KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – Di negeri kepulauan yang masih dihiasi jalan berlubang, sekolah reyot, dan desa-desa yang bertahan dengan pelita minyak, angka Rp 41,4 miliar kini menyeruak dari lembaran anggaran. Bukan untuk membangun irigasi atau jembatan, melainkan untuk tunjangan rumah dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD NTT tahun 2025.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2025 menjadi sumber legalitasnya. Dokumen yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Pemprov NTT, Odermaks Sombu, pada 16 Mei itu menegaskan: anggota dewan berhak atas sewa rumah Rp 23,6 juta per bulan, lengkap dengan batasan luas bangunan 150 meter persegi dan tanah 350 meter persegi. Dengan 65 anggota, totalnya Rp 1,534 miliar tiap bulan.
Belum cukup di situ. Pasal 4 menghadirkan tunjangan mobil: Ketua DPRD Rp 31,8 juta, tiga wakil ketua Rp 30,6 juta, dan anggota biasa Rp 29,5 juta per bulan. Dalam sebulan, alokasi untuk sewa mobil menyentuh Rp 1,923 miliar.
Jika digabung, Rp 3,457 miliar mengalir tiap bulan, hingga genap Rp 41,4 miliar dalam setahun. Sebuah angka yang menggema keras di tengah seruan efisiensi anggaran.
Emilia Nomleni: “Tunjangan Bukan Pengkhianatan, Tapi Tanggung Jawab Politik”
Kritik publik pun bergelombang. Media sosial menjadi ruang resah, halaman media massa menjadi cermin suara rakyat. Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, akhirnya memberi klarifikasi.
“Sebagai DPRD NTT kami berterima kasih dan apresiasi atas pemberitaan media dan berbagai kritik yang diajukan masyarakat melalui media dan media sosial terkait tunjangan transportasi dan perumahan DPRD berdasarkan Pergub 22 Tahun 2025,” kata Nomleni, Sabtu (6/9/2025).
Ia menegaskan, DPRD tak berdiri sendiri dalam menetapkan angka fantastis ini. Semua telah berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 18, Permendagri, survei harga, hingga konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Jumlah pendapatan yang tersebut dalam Pergub 22 tidak bermaksud sama sekali untuk mengkhianati kesulitan dan keterbatasan yang dialami rakyat, tapi justru menimbulkan tanggung jawab besar bagi anggota DPRD. Tunjangan diberikan berdasarkan kinerja politik,” tegasnya.
Sorotan Publik: Fantastis di Tengah Luka Sosial
Bagi rakyat kecil, angka Rp 41,4 miliar terdengar seperti dongeng. “Fantastis,” kata banyak suara, ketika di sisi lain jalan provinsi masih rusak, desa belum tersentuh listrik, dan anak-anak belajar di bawah atap bocor.
Nomleni menjawab kritik itu dengan perspektif lain: biaya transportasi anggota dewan tidak berhenti di gerbang kantor DPRD Kupang. “Biaya transportasi perjalanan dinas DPRD misalnya hanya membiayai anggota sampai ke pusat kabupaten, sedangkan untuk menjangkau desa-desa jadi tanggungan anggota yang bersangkutan,” jelasnya.
Bagi Nomleni, mobilitas politik lebih luas dari sekadar hitungan kilometer. Ia bicara tentang perjalanan menyerap aspirasi hingga ke ujung desa terpencil.
Antara Angka dan Nurani
Namun, kritik publik tetap menggantung. Rakyat menagih empati, bukan sekadar legalitas. Angka Rp 41,4 miliar boleh jadi sah secara hukum, tetapi apakah sah secara moral?
Politik, pada akhirnya, bukan hanya tentang aturan dan regulasi, melainkan tentang rasa keadilan. Dan di situlah DPRD NTT diuji: apakah mampu menjadikan tunjangan ini bukan sekadar hak formal, melainkan amanat yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Rumah Rakyat vs Rumah Wakil Rakyat
Di banyak desa, rakyat masih menambal atap rumahnya dengan daun lontar dan menyalakan lampu minyak kala malam. Sementara di atas kertas anggaran, wakil rakyat dijamin sewa rumah puluhan juta rupiah per bulan, lengkap dengan kendaraan yang dibiayai negara.
Kontras inilah yang membuat publik bertanya: siapa yang sesungguhnya sedang berumah dalam hati rakyat, dan siapa yang sekadar berumah di atas kertas anggaran?
English
KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – In this archipelago where roads remain riddled with potholes, schools crumble, and villages rely on kerosene lamps, a staggering figure now emerges from the budget papers: IDR 41.4 billion. Not for irrigation or bridges, but for housing and transportation allowances for the leaders and members of the East Nusa Tenggara Regional House of Representatives (DPRD) in 2025.
Governor Regulation No. 22/2025 provides the legal ground. It grants each legislator a housing allowance of IDR 23.6 million per month, and with 65 members, this amounts to IDR 1.534 billion monthly. Added to car allowances of IDR 1.923 billion, the yearly total reaches IDR 41.4 billion.
DPRD Speaker Emilia Nomleni responded to public outrage: “The income regulated in Pergub 22 is not meant to betray the hardship of the people, but rather creates greater responsibility for us,” she said.
Yet the public calls the figure “fantastic” amidst social wounds. While citizens patch their roofs with palm leaves, legislators secure tens of millions monthly for rent. The stark contrast sparks the question: who truly dwells in the hearts of the people, and who merely resides on the budget sheets?
Nederlands (Belanda)
KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – In deze eilandprovincie, waar wegen nog vol kuilen liggen, scholen vervallen en dorpen overleven bij olielampen, duikt nu een duizelingwekkend bedrag op uit de begroting: 41,4 miljard roepia. Niet voor irrigatie of bruggen, maar voor woon- en vervoersvergoedingen van de leden van de Provinciale Raad van NTT in 2025.
Het Gouverneursbesluit nr. 22/2025 vormt de wettelijke basis. Leden ontvangen een woonvergoeding van 23,6 miljoen roepia per maand. Met 65 leden bedraagt dit 1,534 miljard per maand. Tel daarbij op de autovergoeding van 1,923 miljard, en het jaartotaal komt uit op 41,4 miljard.
Parlementsvoorzitter Emilia Nomleni reageerde: “Het inkomen dat in Pergub 22 is vastgelegd, is niet bedoeld om het lijden van het volk te verraden, maar brengt juist een grote verantwoordelijkheid met zich mee,” verklaarde ze.
Toch noemt het publiek het bedrag “fantastisch” te midden van sociale armoede. Terwijl burgers hun daken dichten met lontarbladeren, garanderen volksvertegenwoordigers huurhuizen van tientallen miljoenen per maand. De tegenstelling roept de vraag op: wie woont werkelijk in het hart van het volk, en wie enkel op de begrotingspagina’s?
Français (Prancis)
KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – Dans cette province insulaire où les routes restent trouées, les écoles délabrées et les villages éclairés à la lampe à pétrole, un chiffre vertigineux surgit du budget: 41,4 milliards de roupies. Non pas pour l’irrigation ou les ponts, mais pour les allocations de logement et de transport des membres du parlement régional du NTT en 2025.
Le Règlement du Gouverneur n°22/2025 en est la base légale. Chaque membre reçoit 23,6 millions de roupies par mois pour le logement. Avec 65 membres, cela représente 1,534 milliard par mois. Ajoutons les allocations de voiture de 1,923 milliard, et le total annuel atteint 41,4 milliards.
La présidente Emilia Nomleni a répondu: « Le revenu fixé dans le Pergub 22 n’est en aucun cas une trahison du peuple, mais crée une responsabilité plus grande pour nous ».
Mais le public qualifie ce chiffre de “fantastique” au milieu de la pauvreté. Alors que les habitants réparent leurs toits avec des feuilles de palmier, les représentants louent des maisons pour des dizaines de millions. La contradiction soulève une question: qui habite réellement dans le cœur du peuple, et qui ne vit que sur le papier budgétaire?
Português (Timor Leste/Brasil)
KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – Nesta província insular, onde as estradas continuam esburacadas, as escolas em ruínas e as aldeias iluminadas por lamparinas, um número impressionante surge do orçamento: 41,4 bilhões de rúpias. Não para irrigação ou pontes, mas para subsídios de habitação e transporte dos membros do Parlamento Regional de NTT em 2025.
O Regulamento do Governador nº 22/2025 é a sua base legal. Cada membro recebe 23,6 milhões de rúpias por mês para habitação. Com 65 membros, isso soma 1,534 bilhão por mês. Somando os subsídios de automóvel de 1,923 bilhão, o total anual chega a 41,4 bilhões.
A presidente Emilia Nomleni respondeu: “A renda estabelecida no Pergub 22 não significa trair as dificuldades do povo, mas sim criar uma maior responsabilidade para nós”.
O público, no entanto, considera este valor “fantástico” em meio à dor social. Enquanto o povo tapa telhados com folhas de palmeira, os legisladores garantem casas alugadas por dezenas de milhões. O contraste gera a questão: quem realmente habita no coração do povo, e quem vive apenas nas folhas do orçamento?
Bahasa Melayu (Malaysia)
KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – Di wilayah kepulauan ini, jalan masih berlubang, sekolah usang, dan kampung bergantung pada lampu minyak. Dari dokumen bajet, muncul angka mengejutkan: Rp 41,4 bilion. Bukan untuk projek irigasi atau jambatan, tetapi untuk elaun rumah dan pengangkutan ahli DPRD NTT pada tahun 2025.
Peraturan Gabenor No. 22/2025 memberi dasar undang-undang. Setiap ahli menerima Rp 23,6 juta sebulan untuk rumah sewa. Dengan 65 ahli, jumlahnya Rp 1,534 bilion sebulan. Ditambah dengan elaun kereta Rp 1,923 bilion, maka setahun jumlah keseluruhan mencecah Rp 41,4 bilion.
Ketua DPRD Emilia Nomleni berkata: “Jumlah pendapatan dalam Pergub 22 tidak bermaksud mengkhianati kesusahan rakyat, tetapi menimbulkan tanggungjawab yang lebih besar kepada kami.”
Namun rakyat menganggap jumlah itu “fantastik” di tengah penderitaan sosial. Rakyat menampal atap rumah dengan daun lontar, sementara wakil rakyat mendapat rumah sewa berpuluh juta sebulan. Kontras ini menimbulkan persoalan: siapa yang benar-benar berumah dalam hati rakyat, dan siapa yang hanya berumah di atas kertas bajet?
Latin
KUPANG | LINTASTIMOR.ID) – In hac provincia insulari, ubi viae fractae manent, scholae ruunt, et vici lucernis olei nituntur, numerus ingens ex tabulis rationum oritur: XLI,4 miliarda rupiarum. Non ad irrigationem aut pontes, sed ad habitationis et vehiculi subsidia pro membris Consilii Regionalis NTT anno MMXXV.
Regulatio Gubernatoris Nr. XXII/MMXXV fundamentum iuris est. Singuli membra accipiunt subsidium habitationis XXIII,6 miliones rupiarum per mensem. Cum LXV membris, hoc efficit I,534 miliarda per mensem. Additis subsidiis vehiculorum I,923 miliarda, summa annua ascendit ad XLI,4 miliarda.
Praeses Emilia Nomleni respondit: “Redditus in Pergub XXII constitutus non est proditio populi, sed magnam nobis responsabilitatem imponit.”
Tamen populus hunc numerum “phantasticum” vocat in medio paupertatis socialis. Dum cives tecta fronde palmaria contegunt, legati domos decem milium mensium conducunt. Contradictio quaestionem movet: quis vere in corde populi habitat, et quis tantum in schedulis rationum residet?
