JAKARTA | LINTASTIMOR.ID – Perebutan pengaruh di lingkaran kekuasaan berpotensi memasuki babak baru. Setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar: siapa sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki kursi RI-2?
Sejumlah nama mulai beredar dalam percakapan politik nasional. Dari pimpinan partai politik, menteri kabinet, mantan pejabat negara, hingga tokoh yang pernah menjadi rival politik dalam kontestasi pemilihan presiden.
Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, membaca persoalan ini dari sudut yang berbeda. Menurut dia, kebutuhan Prabowo dalam menentukan pendamping di pemerintahan saat ini tidak lagi sama dengan kebutuhan ketika menghadapi Pemilihan Presiden 2024.
Jika dahulu pertimbangan elektoral menjadi salah satu faktor penting untuk memenangkan kontestasi, kini loyalitas, kenyamanan hubungan politik, dan kesamaan pola pikir justru dinilai lebih menentukan.
Pandangan tersebut membuka ruang spekulasi mengenai arah keputusan politik Prabowo, terutama ketika masa pemerintahan masih berjalan dan peluang untuk kembali maju dalam Pilpres 2029 tetap terbuka.
Dari kalkulasi elektoral menuju pertimbangan loyalitas.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri pada Selasa (10/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Ketua Umum DPP Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, kemudian menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Sehari kemudian, Kamis (12/11/2026), Gibran juga menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai sosok yang berpeluang mengisi posisi Wakil Presiden apabila pengunduran diri telah diproses sesuai mekanisme konstitusi.
Sejumlah nama yang ramai diperbincangkan di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga masuk dalam perbincangan politik tersebut.
Meski demikian, nama-nama itu masih sebatas spekulasi dan belum dapat disebut sebagai kandidat resmi yang diajukan Presiden kepada MPR.
Yunarto membaca kebutuhan berbeda Prabowo.
Dalam program Sapa Indonesia Pagi yang ditayangkan KompasTV melalui kanal YouTube, Jumat (13/11/2026), Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa pertimbangan memilih Wakil Presiden pada masa kampanye berbeda dengan kebutuhan seorang presiden ketika menjalankan pemerintahan.
Pada Pilpres 2024, menurut Yunarto, Prabowo membutuhkan figur pendamping yang dapat memperkuat elektabilitas dan melengkapi persepsi publik terhadap dirinya.
“Kalau kita bicara mengenai kebutuhan, tentu saja pertama yang ingin saya katakan situasi dan kebutuhannya berbeda dengan ketika Presiden Prabowo memilih calon wakil presiden pada saat kampanye kemarin,” kata Yunarto.
Ia menjelaskan, dalam kontestasi pemilihan presiden, pertimbangan utama adalah kemenangan elektoral. Karena itu, faktor popularitas, kekuatan dukungan, dan kemampuan pasangan untuk saling melengkapi menjadi bagian dari kalkulasi politik.
Namun, setelah berada di pemerintahan, kebutuhan tersebut mengalami perubahan.
Prabowo, menurut Yunarto, membutuhkan sosok yang dapat membangun hubungan kerja yang nyaman, memiliki loyalitas, serta mempunyai kesamaan pola pikir dengan Presiden.
“Kalau kita bicara sekarang, tentu saja yang dibutuhkan adalah bagaimana kenyamanan atau chemistry,” tutur pria yang akrab disapa Toto itu.
Ia kemudian menambahkan dua faktor lain yang dinilai penting, yakni loyalitas dan kesamaan mindset atau pola pikir.
“Tentu saja juga bicara mengenai loyalitas, apalagi mengingat kemarin baru ada upaya percobaan makar, dan tentu saja yang ketiga adalah kesamaan mindset atau pola pikir.”
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan Wakil Presiden dalam situasi pemerintahan berjalan tidak hanya berkaitan dengan popularitas seseorang, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan, keselarasan visi, dan kepercayaan politik antara Presiden dengan pendampingnya.
Gerindra masuk radar, spekulasi semakin menguat.
Dari sejumlah pertimbangan tersebut, Yunarto menduga kader Partai Gerindra justru berpeluang menempati posisi teratas dalam kalkulasi Prabowo.
Menurut dia, kedekatan dalam satu partai dapat menjadi faktor yang memudahkan terbentuknya kesamaan visi, komunikasi politik, dan hubungan kepercayaan.
“Saya menerka, kalau betul kebutuhannya seperti yang saya sebutkan tadi, malah jangan-jangan di posisi paling atas itu ada kader Gerindra,” terang Yunarto.
Ia menilai Prabowo kemungkinan lebih mengenal karakter, loyalitas, serta pandangan politik kader yang berasal dari partainya sendiri.
“Yang tentu saja kalau kita bicara loyalitas, apakah Pak Prabowo lebih mengenal, kesamaan visi-misi, orang yang berasal dari satu partai itu tentu saja sangat lebih mungkin untuk dipilih oleh Pak Prabowo.”
Pertimbangan tersebut, menurut Yunarto, juga berkaitan dengan kemungkinan Prabowo kembali mengikuti kontestasi Pilpres 2029.
Dalam konteks itu, pemilihan Wakil Presiden tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan mendongkrak elektabilitas. Presiden juga perlu memperhitungkan dinamika kekuasaan dan hubungan politik jangka panjang.
Yunarto bahkan mengingatkan bahwa figur dengan kekuatan elektoral besar belum tentu menjadi pilihan paling nyaman bagi seorang presiden.
“Jadi, dari sisi itu, saya memprediksi dari sisi kriteria ya, mungkin kader Gerindra yang akan ada dalam posisi paling atas untuk lebih mudah dipilih oleh Pak Prabowo,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis dan prediksi politik Yunarto, bukan keputusan resmi Presiden maupun informasi mengenai nama calon yang telah ditetapkan.
Konstitusi tetap menjadi penentu, bukan sekadar kompromi politik.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus berpijak pada konstitusi.
Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Artinya, keputusan politik Presiden untuk mengusulkan nama calon tidak dapat dilepaskan dari mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR.
Karena itu, loyalitas politik, kedekatan personal, kesamaan visi, maupun kekuatan elektoral tidak boleh mengesampingkan persyaratan konstitusional dan kepentingan negara.
Pada akhirnya, siapa pun yang kelak dipilih harus mampu menjalankan fungsi Wakil Presiden sebagai pendamping Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan semata-mata menjadi representasi kepentingan partai atau kelompok politik tertentu.
Kursi RI-2 bukan sekadar posisi dalam struktur kekuasaan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, membantu Presiden, serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama.
Di tengah berbagai nama yang mulai diperbincangkan, satu hal menjadi jelas: keputusan Prabowo akan memperlihatkan bagaimana ia menimbang loyalitas, kepercayaan, stabilitas politik, dan masa depan kepemimpinannya.
Sebab, dalam politik, memilih seorang pendamping bukan hanya tentang siapa yang paling kuat mendulang suara, melainkan juga siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan dan menjalankan amanat konstitusi.
