebelumnya disampaikan Dasco.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco dinilai tetap memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan fungsi pengawasan parlemen terhadap penanganan perkara berjalan secara objektif dan tidak tersisihkan oleh kepentingan politik.

Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Tanggung Jawab Konstitusional

Dalam perspektif ketatanegaraan, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan tersebut bukanlah pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

Meski demikian, BAKORNAS LKBHMI PB HMI berpandangan bahwa kewenangan konstitusional tersebut tidak boleh dipersempit menjadi sekadar kesepakatan antarelite politik.

Pertimbangan mengenai integritas, rekam jejak, kemampuan kepemimpinan, komitmen terhadap hak asasi manusia, serta kapasitas menjalankan pemerintahan perlu menjadi bagian dari penilaian publik.

Masyarakat, menurut organisasi tersebut, berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan substantif di balik pengusulan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan.

Karena itu, keterbukaan mengenai rekam jejak dan pertimbangan pencalonan dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Penyidikan Penyadapan Ilegal Tidak Boleh Tenggelam

Persoalan lain yang mendapat perhatian serius adalah dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia dan sejumlah warga negara.

BAKORNAS LKBHMI PB HMI merujuk pada paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 yang, menurut materi pernyataan organisasi tersebut, mengungkap keberadaan empat tersangka serta dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum yang sah.

Bagi organisasi ini, perkara tersebut tidak cukup diselesaikan dengan mengungkap pelaku teknis di lapangan. Penyidikan harus mampu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari pemberian perintah, pelaksanaan teknis, penerimaan hasil penyadapan, hingga kemungkinan penghilangan atau manipulasi bukti elektronik.

Namun, BAKORNAS LKBHMI PB HMI juga memberikan penegasan penting: sejauh informasi publik yang menjadi dasar pernyataan sikap tersebut, belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad memerintahkan, mengendalikan, atau terlibat dalam operasi penyadapan tersebut.

Karena itu, hubungan antara polemik pencalonan Wakil Presiden dan perkara pidana tersebut tidak boleh dibangun melalui asumsi tanpa dukungan alat bukti.

Meski demikian, ketiadaan bukti keterlibatan pidana tidak menghapus kewajiban pejabat publik untuk memberikan penjelasan mengenai sikap politik dan menjalankan fungsi pengawasan secara transparan.

BAKORNAS LKBHMI PB HMI mendesak Komisi III DPR RI memastikan pengawasan terhadap penyidikan tetap berjalan profesional, objektif, serta bebas dari intervensi kepentingan politik.

Negara Perlu Mengevaluasi Sistem Pengawasan Penyadapan

Lebih jauh, organisasi ini menilai dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan negara harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan keamanan informasi dan infrastruktur intelijen.

Apabila perangkat negara dapat digunakan tanpa dasar hukum dan otorisasi yang sah, persoalan tersebut tidak cukup dipandang sebagai penyimpangan individual. Negara perlu mengidentifikasi kemungkinan kelemahan pengendalian internal, penyimpangan prosedur pemberian akses, serta kegagalan mekanisme pengawasan.

Evaluasi diminta mencakup unit-unit terkait di lingkungan kepolisian, termasuk koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta penyelenggara intelijen negara lainnya sepanjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada efektivitas deteksi dini, pengendalian akses, mekanisme otorisasi, pelaporan ancaman, dan audit terhadap aktivitas elektronik.

BAKORNAS LKBHMI PB HMI menekankan bahwa setiap kesimpulan mengenai kegagalan atau kelalaian kelembagaan harus didasarkan pada pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, evaluasi tidak dimaksudkan untuk membangun tuduhan terhadap lembaga tertentu, melainkan memastikan infrastruktur keamanan negara tidak disalahgunakan dan tetap tunduk pada prinsip negara hukum.

Hak Korban Harus Menjadi Prioritas

Di tengah perdebatan politik dan proses penegakan hukum, BAKORNAS LKBHMI PB HMI mengingatkan bahwa perlindungan konstitusional tidak boleh hanya berpusat pada Presiden maupun pejabat negara.

Mahasiswa, aktivis, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum memiliki hak yang sama atas privasi, rasa aman, perlindungan hukum, serta pemulihan apabila menjadi korban tindakan yang melanggar hukum.

Karena itu, negara diminta memastikan tersedianya perlindungan identitas dan keamanan pribadi, pendampingan advokat, akses bantuan hukum, serta informasi perkembangan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didorong memberikan perlindungan kepada pihak yang memenuhi persyaratan hukum. Hak atas restitusi, pemulihan psikologis dan sosial, serta pemulihan hak atas data pribadi juga perlu diperhatikan sesuai dasar hukum dan hasil pembuktian.

Pengamanan bukti elektronik menjadi bagian penting lainnya agar proses penyidikan tidak terhambat oleh hilangnya data atau rusaknya jejak digital.

Bagi BAKORNAS LKBHMI PB HMI, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan negara mengungkap kebenaran, melindungi korban, dan memulihkan hak-hak yang dilanggar.

Enam Tuntutan BAKORNAS LKBHMI PB HMI

Berdasarkan keseluruhan persoalan tersebut, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyampaikan enam tuntutan.

Pertama, meminta klarifikasi terbuka dari Sufmi Dasco Ahmad. Dasco diminta menjelaskan sikapnya terhadap dukungan pencalonan yang disampaikan struktur Partai Gerindra serta hubungannya dengan pernyataan sebelumnya mengenai dugaan pengalihan isu penyadapan.

Kedua, mendorong transparansi pertimbangan calon Wakil Presiden. Proses pengusulan dua nama oleh Presiden diharapkan mempertimbangkan kepentingan nasional, integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, dan tanggung jawab konstitusional yang dapat dijelaskan kepada masyarakat.

Ketiga, mendesak pengawasan DPR yang objektif dan independen. Komisi III DPR RI diminta terus mengawasi penanganan perkara penyadapan ilegal serta memastikan tidak terjadi intervensi politik maupun pembiaran terhadap dugaan penyimpangan hukum.

Keempat, meminta audit independen terhadap sistem penyadapan negara. Evaluasi harus mencakup keamanan informasi, pengawasan internal, mekanisme otorisasi, serta koordinasi antarlembaga sesuai batas kewenangan dan ketentuan kerahasiaan negara yang sah.

Kelima, mendorong pemulihan hak korban. Polri, LPSK, dan instansi terkait diminta menyediakan mekanisme perlindungan, pendampingan hukum, restitusi, serta pemulihan hak bagi seluruh korban yang memenuhi persyaratan hukum.

Keenam, mendesak penguatan regulasi penyadapan. DPR dan pemerintah diminta mempercepat penyusunan kerangka hukum penyadapan yang menjamin batas kewenangan, otorisasi yang sah, pengawasan independen, pengamanan data, serta mekanisme pemulihan bagi korban.

Dari Rechtsstaat Menuju Welfare State

Pada bagian akhir pernyataan sikapnya, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dan kepentingan masyarakat.

Prinsip Rechtsstaat menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan. Sementara itu, gagasan Welfare State menuntut negara menggunakan kewenangannya untuk menjamin perlindungan hak, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, kekuasaan juga harus diuji melalui keberpihakannya terhadap keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.

Atas dasar itu, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa setiap aspirasi pencalonan pejabat negara harus terbuka terhadap penilaian publik, sementara proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan negara harus tetap berjalan tanpa kompromi.

“Jangan korbankan supremasi hukum demi konsolidasi kekuasaan. Jangan biarkan polemik Wakil Presiden menenggelamkan hak korban penyadapan ilegal.”

Organisasi tersebut menutup pernyataan sikapnya dengan tiga pesan utama: membuka pertimbangan pencalonan, menuntaskan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, serta mengaudit sistem intelijen dan memulihkan hak korban.

Supremasi hukum, keadilan sosial, dan kemanusiaan, menurut BAKORNAS LKBHMI PB HMI, harus tetap menjadi fondasi dalam setiap proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

JAKARTA, 16 NOVEMBER 2026

BAKORNAS LKBHMI PB HMI
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

Ibrahim Asnawi
Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI

 

Example 300250
Penulis: Tim Redaksi Lintastimor.idEditor: Agustinus Bobe