TIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Di Mimika, persoalan publik kerap tumbuh lebih cepat daripada solusi. Air bersih yang diresmikan namun tak sepenuhnya mengalir, tapal batas yang masih menyisakan tanda tanya, serta isu keamanan dan kemanusiaan di Jila yang terus berdenyut dalam sunyi. Kini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika bersiap menarik ketiganya ke satu meja politik: Panitia Khusus (Pansus).
Langkah ini bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan sinyal bahwa parlemen daerah mulai membaca kegelisahan publik sebagai agenda strategis, bukan sekadar catatan pinggir kebijakan.
Ketua DPRK Mimika Primus Natikaperayau menyampaikan bahwa pembentukan pansus telah diusulkan dan akan direalisasikan dalam waktu dekat, meski masih bergantung pada kesiapan anggaran.
“Pansus ini sudah kami usulkan dan akan dibentuk dalam waktu dekat. Saat ini masih menunggu anggaran,”
ujar Primus, Rabu (21/01/2026).
Pernyataan ini menegaskan satu hal penting: kehendak politik telah ada, namun realisasinya tetap harus berdamai dengan kalkulasi fiskal. Di titik inilah, politik anggaran dan kepentingan publik saling bernegosiasi.
Air Bersih: Antara Peresmian dan Kenyataan
Salah satu fokus utama pansus adalah permasalahan air bersih—isu klasik yang tak pernah benar-benar selesai. Meski fasilitas telah diresmikan, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kendala teknis dan distribusi.
“Air bersih sudah diresmikan, tetapi di lapangan masih ada kendala. Itu salah satu alasan utama pembentukan pansus,”
jelas Primus.
Air bersih bukan sekadar infrastruktur, melainkan hak dasar warga. Ketika air tak mengalir, yang terhenti bukan hanya kran, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Pansus diharapkan mampu membuka simpul masalah dari hulu ke hilir—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Jila: Isu Keamanan yang Menyentuh Kemanusiaan
Selain air dan tapal batas, DPRK Mimika juga menaruh perhatian serius pada isu keamanan dan kemanusiaan di Jila. Wilayah ini bukan hanya ruang geografis, tetapi ruang hidup masyarakat yang membutuhkan kepastian dan perlindungan.
“Pansus kemanusiaan juga akan mengecek langsung isu keamanan di Jila untuk menentukan langkah selanjutnya,”
ungkap Primus.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa isu keamanan tidak semata dibaca sebagai persoalan aparat, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan keberpihakan negara terhadap warga di wilayah rawan.
Politik Pengawasan dan Tantangan Anggaran
Sembari menunggu pansus berjalan, DPRK Mimika menegaskan bahwa fungsi pengawasan rutin tetap menjadi agenda utama, terutama sembari menunggu rampungnya evaluasi APBD.
Namun, keterbatasan anggaran kembali menjadi tembok yang harus dinegosiasikan. Bahkan kegiatan internal seperti Medical Check Up anggota dewan pun belum dapat dipastikan terlaksana.
“Medical check up yang direncanakan bulan ini belum bisa dipastikan berjalan karena anggaran,”
tambah Primus.
Pernyataan ini memperlihatkan realitas politik daerah: niat sering kali berlari lebih cepat daripada kemampuan fiskal. Tantangan DPRK Mimika ke depan adalah memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan stagnasi kebijakan.
Menarik Masalah ke Meja Solusi
Pembentukan pansus ini pada akhirnya adalah upaya menarik persoalan-persoalan lama ke ruang pembahasan yang lebih serius, terukur, dan bertanggung jawab. Ketika air bersih, tapal batas, dan keamanan dibahas secara khusus, publik berharap tidak hanya lahir rekomendasi, tetapi juga keputusan yang berdampak nyata.
Di Mimika, masyarakat tidak lagi menunggu janji. Mereka menunggu hasil. Dan pansus, jika dijalankan dengan keberanian politik dan integritas, bisa menjadi pintu menuju itu.
