TIMIKA| LINTASTIMOR.ID – Tidak ada ruang tawar-menawar. Di tengah ritme birokrasi yang kerap berjalan perlahan, Bupati Mimika, Johanes Retob, memilih menekan pedal gas. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus selesai. Tanpa itu, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tak akan bergerak, bahkan untuk sekadar dibagikan secara simbolis.
Penegasan itu disampaikan oleh Bupati Mimika kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia memberi tenggat tegas: empat hari.
“SKP bukan sekadar dokumen administratif. Itu komitmen kerja. Kalau belum selesai, DPA belum bisa kita bagikan,” tegasnya.
Ultimatum ini bukan tanpa alasan. Bagi orang nomor satu di Mimika itu, penyelesaian SKP adalah fondasi disiplin kinerja. Tanpa fondasi, anggaran hanya akan menjadi angka-angka tanpa arah.
Transparansi Tanpa Tawar
Bupati juga menggarisbawahi satu hal yang tak kalah penting: transparansi. Seluruh kegiatan, kata dia, harus segera diinput ke dalam sistem. Tidak boleh ada yang ditunda, apalagi disembunyikan.
╔══════════════════════════════════╗
“Semua kegiatan harus masuk sistem. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
Anggaran ini milik rakyat, dan harus dikelola dengan jujur.”
╚══════════════════════════════════╝
Pesan itu mengalir lugas namun sarat makna. Transparansi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan sikap moral birokrasi.
Mengubah Pola Pikir, Melayani Sepenuh Hati
Lebih jauh, Bupati Johanes Retob mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika untuk mengubah pola pikir. Bekerja bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi sebagai bentuk pelayanan tulus kepada masyarakat.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan daerah hanya mungkin terjadi jika pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. DPA bukan sekadar simbol penyerahan dokumen, melainkan tanda dimulainya tanggung jawab besar kepada publik.
Dengan tenggat empat hari di depan mata, pesan Bupati jelas: disiplin kinerja adalah kunci, dan integritas adalah pondasinya. Jika SKP selesai, anggaran berjalan. Jika tidak, pembangunan pun menunggu.
