TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Waktu terus berjalan menuju penghujung tahun anggaran 2026. Di tengah terbatasnya waktu pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai menggerakkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 yang nilainya meningkat menjadi sekitar Rp6,1 triliun.
Besarnya anggaran tersebut membawa konsekuensi terhadap kecepatan kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Program yang telah memperoleh alokasi dalam anggaran perubahan diminta segera dilaksanakan agar tidak berhenti sebagai deretan perencanaan di atas dokumen anggaran.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika pun mendorong seluruh OPD bergerak cepat, memastikan setiap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sesuai target.
Kepala BPKAD Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, mengatakan APBD Perubahan 2026 sudah dapat dilaksanakan masing-masing OPD setelah proses administrasi penganggaran memasuki tahap penyelesaian.
Menurut Marthen, perubahan anggaran tersebut meningkatkan nilai APBD Mimika dari sebelumnya sekitar Rp5,4 triliun menjadi kurang lebih Rp6,1 triliun.
Peningkatan tersebut membuka ruang pembiayaan yang lebih besar bagi pelaksanaan program pemerintah daerah. Namun, besarnya alokasi anggaran harus diikuti kemampuan setiap perangkat daerah dalam menerjemahkan perencanaan menjadi pekerjaan nyata.
“Dengan sudah berjalannya APBD Perubahan ini, kami mendorong seluruh OPD segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Jangan sampai waktu yang tersedia justru habis karena keterlambatan pelaksanaan,” ujar Marthen.
Kecepatan harus berjalan bersama ketepatan
Marthen menegaskan, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak karena waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Setiap OPD diminta memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari kesiapan administrasi, proses pengadaan apabila diperlukan, hingga pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Keterlambatan pada satu tahapan berpotensi memengaruhi keseluruhan proses realisasi. Karena itu, perangkat daerah perlu memastikan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar siap dilaksanakan, bukan hanya mengejar angka penyerapan menjelang penutupan tahun anggaran.
Meski demikian, Marthen mengingatkan bahwa percepatan realisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan administrasi maupun prosedur pelaksanaan kegiatan.
Setiap penggunaan anggaran harus tetap mengikuti aturan yang berlaku, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang terpenting bukan hanya anggaran terserap, tetapi kegiatan yang dilaksanakan juga harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dinilai melalui besarnya uang yang dibelanjakan. Kualitas pekerjaan, kesesuaian dengan perencanaan, serta manfaat yang diterima masyarakat merupakan bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan.
Dari angka anggaran menuju manfaat masyarakat
Dengan mulai berjalannya APBD Perubahan 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan oleh masing-masing OPD.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran sekitar Rp6,1 triliun tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu laporan tentang besarnya APBD atau persentase penyerapan anggaran. Mereka menantikan hasil pembangunan yang dapat dilihat, dirasakan, dan memberikan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah APBD bukan semata-mata terletak pada seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa nyata manfaatnya kembali kepada masyarakat Kabupaten Mimika.
