TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di Ballroom Hotel Kanguru, Jalan Cenderawasih, percakapan tentang masa depan Distrik Jita mengalir hangat di antara para kepala kampung, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah. Dari ruang pertemuan itu, suara dari pesisir dan kampung-kampung kecil bertemu dalam satu forum: merancang pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat.
Jumat (6/3/2026), Distrik Jita menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) distrik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2027. Forum ini diikuti perwakilan 10 kampung, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta tim pendamping dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika.
Dari hasil pembahasan bersama, sebanyak 129 usulan program pembangunan berhasil dihimpun dari sepuluh kampung tersebut. Usulan yang diajukan mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan MCK, perumahan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur berupa jembatan dan penerangan jalan.
Bagi masyarakat pesisir, sektor ekonomi juga menjadi perhatian penting. Mereka mengusulkan penguatan bidang perikanan, termasuk bantuan alat tangkap bagi para nelayan yang menggantungkan hidup pada laut.
Sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob, yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa Musrenbang distrik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif.
╔════════════════════════════════════╗
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga distrik, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.”
— Fransiskus Bokeyau
╚════════════════════════════════════╝
Ia menambahkan bahwa Musrenbang juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar setiap usulan yang lahir benar-benar berkualitas dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, terus berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Jita. Dalam penyusunan program, pemerintah kampung diharapkan memperhatikan skala prioritas, mengoptimalkan potensi lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Distrik Jita Suto Rontini mengingatkan agar para kepala kampung benar-benar memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam setiap usulan yang diajukan.
╔════════════════════════════════════╗
“Kita tahu masih banyak fasilitas pelayanan pemerintah, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan di Distrik Jita yang masih kurang.”
— Suto Rontini
╚════════════════════════════════════╝
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan pembangunan fasilitas rumah ibadah yang masih belum memadai di sejumlah kampung.
╔════════════════════════════════════╗
“Jika ada fasilitas gereja yang masih kurang, itu bisa diajukan dalam Musrenbang.”
— Suto Rontini
╚════════════════════════════════════╝
Menurutnya, setiap usulan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pada sektor perumahan dan penyediaan air bersih yang masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah kampung.
╔════════════════════════════════════╗
“Yang paling penting adalah perumahan dan air bersih sehingga itu bisa masuk dalam usulan. Jangan sampai kita mengusulkan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.”
— Suto Rontini
╚════════════════════════════════════╝
Secara kontekstual, banyaknya usulan yang muncul dari Distrik Jita menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah pesisir Mimika masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar yang cukup besar. Namun di sisi lain, tingginya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang juga menandakan semakin kuatnya kesadaran kolektif untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah.
Di balik 129 usulan program itu, tersimpan harapan masyarakat kampung—tentang air bersih yang mengalir di rumah-rumah, jembatan yang menghubungkan kampung, sekolah yang lebih layak, dan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka.
Musrenbang mungkin hanya berlangsung beberapa jam di sebuah ballroom hotel. Namun bagi masyarakat Jita, setiap usulan yang dituliskan hari itu adalah titipan harapan agar pembangunan benar-benar berjalan menuju kampung-kampung mereka.
