KUPANG | LINTASTIMOR.ID – Di tengah kekhawatiran ribuan aparatur yang menggantungkan hidupnya pada status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah pertemuan penting berlangsung antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat. Percakapan itu bukan sekadar agenda resmi, melainkan upaya mencari solusi bagi masa depan sekitar 9.000 tenaga PPPK di Nusa Tenggara Timur yang kini terancam dirumahkan.
Pada pertemuan yang digelar hari ini, Jumat (6/3/2026) Anggota Komisi II DPR RI Esthon L. Foenay bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk membahas persoalan serius yang sedang dihadapi daerah terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai dari pemerintah pusat.
Isu ini menjadi perhatian besar karena ribuan tenaga PPPK tersebut selama ini mengisi berbagai sektor pelayanan publik penting di daerah—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.
Dalam pertemuan itu, Esthon menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan menyangkut nasib manusia yang selama ini telah mengabdi bagi masyarakat.
╔════════════════════════════════════╗
“Tenaga PPPK adalah bagian penting dari pelayanan publik di daerah. Kita harus mencari solusi bersama agar mereka tidak menjadi korban kebijakan fiskal.”
— Esthon L. Foenay
╚════════════════════════════════════╝
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan kepegawaian, Esthon menyampaikan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat. Ia menilai kebijakan pengelolaan belanja pegawai harus mempertimbangkan kondisi daerah, terutama provinsi seperti NTT yang masih sangat membutuhkan tenaga aparatur untuk melayani masyarakat.
Baginya, ribuan PPPK tersebut bukan sekadar pegawai kontrak, melainkan tulang punggung pelayanan publik di banyak wilayah.
Secara kontekstual, persoalan ini berkaitan dengan kebijakan nasional mengenai pembatasan belanja pegawai yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Bagi provinsi seperti Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya luas dan kebutuhan pelayanan dasar masih tinggi, pengurangan tenaga aparatur berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik di sektor-sektor vital.
Karena itu, pertemuan antara anggota DPR RI dan pemerintah provinsi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi yang adil—baik dari sisi pengelolaan keuangan negara maupun keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Di balik angka 9.000 PPPK, tersimpan kisah para guru yang tetap mengajar di sekolah-sekolah pelosok, tenaga kesehatan yang melayani pasien di puskesmas terpencil, serta aparatur yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Pertemuan hari itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tetapi bagi ribuan PPPK di NTT, setiap langkah perjuangan yang dilakukan hari ini adalah harapan agar pengabdian mereka tidak berhenti di tengah jalan.
