JAKARTA |LINTASTIMOR.ID– Di tengah riuhnya jalanan kota dan denyut ekonomi digital yang tak pernah tidur, sebuah keputusan besar lahir dari pusat kekuasaan. Pemerintah resmi menetapkan arah baru bagi nasib jutaan pengemudi ojek online (ojol): porsi penghasilan mereka kini tak lagi sekadar angka, melainkan bentuk keberpihakan.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden , negara menetapkan bahwa pengemudi ojol harus menerima minimal 92 persen dari total tarif perjalanan—lonjakan signifikan dari skema sebelumnya yang berkisar di angka 80 persen.
Kebijakan ini secara langsung memangkas porsi yang diambil perusahaan aplikasi, sekaligus menjadi jawaban atas tuntutan panjang para pengemudi yang selama bertahun-tahun merasa beban potongan terlalu besar.
╔════════════════════════════════════╗
“Di balik helm dan jaket lusuh itu, ada keluarga yang menunggu.
Negara kini hadir, memastikan jerih payah mereka tidak lagi terpotong terlalu dalam.”
╚════════════════════════════════════╝
Perpres ini lahir dari akumulasi aspirasi para pengemudi ojol di seluruh Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi berbasis aplikasi. Pemerintah menilai, keadilan ekonomi di era digital tak boleh hanya dinikmati oleh platform, tetapi juga oleh mereka yang berada di garis depan pelayanan.
Langkah ini diyakini akan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan jutaan driver ojol, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional.
Namun, kebijakan tersebut juga membuka babak baru bagi perusahaan aplikasi. Penyesuaian strategi bisnis hampir tak terelakkan—mulai dari kemungkinan perubahan tarif hingga efisiensi operasional. Pemerintah pun menegaskan akan membuka ruang dialog agar implementasi aturan ini tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan mitra pengemudi.
Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menjadi penanda bahwa negara tidak tinggal diam. Di jalanan yang penuh risiko dan harapan, keadilan perlahan menemukan jalannya.
Kini, pertanyaannya bukan lagi soal berapa yang didapat pengemudi—melainkan sejauh mana kebijakan ini mampu benar-benar mengubah nasib mereka di lapangan.
