Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Kabupaten MimikaKesehatanNasionalPeristiwaPolkam

25 Kampung Mimika Dibidik Bebas BABS, Sanitasi Jadi Taruhan

7
×

25 Kampung Mimika Dibidik Bebas BABS, Sanitasi Jadi Taruhan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Persoalan sanitasi tidak selalu terlihat di tengah geliat pembangunan sebuah daerah. Namun, di balik rumah-rumah warga dan kehidupan kampung, masih ada tantangan mendasar yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat: kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kini berupaya mengubah kondisi tersebut. Sebanyak 25 kampung ditargetkan mencapai status bebas BABS sepanjang 2026. Target ini bukan semata-mata mengejar predikat, melainkan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan bermartabat.

Example 300x600

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Kick-Off Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Tipe III yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, puskesmas, dan mitra pembangunan dalam mempercepat program Stop BABS.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan bahwa persoalan sanitasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat kampung. Dinas Kesehatan memang memiliki peran penting, tetapi perubahan perilaku masyarakat harus berjalan beriringan dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan penyediaan fasilitas sanitasi.

“Penanganan sanitasi harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah distrik dan kampung juga perlu mengambil peran, termasuk melalui dukungan anggaran agar program ini bisa berjalan hingga ke masyarakat,” ujar Ananias.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan BABS bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintahan dan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Di lapangan, pendekatan pembangunan sanitasi tidak cukup berhenti pada penyampaian imbauan. Masyarakat membutuhkan pemahaman, pendampingan, serta fasilitas yang memungkinkan mereka meninggalkan kebiasaan lama dan menerapkan pola hidup bersih secara berkelanjutan.

Karena itu, Ananias turut menekankan pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam memberikan edukasi. Pesan kesehatan, menurutnya, harus disampaikan dengan cara yang dapat diterima masyarakat, memperhatikan karakteristik serta kehidupan sosial di setiap kampung.

Sementara itu, Ketua Panitia, Chris, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai strategi dan langkah percepatan program Stop BABS di Kabupaten Mimika.

Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan Yayasan Gapai Harapan Papua sebagai mitra pembangunan melalui skema kerja sama swakelola tipe III.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pelaksanaan program di wilayah sasaran, sekaligus memastikan bahwa upaya perubahan perilaku sanitasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi menjangkau kehidupan masyarakat secara langsung.

Dari 25 kampung menuju perubahan lebih luas

Target 25 kampung pada 2026 menjadi tahapan penting dalam perjalanan Pemkab Mimika menuju pencapaian 100 persen program Stop BABS pada 2027.

Namun, keberhasilan target tersebut tidak semestinya hanya diukur dari angka kampung yang memperoleh status bebas BABS. Perubahan nyata harus terlihat dari kebiasaan masyarakat, ketersediaan sarana sanitasi, serta keberlanjutan perilaku hidup bersih setelah program dilaksanakan.

Pemerintah distrik dan kampung juga dituntut mengambil bagian lebih besar, terutama dalam memastikan dukungan anggaran dan pengawasan program. Tanpa keterlibatan hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, percepatan sanitasi berisiko berhenti sebagai agenda rapat dan dokumen perencanaan.

Pada akhirnya, keberhasilan Stop BABS bukan tentang seberapa cepat sebuah kampung memperoleh predikat, melainkan seberapa kuat masyarakat mempertahankan perubahan.

Sebab, kampung yang sehat tidak dibangun hanya melalui jalan, gedung, dan fasilitas umum. Ia juga tumbuh dari lingkungan yang bersih, ketersediaan sanitasi yang layak, serta kesadaran setiap keluarga untuk menjaga kesehatan bersama.

Mimika kini membidik 25 kampung. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam perjalanan menuju sanitasi yang sehat dan bermartabatK

Example 300250
Penulis: Redaksi Lintastimor.idEditor: Agustinus Bobe