MIMIKA |LINTASTIMOR. ID— Di tengah sunyi pegunungan Tembagapura, ada jerit yang tak terdengar ke pusat kekuasaan. Kampung Banti dan wilayah Waa kini seperti terputus dari denyut kehidupan. Jalan yang biasanya menjadi nadi penghubung, mendadak berubah menjadi batas sunyi—membekukan harapan, menahan lapar, dan membungkam mobilitas warga.
Sejak kebijakan pengamanan pasca insiden kontak tembak di Mile 50 pada 11 Februari lalu, ruang hidup masyarakat perlahan menyempit. Tak ada kendaraan melintas, tak ada distribusi bahan pangan yang lancar. Yang tersisa hanya kecemasan yang menggantung di antara rumah-rumah warga.
Anggota DPRK Mimika, Dolfin Beanal, angkat suara dengan nada yang tak sekadar kritik—tetapi juga kegelisahan yang mendalam atas nasib warganya.
“Dampaknya warga asli Banti kelaparan. Akses kendaraan ke Banti sudah tidak ada lagi. Saya minta akses jalan segera dibuka supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.”
Laporan yang diterimanya bukan sekadar angka atau data, melainkan potret nyata kehidupan yang mulai tercekik. Dapur-dapur yang sepi, logistik yang terhambat, dan masyarakat yang perlahan kehilangan pegangan.
Bagi Dolfin, pengamanan semestinya menjadi pelindung, bukan tembok pemisah antara negara dan rakyatnya.
“Keamanan itu untuk melindungi masyarakat, bukan membuat masyarakat trauma. Jangan sampai akses ditutup total.”
Ia mengingatkan, kehidupan warga Banti selama ini bergantung pada akses menuju Tembagapura. Ketika jalur itu ditutup, bukan hanya jalan yang hilang—tetapi juga aliran kebutuhan dasar yang menopang kehidupan sehari-hari.
“Pengamanan silakan jalan, tapi akses masyarakat jangan diblokir. Harus beriringan.”
Di tengah situasi yang kian menekan, muncul pula laporan yang menambah kegelisahan: dugaan penggunaan kendaraan ambulans oleh aparat keamanan. Sebuah ironi di tengah kebutuhan medis masyarakat yang justru semakin rentan.
“Saya terima laporan dari warga di kampung, mobil rumah sakit itu dipakai oleh aparat, itu tidak boleh. Itu untuk pelayanan masyarakat.”
Dolfin menegaskan, warga Banti bukan bagian dari konflik yang terjadi di Mile 50. Mereka adalah masyarakat sipil yang kini justru menanggung dampak dari situasi yang tidak mereka ciptakan.
“Konflik itu bukan dari warga Banti, itu dari Kali Kabur sana. Jadi jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa justru jadi korban.”
Analisis Kontekstual
Situasi di Banti memperlihatkan dilema klasik dalam pendekatan keamanan di wilayah konflik: ketika stabilitas dijaga dengan pengetatan akses, sering kali aspek kemanusiaan terdesak ke pinggir. Jika tidak segera dievaluasi, kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan krisis sekunder—kelaparan, trauma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap negara. Dalam konteks ini, keseimbangan antara keamanan dan hak dasar warga menjadi ujian nyata bagi kehadiran negara di daerah rawan konflik.
Pada akhirnya, suara dari Banti bukan sekadar keluhan—ia adalah pengingat sunyi bahwa keamanan sejati bukan hanya tentang senjata yang siaga, tetapi tentang perut yang kenyang dan jalan yang tetap terbuka.
Dan ketika sebuah kampung harus memilih antara rasa aman dan bertahan hidup, di situlah negara sedang diuji: hadir sebagai pelindung, atau justru menjadi jarak yang tak terjangkau.
