Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
BeritaGaya HidupKabupaten MimikaNasionalPeristiwa

KKT  II  Ditutup, Farid Tegaskan Toleransi Harus Nyata

10
×

KKT  II  Ditutup, Farid Tegaskan Toleransi Harus Nyata

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Ketika sebuah konferensi berakhir, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Mimika telah menjadi ruang perjumpaan berbagai gagasan tentang toleransi, kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kehidupan kebinekaan. Namun, seluruh pembicaraan itu akan kehilangan makna apabila tidak dibawa pulang menjadi tindakan nyata di tengah masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam penutupan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026). Setelah berlangsung selama tiga hari sejak 14 November, konferensi ini resmi berakhir dengan satu penegasan penting: toleransi tidak boleh berhenti di ruang diskusi, tetapi harus hidup dalam kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.

Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama, Dr. M. Farid Saenong, mengingatkan bahwa berakhirnya konferensi bukan berarti selesai pula perjuangan membangun kehidupan yang harmonis.

Example 300x600

Justru setelah seluruh peserta kembali ke daerah masing-masing, komitmen yang telah dibicarakan harus mulai diuji melalui kebijakan, program, dan praktik kehidupan sosial.

“Penutupan sebuah konferensi bukan berarti penutupan ikhtiar. Justru dari Mimika, pekerjaan sesungguhnya dimulai. Berbagai pembahasan mengenai toleransi, hak asasi manusia, pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, serta pertukaran pengalaman dari masing-masing daerah harus diterjemahkan menjadi langkah nyata,” tegas Farid dalam sambutannya.

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa keberhasilan KKT II tidak cukup diukur dari terselenggaranya konferensi, kehadiran para tokoh, ataupun lahirnya sejumlah kesepakatan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan setiap daerah menerjemahkan gagasan tersebut menjadi perlindungan nyata bagi seluruh warga negara.

Toleransi bukan sekadar ketiadaan konflik

Farid kemudian mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat toleransi dari perspektif yang lebih mendasar. Kehidupan masyarakat yang toleran tidak cukup hanya ditandai dengan tidak terjadinya pertikaian antarkelompok atau perbedaan agama.

Lebih dari itu, setiap orang harus merasa aman, memperoleh perlindungan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Dalam pandangannya, kualitas toleransi justru terlihat dari bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan kelompok yang berbeda, terutama mereka yang berada dalam posisi minoritas dan rentan.

“Toleransi berarti memastikan setiap orang yang memiliki perbedaan tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman. Kelompok minoritas tidak boleh merasa terancam atau tidak aman, dan setiap warga harus mendapatkan ruang yang sama tanpa diskriminasi. Karena itu, kerukunan harus terus dirawat melalui tindakan nyata, bukan hanya menjadi pembicaraan dalam forum,” ujarnya.

Pesan tersebut mengandung penegasan bahwa kerukunan bukan semata-mata persoalan menjaga suasana agar tetap tenang. Kerukunan juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan warga, menghadirkan rasa aman, serta memastikan tidak seorang pun kehilangan haknya karena perbedaan identitas.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif, pelayanan publik yang adil, dan lingkungan sosial yang memberikan ruang setara bagi seluruh masyarakat.

Mimika dan Papua, ruang belajar kebinekaan

Dalam sambutannya, Farid juga menyoroti pentingnya memperluas perhatian terhadap praktik toleransi di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, Mimika memiliki pengalaman sosial dan kearifan lokal yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi daerah lain dalam membangun kehidupan masyarakat yang menghargai keberagaman.

Di wilayah yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama, suku, budaya, dan identitas sosial yang beragam, pengalaman hidup bersama menjadi modal penting untuk memperkuat persaudaraan.

Mimika tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan konferensi, tetapi juga ruang untuk mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik dalam merawat kebinekaan Indonesia.

Farid menekankan bahwa upaya memperkuat toleransi tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah maupun tokoh agama. Generasi muda, perempuan, masyarakat adat, dan berbagai kelompok keagamaan harus dilibatkan secara aktif.

Pelibatan kelompok-kelompok tersebut penting agar toleransi tidak berkembang sebagai agenda elitis yang hanya dibicarakan dalam forum formal, melainkan menjadi kesadaran bersama yang tumbuh dari lingkungan keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, hingga kehidupan bermasyarakat.

Gubernur Papua Tengah: kerukunan tanggung jawab bersama

Sementara itu, sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Marthen Uka, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan KKT II Tahun 2026.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa menjaga kerukunan tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara persaudaraan dan menghormati perbedaan.

“Penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran ini merupakan kehormatan bagi Papua Tengah sekaligus pengingat bahwa menjaga kerukunan merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberagaman harus terus dipelihara melalui kerja sama dan sikap saling menghargai, sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis,” demikian pesan Gubernur.

Pesan tersebut mempertegas bahwa kerukunan merupakan fondasi penting dalam membangun Papua Tengah. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi dan program pembangunan, tetapi keberhasilan menjaga persatuan membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Di sinilah nilai persaudaraan harus terus dirawat. Perbedaan tidak semestinya menjadi tembok pemisah, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan memperkokoh hubungan antarsesama.

Dari Mimika, komitmen menunggu pembuktian

Berakhirnya KKT II Tahun 2026 bukanlah garis akhir perjalanan toleransi di Mimika maupun daerah-daerah lain di Indonesia.

Selama tiga hari, berbagai gagasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak asasi manusia, pendidikan, kebijakan publik, serta pengalaman membangun kehidupan harmonis telah dipertemukan dalam satu ruang konferensi.

Kini, tantangannya adalah membawa seluruh gagasan tersebut keluar dari ruang pertemuan dan menghadirkannya dalam kehidupan nyata.

Pemerintah daerah dituntut menerjemahkan komitmen toleransi ke dalam kebijakan yang melindungi hak setiap warga. Tokoh agama dan masyarakat perlu terus membuka ruang dialog. Sementara generasi muda, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok sosial lainnya harus mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam merawat kebinekaan.

Sebab, sebuah deklarasi tidak akan memiliki kekuatan apabila hanya tersimpan dalam dokumen. Ia baru menemukan maknanya ketika masyarakat benar-benar merasakan kehadiran keadilan, perlindungan, kebebasan, dan kesetaraan.

Mimika telah menjadi tempat lahirnya berbagai komitmen. Kini, seluruh daerah yang terlibat memiliki pekerjaan yang sama: membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar bahasa dalam konferensi, melainkan nilai yang hidup dalam tindakan.

Sebab, kerukunan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita mengucapkan kata toleransi, tetapi dari seberapa adil kita memperlakukan sesama yang berbeda.

Example 300250