TIMIKA |LINTASTIMOR ID)-Di Distrik Wania, upaya merapikan cara negara berbicara dimulai dari hal paling mendasar: tata naskah dinas yang tertib.
Di halaman Kantor Distrik Wania, pada pagi Senin yang teduh, para kepala kampung, lurah, dan aparat pemerintahan duduk dalam satu lingkaran perhatian yang sama: bagaimana bahasa birokrasi bisa menjadi lebih rapi, lebih seragam, dan lebih dapat dipercaya. Sosialisasi Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas menjadi titik awal untuk meredakan kekacauan kecil yang selama ini diam-diam tumbuh di meja-meja administrasi.
Sekretaris Distrik Wania, Aloysius Daproma Yawang, berdiri dengan ketenangan seorang aparatur yang telah lama melihat persoalan itu tumbuh.
▌ “Kami melihat adanya disparitas dalam praktik administrasi di tingkat kelurahan, kampung, maupun distrik,” ujarnya, mengakui kondisi apa adanya tetapi tanpa menyalahkan siapa pun.
▌ “Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang seragam mengenai tata naskah dinas sesuai Peraturan Bupati.”
Di mata Aloysius, kegiatan ini bukan sekadar rutinitas; ia adalah upaya mengembalikan disiplin pada tubuh pemerintah. Administrasi adalah tulang punggung birokrasi, dan tata naskah dinas—yang kerap diremehkan—adalah aliran darah yang membuat tubuh itu tetap hidup.
Para peserta mendengarkan paparan narasumber yang memahami anatomi dokumen pemerintahan: aturan penulisan, format, struktur surat, hingga bagaimana kata-kata resmi harus dirangkai tanpa meninggalkan makna. Dari sini, perubahan kecil diharapkan lahir: kelurahan dan kampung yang tak lagi bekerja “sekadarnya”, melainkan bekerja “sebagaimana mestinya”.
Aloysius menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari gelombang digitalisasi pemerintahan yang kini bergulir di Mimika.
▌ “Kami ingin pengelolaan administrasi berjalan optimal dan sesuai standar,” katanya, seolah menyitir mimpi lama tentang birokrasi yang efisien.
Di balik pernyataan-pernyataan itu, tersimpan refleksi yang lebih dalam: bahwa negara sering tersandung bukan karena kebijakan besar gagal, tetapi karena surat-surat kecil di level bawah tak tersusun dengan benar. Dengan merapikan tata naskah dinas, Distrik Wania sedang merapikan cara pemerintah memahami dirinya sendiri.
Sebuah gerakan kecil, tetapi penuh makna, untuk memastikan bahwa pemerintahan bukan hanya hadir—melainkan hadir dengan bahasa yang tertib, jernih, dan menghormati warganya.
