Di ruang rapat sederhana di jantung Kota Timika, hukum dan keadilan duduk berdampingan. Hari itu, Kejaksaan Negeri Mimika dan Pemerintah Daerah sepakat: dana desa bukan sekadar angka di atas kertas, tapi amanah untuk kesejahteraan rakyat.
TIMIKA, |LINTASTIMOR.ID| — Jumat pagi, 31 Oktober 2025, ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika terasa hangat. Di antara meja kayu dan berkas-berkas administrasi, suara tegas Isak Lokobal, Kasubag Bantuan Hukum Sekda Mimika, mengalun dengan nada penuh tanggung jawab.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan tanpa penyimpangan. Kami tidak ingin ada indikasi korupsi jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan,” ujarnya mantap.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi Hukum tentang Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa itu merupakan hasil sinergi antara Kejaksaan Negeri Mimika dan Pemerintah Daerah Mimika, menghadirkan perwakilan dari sepuluh kampung di wilayah tersebut. Di ruang itu, hukum tidak lagi dipandang menakutkan, melainkan sebagai sahabat yang menuntun agar pembangunan di desa berjalan lurus dan transparan.
Bagi Isak Lokobal, dana desa bukan hanya soal pembangunan infrastruktur. Di baliknya ada cita-cita yang lebih besar: kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat kampung.
“Kami berharap dana desa benar-benar bermanfaat dan menyatu dengan kebutuhan masyarakat. Melalui sosialisasi ini, kami ingin pengelolaan dana desa di setiap kampung berjalan baik dan mencegah penyimpangan,” ujarnya dengan nada reflektif.
Baginya, hukum adalah pagar kasih—bukan jeruji. Ia menjaga agar niat baik tidak tergelincir di tengah jalan.
Dari sisi lain ruangan, Edyson Rafra, Kepala Kampung Mawokauw Jaya, turut menyuarakan rasa syukurnya. Ia tahu betapa pentingnya pengetahuan hukum bagi para kepala kampung agar tidak tersandung masalah ketika mengelola dana miliaran rupiah yang dititipkan negara.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami berharap Kejaksaan Negeri Mimika tidak hanya mengadakan acara seremonial, tetapi juga rutin turun langsung ke kampung-kampung, memberikan bimbingan dan pencegahan di lapangan,” ujar Edyson, suaranya tenang tapi tegas.
Ia menambahkan, pihaknya mendukung penuh program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) yang dijalankan Kejaksaan Negeri Mimika—sebuah inisiatif hukum yang hadir bukan untuk menakut-nakuti aparat kampung, melainkan untuk membimbing agar dana desa digunakan dengan benar, sesuai peruntukan, dan berpihak kepada rakyat.
Sore menjelang, kegiatan itu ditutup dengan pesan moral yang dalam. Bahwa transparansi bukan sekadar kata dalam laporan, tapi cermin dari niat baik para pengelola desa.
Seperti kata pepatah hukum, “Fiat justitia ruat caelum” — Sekalipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan.
Dan di Mimika, hari itu, keadilan mulai menjejak dari hal paling dekat: mengawal dana desa agar tak lepas dari hati nurani rakyat.
