TIMIKA |LINTASTIMOR.ID] –
Dalam jawaban Pemerintah yang dibacakan oleh Johannes Rettob bupati Kabupaten Mimika terkait permasalahan realisasi pembayaran pengadaan tanah yang dianggarkan sebesar 6,1 milyar namun realisasinya tidak seratus persen.
Demikian yang disampaikan Johannes dalam Paripurna III Masa Sidang II DPR Kabupaten Mimika dalam rangka mendengar jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR atas Ranperda PP-APBD Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2024, Jumat (4/7/2025)
“Dapat dijelaskan bahwa di tahun 2024 tidak ada pengadaan tanah. hal ini disebabkan karena gagal tender jasa penilai atau apraisal. pengadaan tanah yang dimaksud sudah dianggarkan kembali pada tahun 2025. untuk kedepannya kami akan meningkatkan koordinasi terkait pengadaan tanah pemerintah,”ujar Johannes
Selain menjelaskan soal oengadaan tanah Johannes juga menjelaskan soal kegiatan normalisasi sungai/kali, tetap menjadi program rutin (proritas) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dan untuk tahun 2025 kegiatan normalisasi termasuk pembangunan talud sungai akan dilakukan pada distrik kuala kencana, distrik kwamki narama, distrik mimika baru, distrik wania, dan distrik iwaka. hal ini sekaligus menjawab pandangan umum Fraksi Gerindra.
Dalam pembangunan akses jalan yang menghubungkan antar kampung/distrik diperlukan perencanaan terlebih dahulu untuk memastikan berbagai aspek teknis maupun non teknis, serta perlu mempertimbangkan banyak faktor seperti karateristik jalan, kondisi tanah, dampak lingkungan dan biaya pembangunan agar pembangunan jalan tersebut dapat berfungsi optimal dan aman bagi pengguna jalan.
Pada tahun 2025 dinas PU PR sudah menganggarkan perencanaan pembangunan jalan dari Mimika Timur Ke Mimika Barat, sebagai langkah awal melihat aspek teknis maupun non teknis pembangunan jalan yang menghubungkan antar kampung, dan selanjutnya akan dilakukan perencanaan pembangunan jalan ke distrik-distrik yang berada di pesisir maupun pegunungan secara bertahap.
“Peningkatan dan pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan di mimika gunung telah dilakukan oleh dinas pupr secara bertahap sesuai prioritas, arahan teknis dan non teknis serta dan ketersediaan anggaran, penyelesaian pemasangan Box Culvert dan pelebaran jalan pada ruas nabire mayon saat ini dalam tahapan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan yang terdampak,”ujar Johannes
Lanjutnya, terdapat lebar jembatan yang belum sesuai dengan lebar jalan saat ini dikarenakan dalam proses perencanaan pelebaran jembatan pada tahun anggaran 2025, pembangunan jembatan penghubung antar Kampung Anggigi Dan Ompuni Distrik tembagapura akan dilakukan dengan perencanaan dahulu karena pekerjaan cukup komplek.
Untuk perencanaan peningkatan jalan di Mimika gunung telah dilakukan namun pada proses pelaksanaan terkendala penentuan trase jalan oleh pihak-pihak warga setempat mengenai kepemilikan lahan, sehingga pekerjaan tidak dapat dikerjakan.
