Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Example 728x250
Hukum & KriminalKabupaten MimikaNasionalPeristiwa

Pemkab Mimika Hormati Proses Hukum, Evaluasi Sistem Pengawasan ASN

73
×

Pemkab Mimika Hormati Proses Hukum, Evaluasi Sistem Pengawasan ASN

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TIMIKA,[LINTASTIMOR.ID] – Suasana serius menyelimuti halaman Pusat Pemerintahan Mimika pagi itu. Usai memimpin apel gabungan, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, dengan nada prihatin namun tegas, menegaskan sikap pemerintah daerah terhadap kasus yang tengah menguji integritas birokrasi Mimika.

Kami sangat prihatin atas kasus ini, yang menyangkut masalah teknis, namun kami juga menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Abraham Kateyau, Senin (3/11/2025).

Example 300x600

Pernyataan itu menanggapi penetapan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Venue Aero Sport Timika senilai Rp79 miliar—salah satu proyek yang dahulu menjadi kebanggaan saat pelaksanaan PON XX Papua.

Menurut hasil penyidikan, keempat ASN tersebut diduga memiliki peran dalam mengatur proses tender dan memenangkan salah satu perusahaan kontraktor, PT Karya Mandiri Permai. Pemeriksaan pun terus berlanjut di tingkat penyidik Kejati Papua.

Abraham menjelaskan bahwa para ASN tersebut telah mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Pemkab Mimika. Namun, keputusan akhir pemberian bantuan hukum masih menunggu arah kebijakan Bupati Mimika.

Lebih jauh, Sekda Mimika menggarisbawahi pentingnya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga bagi seluruh birokrat. Ia menegaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kami akan memperkuat sistem pengawasan dan memastikan setiap ASN bekerja sesuai aturan. Mengelola uang negara adalah amanah, bukan peluang,” tegasnya.

Kasus ini menjadi cermin betapa ranah hukum dan etika pemerintahan kerap berjalan berdampingan namun rapuh ketika tanggung jawab moral diabaikan. Di tengah sorotan publik, Pemkab Mimika kini berupaya menegakkan prinsip good governance dengan langkah reflektif dan korektif.

Meski bayang-bayang perkara hukum membayang, satu hal tetap pasti: hukum harus menjadi penuntun, bukan momok, dan keadilan—betapa pun beratnya—tetap harus ditegakkan demi menjaga martabat birokrasi Mimika.

Example 300250