Dalam semangat pembaruan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Mimika melahirkan lembaga-lembaga baru untuk menata pelayanan publik yang lebih modern dan berdaya saing.
Laporan Khusus LINTASTIMOR.ID | TIMIKA]- Di bawah sinar pagi di halaman Pusat Pemerintahan Mimika, Bupati Johannes Rettob berdiri tegap di depan barisan aparatur sipil negara. Suaranya lantang namun bergetar dengan keyakinan. Hari itu, Senin (10/11/2025), ia mengumumkan babak baru dalam perjalanan birokrasi Mimika — penambahan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Pembentukan BRIDA bertujuan untuk menjawab permintaan pemerintah pusat agar daerah terus menghadirkan inovasi baru setiap tahunnya,” ujar Johannes Rettob dalam sambutannya pada rapat Smart City di Hotel Horison Ultima, Timika.
Menjawab Zaman dengan Struktur Baru
Dua OPD baru yang dibentuk adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang sebelumnya tergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) — lembaga yang akan menjadi motor riset dan ide-ide segar pemerintahan.
Keduanya lahir dari kebutuhan akan tata kelola yang lebih adaptif dan visioner. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu menata potensi wisata Mimika yang kaya, dari pesona pesisir hingga tradisi leluhur. Sementara BRIDA disiapkan sebagai wadah lahirnya inovasi kebijakan berbasis data dan penelitian.
“Kami ingin memastikan bahwa birokrasi Mimika tidak hanya sibuk dengan administrasi, tapi juga menghasilkan gagasan baru yang bisa menjawab tantangan zaman,” kata Johannes.
Tujuh UPTD, Satu Tujuan: Pelayanan yang Lebih Dekat
Selain dua OPD baru, Pemkab Mimika juga menambah tujuh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang tersebar di sejumlah dinas. Empat di antaranya berada di Dinas Kesehatan, guna memperkuat pelayanan kesehatan dasar di wilayah-wilayah terpencil.
Sementara masing-masing satu UPTD lainnya ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerataan Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Bupati Mimika menegaskan bahwa pejabat yang akan memimpin UPTD baru ini segera ditunjuk. “Saya minta setiap OPD segera menyusun anggaran agar unit-unit baru ini bisa berfungsi optimal. Reformasi bukan hanya di atas kertas, tapi harus terasa sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Reformasi yang Hidup dan Bergerak
Langkah ini bukan sekadar penataan kelembagaan. Bagi Johannes Rettob, reformasi birokrasi berarti menghadirkan pemerintahan yang hidup — yang mendengar, belajar, dan bergerak bersama rakyat.
Dengan kehadiran OPD dan UPTD baru, Pemkab Mimika meneguhkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat pelayanan publik, dari kota hingga kampung, dari meja rapat hingga lapangan kerja nyata.
Karena di Mimika, reformasi bukan sekadar perubahan struktur, tetapi perubahan cara pandang: dari administrasi menjadi pengabdian.
