ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID–Atambua malam itu tidak sekadar menjadi ruang sidang—ia berubah menjadi panggung akuntabilitas, tempat angka-angka bertemu nurani, dan laporan bertemu harapan. Di bawah cahaya lampu Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Belu, Senin (30/03/2026), Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H berdiri membawa satu dokumen penting: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dokumen itu bukan hanya deretan angka dan pasal. Ia adalah cerita setahun perjalanan pemerintahan—tentang capaian, tentang tantangan, dan tentang janji yang terus diuji oleh realitas.
Dalam suasana yang khidmat, Bupati Willy Lay menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar ritual administratif, melainkan cermin yang harus berani memantulkan wajah pemerintahan apa adanya.
╔════════════════════════════════════════════╗
“LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Melalui laporan ini kita dapat melihat capaian, tantangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi
untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.”
╚════════════════════════════════════════════╝
Nada suaranya tenang, tetapi pesan yang dibawa mengandung bobot yang tak ringan: transparansi dan tanggung jawab.
Di tengah laporan yang sarat angka, Bupati juga menyelipkan sentuhan kemanusiaan. Ia mengajak semua yang hadir untuk sejenak menundukkan hati, menyambut Pekan Suci dengan semangat pelayanan.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Saya juga mengucapkan selamat memasuki Pekan Suci bagi umat Kristiani.
Semoga melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus kita semua
semakin diteguhkan dalam semangat pelayanan dan pengabdian kepada sesama.”
╚════════════════════════════════════════════╝
LKPJ yang disampaikan memuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan: dasar hukum, visi-misi, hingga potret utuh Kabupaten Belu. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada denyut keuangan daerah—nadi yang menghidupi pembangunan.
Tahun 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp 905 miliar, dari target Rp 947,22 miliar. Sebuah capaian yang, menurut Bupati, lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menggali potensi yang ada.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp 905 miliar lebih.
Ini menunjukkan adanya kerja keras dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah
dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.”
╚════════════════════════════════════════════╝
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp 859,30 miliar dari anggaran Rp 988,25 miliar. Angka-angka ini tidak berdiri sendiri—ia menjelma menjadi layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan masyarakat. Dari ruang kelas hingga jalan desa, dari pelayanan kesehatan hingga ketertiban umum, APBD bekerja dalam diam.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menjalankan berbagai urusan non-pelayanan dasar—mulai dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, hingga komunikasi dan informatika. Bahkan, sektor pilihan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata tetap menjadi denyut tambahan yang memperkaya arah pembangunan.
Dalam struktur pemerintahan, roda birokrasi Belu ditopang oleh sekretariat, perangkat penunjang, hingga Inspektorat sebagai penjaga akuntabilitas. Di lapangan, 12 kecamatan, 12 kelurahan, 69 desa, dan 18 desa persiapan menjadi ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Analisis kontekstual:
Capaian realisasi pendapatan yang mendekati target menunjukkan adanya stabilitas fiskal yang cukup baik, meski masih menyisakan ruang optimalisasi. Di sisi lain, selisih antara anggaran dan realisasi belanja mengindikasikan adanya kehati-hatian atau kemungkinan kendala dalam penyerapan anggaran—sebuah isu klasik yang sering menjadi tolok ukur efektivitas birokrasi daerah. Dalam konteks ini, pembahasan LKPJ oleh DPRD akan menjadi krusial, bukan hanya sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai penentu arah perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Di penghujung penyampaiannya, Bupati Willy Lay menyerahkan LKPJ itu bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari dialog yang lebih dalam antara eksekutif dan legislatif.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Kami berharap LKPJ ini dapat dibahas lebih lanjut melalui mekanisme sidang paripurna
sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi bahan evaluasi bersama
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan
kepada masyarakat di Kabupaten Belu.”
╚════════════════════════════════════════════╝
Malam pun menutup sidang itu dengan sunyi yang bermakna. Di atas meja DPRD, angka-angka tetap diam—tetapi di baliknya, ada harapan yang terus bergerak: agar setiap rupiah benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan, dan setiap laporan tak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi janji yang ditepati.
