Dari Paripurna ke-66 DPRD NTT, Disiplin Anggaran Ditegaskan demi Arah Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat
KUPANG | LINTASTIMOR.ID —
Ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pagi itu terasa lebih dari sekadar formalitas kelembagaan. Ia menjadi ruang refleksi, tempat jeda sejenak sebelum langkah kembali dilanjutkan. Rabu, 14 Januari 2025, Rapat Paripurna ke-66 DPRD Provinsi NTT digelar—menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, sekaligus membuka Masa Persidangan II.
Di mimbar pimpinan, Ketua DPRD Provinsi NTT Emiliana Nomleni—akrab disapa Mama Emy—memimpin jalannya sidang dengan nada tenang namun tegas. Seperti seorang nahkoda, ia tidak sekadar menandai pergantian waktu, tetapi mengingatkan arah pelayaran.
Refleksi atas Fungsi dan Tanggung Jawab
Dalam pidatonya, Mama Emy menyampaikan refleksi atas pelaksanaan fungsi DPRD sepanjang masa persidangan sebelumnya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tiga pilar itu, baginya, bukan sekadar mandat undang-undang, melainkan tanggung jawab etis kepada rakyat Nusa Tenggara Timur.
Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, agar kebijakan publik tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjelma menjadi pelayanan yang efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan harus kembali pada satu tujuan: melayani rakyat,” menjadi pesan implisit yang mengalir dari pidatonya.
Anggaran sebagai Kompas Moral
Momentum awal tahun anggaran menjadi titik tekan utama. Mama Emy mengingatkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan secara sah bersama DPRD dan Pemerintah Daerah. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTT untuk berpegang teguh pada prinsip tertib perencanaan dan tertib anggaran.
Tidak ada ruang untuk improvisasi tanpa dasar. Tidak ada toleransi bagi kegiatan yang tidak direncanakan atau dianggarkan secara matang.
“Sesuatu yang dikerjakan tanpa perencanaan ibarat berlayar tanpa kompas—mudah tersesat dan sulit sampai ke tujuan,”
Emiliana Nomleni, Ketua DPRD Provinsi NTT.
Pernyataan itu bukan sekadar metafora. Ia adalah peringatan politik dan administratif: bahwa anggaran publik adalah amanah, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Konsistensi sebagai Kunci Tata Kelola
Lebih jauh, Mama Emy menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Di situlah letak kualitas tata kelola pemerintahan. Tanpa konsistensi, kebijakan mudah berubah menjadi proyek; tanpa disiplin, program mudah kehilangan arah.
Dalam konteks NTT—dengan tantangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan akses layanan dasar—ketertiban anggaran bukan sekadar prosedur teknokratis, melainkan syarat keadilan sosial.
Makna Politik dari Sebuah Paripurna
Rapat Paripurna ke-66 ini menjadi penanda penting kesinambungan kerja DPRD Provinsi NTT. Bahwa setiap penutupan masa sidang adalah ruang evaluasi, dan setiap pembukaan adalah komitmen baru. Komitmen untuk bekerja lebih tertib, lebih jujur, dan lebih berpihak.
Dalam lanskap politik lokal yang kerap diuji oleh kepentingan jangka pendek, pesan Mama Emy terasa sebagai pengingat bahwa lembaga perwakilan rakyat harus berdiri sebagai penjaga arah, bukan sekadar pengesah rutinitas.
Paripurna hari itu pun ditutup dengan kesadaran kolektif: bahwa melayani Nusa Tenggara Timur membutuhkan lebih dari pidato dan angka—ia menuntut integritas, tanggung jawab, dan keberanian untuk konsisten.
