TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Sembilan tahun bukan waktu yang singkat bagi sebuah konflik ketenagakerjaan. Ia menyisakan tanda tanya, dokumen yang tercecer, dan hak-hak pekerja yang menggantung. Di tengah situasi itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRK Mimika bergerak membuka kembali lembar-lembar arsip mogok kerja di tubuh (PTFI).
Pansus yang dibentuk oleh meminta segera mengumpulkan data lengkap terkait mogok kerja yang telah berlangsung hampir satu dekade.
Ketua Pansus, , menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026). Pertemuan itu menjadi yang kedua kalinya dengan Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga, guna memperkuat koordinasi antara Pansus dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
╔════════════════════════════════════╗
“Sebelumnya Pansus telah mengirim surat kepada Bupati
untuk menyelaraskan langkah-langkah yang akan diambil.
Kami berupaya mencari solusi terbaik bersama pihak
manajemen Freeport dan pemerintah.”
╚════════════════════════════════════╝
Menurut Derek, Pansus tidak ingin bekerja dalam gelap. Transparansi dan validasi data menjadi fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh. Karena itu, Disnakertrans diminta menginventarisasi seluruh dokumen penting, termasuk surat rekomendasi dari Gubernur hingga kementerian terkait selama masa konflik berlangsung.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang atau tercecer—terutama arsip yang dapat menjelaskan akar persoalan.
╔════════════════════════════════════╗
“Melalui arsip dan surat tembusan dari provinsi
maupun pusat, kami ingin mengetahui inti
permasalahan yang sebenarnya.”
╚════════════════════════════════════╝
Selain itu, Pansus juga meminta data valid mengenai jumlah karyawan yang terlibat dalam mogok kerja. Derek menilai, selama ini koordinasi belum berjalan optimal akibat minimnya keterbukaan dan ketepatan data.
Terkait kemungkinan pemanggilan manajemen PTFI, Derek menegaskan bahwa langkah tersebut akan dilakukan setelah seluruh data terkumpul dan diverifikasi secara menyeluruh. Pansus ingin memastikan setiap keputusan berbasis fakta, bukan asumsi.
Rekomendasi akhir nantinya akan mengerucut pada dua opsi utama: kembalinya karyawan untuk bekerja atau pembayaran hak-hak mereka sesuai ketentuan.
Dengan masa kerja enam bulan, Pansus menargetkan persoalan yang telah berlangsung lama ini dapat segera menemukan titik terang. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan di Mimika, menurut Derek, menjadi prioritas yang harus dijaga bersama.
Konflik yang berlarut bukan hanya soal angka dan arsip, tetapi menyangkut kehidupan para pekerja dan keluarganya. Kini, publik menanti: akankah kerja Pansus mampu membuka simpul yang selama sembilan tahun tak kunjung terurai?
