ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID-Atambua bukan sekadar kota perbatasan. Ia adalah wajah negara di beranda timur Indonesia. Maka ketika desas-desus tentang praktik calo mencuat di ruang pelayanan publik, pemerintah tak bisa sekadar diam.
Kamis pagi, (26/02/2026), Wakil Bupati Belu, , melangkah cepat. Tanpa seremoni. Tanpa pemberitahuan panjang. Ia melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Mall Pelayanan Publik (MPP).
Langkah itu bukan rutinitas administratif. Itu adalah respons atas laporan masyarakat—tentang dugaan praktik percaloan dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga.
Di ruang-ruang pelayanan yang biasanya riuh antrean, Vicente memilih menyapa, memeriksa, dan memastikan sendiri.
Negara Tak Boleh Dikalahkan Calo
Sidak itu, kata Vicente, merupakan arahan langsung Bupati Belu. Pemerintah tak ingin ada ruang gelap dalam pelayanan identitas warga—dokumen paling mendasar yang menentukan akses terhadap hak-hak sipil.
█████████████████████████████████
“Kami turun karena ada laporan masyarakat tentang calo yang mengurus KTP dan Kartu Keluarga. Ini menjadi perhatian serius. Atas arahan Bupati, saya diminta memastikan langsung di lapangan.”
— Vicente Hornai Gonsalves
█████████████████████████████████
Ia menyusuri loket-loket pelayanan. Berdialog dengan petugas. Mengamati alur antrean. Menguji prosedur.
Hasilnya?
Tak ditemukan praktik percaloan.
Dukcapil, kata Vicente, menegaskan komitmen mereka: tidak melayani perantara. Hanya masyarakat yang datang dan mengurus sendiri dokumennya yang akan diproses.
█████████████████████████████████
“Setelah sidak, tidak ditemukan adanya calo. Teman-teman di Dukcapil berkomitmen tidak akan melayani perantara. Pelayanan hanya untuk masyarakat yang datang sendiri.”
— Vicente Hornai Gonsalves
█████████████████████████████████
Di titik itu, negara hadir. Tegas. Tanpa kompromi.
Mall Pelayanan Publik: Wajah Modern yang Belum Sepenuhnya Siap
Namun sidak tak berhenti di Dukcapil. Vicente melangkah ke Mall Pelayanan Publik—ruang integrasi berbagai layanan pemerintah yang dirancang untuk memangkas birokrasi.
Di sana, ia menemukan persoalan lain.
Masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang belum menempatkan petugas pelayanan secara aktif di lokasi tersebut. Sebuah ironi di tengah semangat pelayanan terpadu.
█████████████████████████████████
“Kita menemukan masih ada dinas teknis yang belum menempatkan tenaga di Mall Pelayanan Publik. Ini bisa menghambat pelayanan. Kita akan konfirmasi agar segera ditindaklanjuti.”
— Vicente Hornai Gonsalves
█████████████████████████████████
MPP tanpa petugas aktif ibarat gedung megah tanpa denyut pelayanan. Secara fisik ada, tetapi secara fungsional belum maksimal.
Vicente tak ingin itu berlarut.
Ia berharap seluruh OPD menempatkan tenaga secara konsisten agar pelayanan benar-benar terpusat dan masyarakat tak lagi dipingpong dari satu kantor ke kantor lain.
Dukungan dan Harapan Pengelola MPP
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, , yang juga mengelola Mall Pelayanan Publik, menyambut baik kunjungan tersebut.
Baginya, sidak bukan sekadar inspeksi, tetapi sinyal penguatan.
█████████████████████████████████
“Kami sangat memerlukan dukungan dari OPD pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang terintegrasi agar terlibat aktif dalam pelayanan di Mall Pelayanan Publik.”
— Vinsensius Mau
█████████████████████████████████
Ia menegaskan, MPP dirancang sebagai simpul integrasi. Tanpa keterlibatan aktif semua pihak, konsep pelayanan terpadu hanya akan menjadi slogan.
Sidak sebagai Pesan Politik Pelayanan
Di perbatasan seperti Belu, pelayanan publik bukan sekadar administrasi. Ia adalah legitimasi kehadiran negara.
Sidak Vicente mengirim pesan jelas:
tidak ada ruang untuk calo, tidak ada toleransi untuk kemalasan birokrasi.
Pelayanan harus bersih.
Petugas harus hadir.
Dan masyarakat harus dilayani, bukan dipersulit.
Di Atambua, Kamis itu, pemerintah memilih untuk tidak menunggu masalah membesar. Ia datang lebih dulu—mengetuk pintu pelayanan, memastikan negara tetap berdiri di belakang warganya.
