Ketika Belu Bicara Infrastruktur, Kemiskinan, dan Masa Depan Anak-anaknya
ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID — Di ruang kerja yang dindingnya memajang peta dan harapan, percakapan itu berlangsung tanpa basa-basi. Selasa, 25 Februari 2026, tiga komisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur—Komisi I, III, dan V—datang ke beranda negeri. Kabupaten Belu, wajah paling depan Indonesia di batas RI–Timor Leste, menyambut mereka dengan data, luka, dan cita-cita.
Bupati Belu, Wilybrodus Lay,S.H didampingi Wakil Bupati , menerima rombongan di ruang kerjanya. Pertemuan itu bukan seremoni. Ia lebih menyerupai sidang nurani tentang apa yang belum selesai di perbatasan.
╔══════════════════════════════════════════╗
“Kami berharap Bapak dan Ibu dapat menyuarakan aspirasi dari perbatasan
untuk membangun NTT, membangun Belu, dan membangun Indonesia.”
— Willybrodus Lay
╚══════════════════════════════════════════╝
Kalimat itu meluncur pelan, tetapi sarat beban sejarah: perbatasan sering disebut strategis, namun kerap tercecer dalam realisasi.
Jalan yang Longsor, Akses yang Terputus
Isu pertama yang dibuka adalah infrastruktur. Di sejumlah titik, ruas jalan yang dibangun melalui dana APBN mengalami longsor—di Kilometer 6 dan Kilometer 7—serta pada ruas Teun dan jalur Atambua–Wedomu.
Di atas kertas, jalan adalah garis.
Di lapangan, ia adalah urat nadi.
Ketika longsor memutus jalur, yang terhenti bukan sekadar kendaraan. Distribusi logistik, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut tersendat.
Bupati mengusulkan agar desain konstruksi jalan dari pemerintah pusat—yang dinilai lebih kokoh dan tahan lama—dapat diadopsi oleh pemerintah provinsi. Sebuah usulan teknis, namun berdampak strategis: kualitas pembangunan menentukan usia harapan infrastruktur.
Secara tata kelola, sinergi desain dan standar konstruksi antara pusat dan daerah menjadi penting agar tidak terjadi disparitas mutu proyek. Perbatasan tak boleh menjadi lokasi uji coba kualitas rendah.
“Tidur di Atas Lumbung Padi”
Namun yang paling menggugah bukan hanya jalan yang retak, melainkan ironi sosial yang lebih dalam.
╔══════════════════════════════════════════╗
“Kita seperti tidur di atas lumbung padi tetapi masih tetap miskin.
Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi.”
— Willybrodus Lay
╚══════════════════════════════════════════╝
Belu memiliki potensi. Pertanian, perdagangan lintas batas, dan posisi strategis geopolitik adalah modal. Namun angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah.
Pemerintah daerah, kata Bupati, telah memerintahkan sejumlah OPD untuk mengidentifikasi langsung kondisi masyarakat miskin—termasuk realitas sosial ketika anak-anak harus diasuh nenek karena orang tua merantau demi ekonomi.
Kemiskinan di perbatasan bukan sekadar statistik. Ia adalah wajah anak yang menunggu kiriman uang, rumah yang separuh kosong, dan mimpi yang tertunda.
Dalam analisis pembangunan, wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan afirmatif: integrasi ekonomi lokal, penguatan UMKM, akses permodalan, dan kebijakan distribusi yang berpihak. Tanpa itu, perbatasan akan terus menjadi etalase simbolik, bukan pusat pertumbuhan.
Pendidikan: Tiket Keluar dari Lingkaran
Di antara jalan dan kemiskinan, Bupati menyelipkan satu harapan paling panjang: pendidikan.
Ia meminta dukungan DPRD Provinsi NTT agar putra-putri Belu memperoleh kuota dan kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Karena di perbatasan, pendidikan adalah tiket keluar dari lingkaran.
Secara kebijakan, afirmasi pendidikan bagi wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seharusnya menjadi prioritas berkelanjutan. Beasiswa, kuota khusus, hingga program kemitraan universitas dapat menjadi instrumen mobilitas sosial.
Tanpa investasi pada generasi muda, pembangunan fisik hanya akan menjadi proyek jangka pendek.
Ruas Teun dan Arah Masa Depan
Ruas jalan Teun yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka juga menjadi sorotan. Jalur ini bukan sekadar penghubung administratif, melainkan jalur vital mobilitas masyarakat perbatasan.
Dalam perspektif regional, konektivitas antarwilayah memperkuat integrasi ekonomi lokal. Jika jalur penghubung terhambat, maka pasar, layanan publik, dan pertumbuhan akan ikut melambat.
Kunjungan Komisi I, III, dan V DPRD Provinsi NTT diharapkan tidak berhenti sebagai agenda kerja rutin. Di ruang itu hadir antara lain Sekretaris Komisi I Hironimus T. Banafanu, Anggota Komisi III Simon Guido Seran, serta anggota Komisi V seperti Lusia R.Y. Lana, Adoe Yuliana Elisabeth, Agustinus Bria Seran, dan Kasimirus Kolo, bersama jajaran OPD dan BPBD Provinsi NTT.
Nama-nama itu kini membawa pulang satu hal: suara perbatasan.
Perbatasan selalu disebut beranda.
Tetapi beranda bukan hanya tempat berdiri dan melambaikan tangan.
Ia harus menjadi ruang hidup yang layak.
Belu telah bicara—tentang jalan yang longsor, kemiskinan yang membelit, dan anak-anak yang ingin kuliah di kampus terbaik negeri ini.
Kini, pertanyaannya sederhana namun mendesak:
apakah suara dari beranda akan benar-benar didengar di ruang keputusan?
