TIMIKA [LINTASTIMOR.ID] – Api ban yang menyala di depan kantor PT Plasma Mitra Selaras (PT PUMS), Jalan Yos Sudarso Timika, menjadi simbol kekecewaan para pemasok lokal Orang Asli Papua (OAP). Mereka menyegel kantor perusahaan, menuntut keadilan dalam sistem pembagian Purchase Order (PO) yang selama ini dianggap tidak transparan dan sarat diskriminasi.
Jan Magal, Sekretaris Lembaga Musyawarah Suku Amungme (Lemasa), menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar protes, melainkan jeritan hati pemasok lokal yang merasa dipinggirkan di tanahnya sendiri.
“Aksi ini lahir dari kekecewaan mendalam. Para pemasok ikan, sayur, dan sembako hanya ingin keterbukaan, bukan permainan yang merugikan mereka,”
— Jan Magal, Sekretaris Lemasa
Jan mengungkapkan, pihaknya menerima banyak pengaduan dari pemasok yang selama berminggu-minggu merasa dipermainkan oleh oknum di PT PUMS.
“Kami menemukan banyak kejanggalan. Ada oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, mengatur PO dan SIS seenaknya, hingga mengabaikan pengusaha lokal yang sudah bermitra puluhan tahun,”
— Jan Magal
Dalam orasi mereka, para pemasok menuding sejumlah nama sebagai aktor utama permainan ini. Mereka menuntut agar PT PUMS segera mengambil langkah tegas, bahkan mendesak pergantian pimpinan.
“Kami sudah kirim rekomendasi ke Direktur Utama PT Pangansari. Kalau suara ini tetap diabaikan, pasokan ikan, sayur, beras, hingga kebutuhan dapur lain akan kami hentikan,”
— Jan Magal
Tuntutan itu jelas: akomodir 16 pemasok ikan dan berikan pemerataan untuk semua supplier lokal. Bagi mereka, keadilan bukan hanya soal angka di kontrak, tetapi juga soal keberlanjutan ekonomi rakyat Mimika.
Api ban yang membara di depan kantor PT PUMS bukan sekadar asap hitam di udara, melainkan tanda bahwa suara yang lama terbungkam kini menuntut ruang. Peran Lemasa Amungme-Kamoro menjadi penting untuk memastikan agar jeritan masyarakat kecil tidak sekadar bergema di jalanan, tetapi sampai ke meja keputusan.
Lintastimor.id – Suara dari Perbatasan untuk Perdamaian Dunia
