MIMIKA [LINTASTIMOR.ID] – Suara riuh tambang liar kembali menggema di Mimika. Di tengah gelisah masyarakat dan tarik-menarik kepentingan, Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Kabupaten Mimika, angkat bicara. Baginya, persoalan ini bukan sekadar soal tambang, melainkan soal harga diri wilayah dan masa depan orang Mimika.
“Kontroversi masyarakat menjadi perlawanan sendiri ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” ujar Primus, Jumat (12/9/2025), dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Pengawasan dan Suara Bersama
Primus menegaskan, DPR bersama pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar tidak ada pihak yang berjalan sendiri. “Kami terus menyuarakan itu supaya kami dan pemerintah bisa turun bersama,” katanya, menandaskan pentingnya langkah kolektif.
Tapal Batas yang Diperdebatkan
Lebih jauh, ia menyinggung bahwa lokasi tambang ilegal tersebut berada di wilayah rawan, tepat di tapal batas yang sering diperdebatkan. Pemda Mimika berencana duduk bersama Gubernur Papua Tengah untuk mencari solusi yang tidak merugikan semua pihak.
“Saya dengar dari bupati dan wakil, kita akan duduk bersama dengan gubernur Papua Tengah untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini merupakan tapal batas yang sering digaungkan juga,” jelasnya.
Negosiasi Antar Kabupaten
Primus menegaskan bahwa langkah hati-hati sangat dibutuhkan. “Ada tambang ilegal tetapi itu juga ada perbatasan. Kalau kita salah ambil langkah, akan merugikan semua pihak, jadi kita berhati-hati dalam mengambil keputusan,” katanya.
Tambang itu berada di tengah perbatasan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai, tetapi secara administratif sudah masuk wilayah Distrik Mimika Barat Tengah. “Itu tempatnya orang Mimika,” pungkasnya, menegaskan bahwa hak ulayat masyarakat setempat tidak boleh diabaikan.
English Version
Primus Natikapereyau: Mimika DPRK Highlights Illegal Mining Controversy at the Border
MIMIKA [LINTASTIMOR.ID] – The debate over illegal mining once again rises in Mimika, echoing across disputed borderlands. For Primus Natikapereyau, Chairman of the Mimika Regional People’s Council (DPRK), this issue is not merely about mining—it is about territorial dignity and the future of the Mimika people.
“This controversy, where communities take matters into their own hands, should not be happening,” Primus stated firmly on Friday (Sept 12, 2025).
Oversight and Joint Action
He emphasized that both DPR and the local government are maintaining strict oversight. “We keep raising our voice so that we and the government can move together,” he said.
Disputed Borderlands
According to Primus, the illegal mining site lies in a sensitive border zone. The Mimika administration plans to hold talks with the Governor of Central Papua to resolve the matter carefully.
“I heard from the regent and deputy regent that we will sit down with the governor of Central Papua to address this, because it is a border area that has long been debated,” he explained.
Inter-Regional Negotiations
Primus warned that rash actions could bring greater harm. “There is illegal mining, but it also involves borders. A wrong move could create more problems, so we must proceed cautiously,” he said.
The disputed mine is located between Dogiyai and Deiyai regencies, yet administratively it falls under the Mimika Barat Tengah District. “It belongs to the people of Mimika,” he concluded, stressing that local customary rights must be respected.
Versi Bahasa Papua (Melayu Papua)
Primus Natikapereyau: DPRK Mimika Bicara Tambang Liar di Batas Tanah
MIMIKA [LINTASTIMOR.ID] – Tambang liar bikin ribut lagi di tanah Mimika. Primus Natikapereyau, Ketua DPRK Mimika, bilang ini bukan cuma soal emas keluar dari tanah, tapi soal harga diri orang Mimika dan batas wilayah yang jelas.
“Kontroversi masyarakat jadi perlawanan sendiri itu sebenarnya tidak boleh ada,” bilang Primus, Jumat (12/9/2025), nada suara tegas.
Duduk Sama-sama, Jalan Sama-sama
Primus bilang DPR dan pemerintah daerah tetap awasi terus. “Kita suarakan terus supaya DPR dan pemerintah bisa turun sama-sama,” katanya.
Batas Tanah yang Masih Diperdebatkan
Dia tambah bilang lokasi tambang itu ada di wilayah batas yang sering bikin ribut. Pemerintah Mimika mau duduk bicara sama Gubernur Papua Tengah untuk cari jalan keluar.
“Saya dengar dari bupati dan wakil, kita akan duduk sama gubernur Papua Tengah untuk selesaikan ini, karena ini memang tapal batas yang sering orang bicara,” jelasnya.
Hati-hati Ambil Langkah
Primus bilang jangan buru-buru ambil keputusan. “Tambang itu memang ilegal, tapi juga masuk wilayah perbatasan. Salah ambil langkah bisa bikin rugi semua pihak, jadi harus hati-hati,” katanya.
Tambang itu ada di tengah batas Dogiyai dan Deiyai, tapi sudah masuk Distrik Mimika Barat Tengah. “Itu tanah orang Mimika,” pungkasnya.
