NABIRE | LINTASTIMOR.ID — Selembar nota kesepahaman diteken di Nabire. Namun, di balik tinta dan tanda tangan itu, ada satu batas yang sengaja ditegaskan: koordinasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengubur perkara.
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Kepolisian Resor Intan Jaya, dan Kejaksaan Negeri Nabire menyepakati pola koordinasi dalam menangani laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kesepahaman itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang ditandatangani di Nabire, Jumat, 25 September 2026.
Tetapi MoU tersebut bukan tiket untuk menghentikan laporan. Bukan pula payung yang menghapus kewenangan penegak hukum ketika sebuah persoalan pemerintahan ternyata memiliki indikasi tindak pidana.
Penegasan itu disampaikan Kapolres Intan Jaya Kompol Sofyan C.A. Samakori sehari setelah penandatanganan.
“Tidak ada kewenangan yang dikesampingkan,” kata Sofyan, Sabtu, 26 September 2026.
Kalimat itu menjadi garis batas dari kesepahaman tiga institusi tersebut.
Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki mekanisme pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, APH tetap memiliki kewenangan ketika sebuah laporan mengarah pada dugaan tindak pidana.
Karena itu, koordinasi tidak ditempatkan sebagai tembok antara laporan masyarakat dan proses hukum.
Ia justru menjadi jembatan untuk menentukan sejak awal: apakah suatu persoalan merupakan kesalahan administratif atau telah memiliki indikasi tindak pidana.
Dari Laporan Menuju Verifikasi
Sofyan menjelaskan, setiap laporan tidak serta-merta berujung pada proses pidana.
Ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Data awal dikumpulkan dan diverifikasi. Dari sana, aparat dapat melihat konstruksi persoalan secara lebih utuh sebelum menentukan mekanisme penanganannya.
Pembedaan tersebut penting dalam ruang pemerintahan.
Tidak setiap kesalahan administrasi otomatis merupakan tindak pidana. Sebaliknya, label persoalan sebagai “urusan pemerintahan” juga tidak dapat dengan sendirinya menutup pintu penegakan hukum apabila ditemukan indikasi korupsi.
Di titik itulah APIP dan APH diharapkan bekerja dalam garis kewenangan masing-masing.
“Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila persoalannya merupakan kesalahan administratif, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif,” ujar Sofyan.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa substansi MoU bukan terletak pada selembar dokumen, melainkan pada bagaimana sebuah laporan dipilah secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Sebuah kesalahan administrasi membutuhkan mekanisme administrasi. Tetapi ketika bukti menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, proses hukum tetap terbuka.
Tidak Ada Kekebalan dari Tanda Tangan
Bagi masyarakat, persoalan seperti ini memiliki arti penting.
Laporan dugaan penyimpangan dalam pemerintahan tidak boleh kehilangan makna hanya karena masuk dalam ruang administrasi. Pada saat yang sama, proses pemerintahan juga tidak semestinya dibebani kriminalisasi setiap kali terjadi kesalahan administratif.
Di antara dua kepentingan itulah koordinasi APIP dan APH menemukan relevansinya.
MoU tersebut tidak menjadi dasar untuk menghentikan laporan, menghapus dugaan tindak pidana, ataupun memberikan kekebalan kepada aparatur pemerintahan.
Yang hendak dibangun adalah pola kerja agar kedua institusi tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Sofyan mengatakan setiap laporan harus ditempatkan pada ukuran yang sama: bukti dan hukum.
“Melalui koordinasi ini kita memperjelas batas tugas masing-masing, sehingga penanganan laporan dapat dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan integritas aparat sebagai bagian penting dari kesepahaman.
Personel yang terlibat diminta menjaga integritas dan kerahasiaan informasi selama proses pemeriksaan. Data yang diperoleh dalam penanganan laporan tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar proses hukum maupun pengawasan.
Sebab, ketika sebuah laporan masuk ke ruang pemeriksaan, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah perkara. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum ikut berada di dalamnya.
MoU Akan Diuji di Lapangan
Di atas kertas, koordinasi selalu terlihat rapi.
Ada pembagian kewenangan. Ada tahapan pemeriksaan. Ada mekanisme untuk membedakan kesalahan administratif dengan dugaan tindak pidana.
Namun hukum tidak berhenti di atas kertas.
Kesepahaman itu baru menemukan maknanya ketika sebuah laporan benar-benar masuk, data diperiksa, bukti diuji, dan keputusan harus diambil tanpa tekanan kepentingan.
Masyarakat tetap memiliki ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan. APIP tetap menjalankan fungsi pengawasan internal. APH tetap memiliki kewenangan untuk memproses dugaan tindak pidana sesuai hukum.
Di situlah MoU antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Polres Intan Jaya, dan Kejaksaan Negeri Nabire akan menemukan ukuran sesungguhnya.
Bukan pada megahnya seremoni penandatanganan.
Bukan pada banyaknya pejabat yang hadir.
Melainkan pada satu pertanyaan sederhana yang kelak muncul setiap kali laporan datang: apakah persoalan itu diperiksa berdasarkan bukti, ditempatkan sesuai kewenangannya, dan diselesaikan tanpa menutup pintu keadilan?
Sebab koordinasi seharusnya memperjelas jalan menuju hukum—bukan menjadi jalan memutar untuk menjauhinya.
