TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di sebuah ruang pertemuan Hotel Grand Tembaga yang dipenuhi percakapan tentang masa depan, para pemangku kepentingan Distrik Kwamki Narama berkumpul dalam satu tujuan: merancang arah pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Jumat (6/3/2026), Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Distrik Kwamki Narama menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan nyata di tingkat kampung dan kelurahan.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Viron Balinol Mom. Turut hadir Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling, Kepala Distrik Kwamki Narama Edwin Hanuebi, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Viron Balinol Mom menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, termasuk Distrik Kwamki Narama yang dinilai memiliki potensi strategis untuk dikembangkan.
Namun ia juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi warga, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
╔════════════════════════════════════╗
“Perencanaan pembangunan tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memastikan program prioritas benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Potensi lokal perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”
— Viron Balinol Mom
╚════════════════════════════════════╝
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka keterisolasian wilayah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
╔════════════════════════════════════╗
“Usulan program harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar usulan formalitas tanpa dampak yang jelas.”
— Viron Balinol Mom
╚════════════════════════════════════╝
Sementara itu, Kepala Distrik Kwamki Narama Edwin Hanuebi dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Melalui forum ini, pemerintah distrik menjaring berbagai usulan program dari masyarakat untuk kemudian disusun berdasarkan skala prioritas serta diselaraskan dengan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
╔════════════════════════════════════╗
“Kami berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Distrik Kwamki Narama.”
— Edwin Hanuebi
╚════════════════════════════════════╝
Dari hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Distrik Kwamki Narama tahun 2026 tersebut, tercatat sebanyak 167 usulan program pembangunan yang diajukan masyarakat. Usulan itu mencakup berbagai sektor prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Secara kontekstual, jumlah usulan yang cukup besar ini menggambarkan dua hal sekaligus: tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dan masih luasnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di wilayah distrik. Musrenbang dengan demikian tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga cermin aspirasi warga yang berharap pembangunan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Di balik angka 167 usulan program, tersimpan harapan panjang dari kampung-kampung yang ingin melihat jalan dibangun, sekolah diperbaiki, dan layanan kesehatan semakin dekat dengan rakyat.
Musrenbang hari itu mungkin berakhir di ruang pertemuan hotel, tetapi percakapan tentang masa depan Mimika—seperti aliran sungai yang tenang—akan terus mengalir menuju tahun-tahun pembangunan berikutnya.
