TIMIKA, |LINTASTIMOR.ID| — Di sebuah ruang pertemuan yang pagi itu dipenuhi percakapan pelan, Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menundukkan wajahnya pada satu persoalan mendasar: akurasi data kesehatan. Bukan semata angka-angka, melainkan jejak hidup ribuan warga yang bergantung pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui rekonsiliasi dan validasi data yang digelar Rabu (19/11/2025), Mimika mencoba menata ulang lanskap pelayanan kesehatan agar lebih jernih, lebih adil, dan lebih berpihak.
Sudah 12 tahun sejak JKN diluncurkan pada 1 Januari 2014. Selama itu pula Mimika melangkah dengan kepala tegak menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) lima tahun berturut-turut. Namun prestasi, sebagaimana sejarah selalu mengajarkan, tidak pernah datang tanpa tantangan yang diam-diam menyertai.
“Asa itu harus dirawat,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frans Kambu, saat membuka kegiatan. Suaranya tegas namun lembut, seolah mengingatkan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya urusan teknis, tapi juga moral. “Masih ada warga yang belum terdaftar JKN atau status kepesertaannya tidak aktif. Kita harus memastikannya.”
Pernyataan itu menggema di ruangan, seperti mengetuk pintu kesadaran bersama. Sebab di balik angka—42.172 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD dengan anggaran lebih dari 19 miliar rupiah—ada keberlangsungan hidup yang harus dijaga. Ada hak-hak dasar yang tak boleh tersisih oleh kelalaian administrasi.
Frans menegaskan bahwa rekonsiliasi ini bukan sekadar menyisir data, melainkan menata arah kebijakan tahun 2026: Siapa yang ditanggung Pemda? Siapa yang akan diambil alih pusat atau YPMAK? Apa yang harus dilakukan jika kebutuhan lebih besar dari kemampuan fiskal daerah? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung seperti awan yang menuntut kejelasan sebelum hujan turun.
“Kita ingin memastikan anggaran tidak terbuang sia-sia. Jangan sampai kita membayar iuran untuk warga yang sudah pindah atau bahkan meninggal,” tambahnya. Di balik kalimat tersebut, terbaca satu pesan kuat: efisiensi bukan sekadar kewajiban pemerintahan, tetapi penghormatan pada uang rakyat.
Di sisi lain ruangan, Ketua Panitia Esterlina mengurai latar belakang kegiatan. Ada ketenangan ketika ia berbicara, namun sekaligus kejujuran yang menyingkap berbagai hambatan.
“Program JKN sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa memikirkan biaya. Sejak 2016, Pemda telah berkomitmen membayar iuran bagi warga miskin,” ujarnya. Tapi di kalimat berikutnya, ia mengakui realitas yang tak bisa ditutup-tutupi: peserta tidak aktif, warga berobat tanpa identitas, data kependudukan yang tak selalu berjalan seiring dengan dinamika sosial.
Dalam setiap kebijakan, selalu ada bagian yang tak sempat terlihat: perjalanan data yang tak lengkap, administrasi yang tersendat, dan mereka yang tercecer di tengah jalan. Rekonsiliasi seperti ini ibarat menyalakan kembali lampu di lorong pelayanan publik—menyoroti tempat-tempat yang selama ini gelap.
Di Mimika, kesehatan bukan sekadar program. Ia adalah tali penghubung antara negara dan warganya. Ketika data diperbaiki, sesungguhnya yang sedang dipulihkan adalah rasa percaya. Ketika peserta dipastikan aktif, yang sedang dijaga adalah hak paling sederhana: hak untuk hidup sehat.
Rekonsiliasi ini, pada akhirnya, bukan hanya pertemuan teknis. Ia adalah refleksi tentang bagaimana sebuah daerah menafsirkan tanggung jawabnya. Tentang bagaimana Mimika belajar berjalan lebih pelan agar bisa melihat lebih jauh. Tentang bagaimana kebijakan sosial seharusnya tidak hanya dilaporkan, tetapi dirawat—dengan empati, ketelitian, dan kejujuran.
Dan di tengah perjalanan panjang JKN yang telah melewati lebih dari satu dekade, Mimika memilih untuk tidak sekadar bertahan. Ia memilih untuk memperbaiki diri. Membaca ulang catatan. Mengonfirmasi kembali kebenaran.
Sebab dalam dunia kesehatan, satu data saja bisa berarti satu nyawa. Dan nyawa, dalam kamus kebijakan apa pun, selalu menjadi alasan untuk terus bekerja lebih sungguh-sungguh.
