TIMIKA|LINTASTIMOR.ID)-Dalam suasana yang hangat namun penuh keseriusan di Hotel Grand Tembaga, Timika, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun ulang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah. Sebuah ikhtiar yang bukan hanya administratif, melainkan langkah strategis menata arah pembangunan Mimika agar lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Selama tiga hari, sejak 22 hingga 24 Oktober, ruang pertemuan itu menjadi arena dialog terbuka antara para pejabat, perwakilan perangkat daerah, dan narasumber ahli. Di bawah koordinasi Bagian Organisasi (Ortar) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, setiap peserta tampak serius menelaah kembali peran dan fungsi masing-masing, seolah sedang merangkai ulang peta jalan pemerintahan daerah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindon, hadir membacakan sambutan Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang menegaskan bahwa penyusunan tupoksi bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang sehat dan responsif.
“Di era perubahan yang serba cepat ini, setiap organisasi dituntut mampu beradaptasi secara cerdas,” ujar Evert membacakan sambutan Bupati. “Kita harus memperkuat tata kelola, memperjelas peran, serta menyelaraskan fungsi agar setiap perangkat daerah bekerja secara sinergis dan terukur.”
Menurutnya, pembangunan daerah bukanlah tugas satu lembaga semata, melainkan kerja kolektif yang menuntut kolaborasi lintas perangkat. Dalam nuansa yang reflektif, Evert mengajak semua pihak untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong, integritas, dan komitmen bersama demi membangun Mimika yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
“Dengan semangat kebersamaan, kita mampu menata ulang struktur pemerintahan menjadi lebih solid dan adaptif,” tegasnya.
FGD ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Mimika. Di sini, para peserta diajak mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan, menata ulang alur kerja, serta merumuskan tupoksi yang lebih jelas, lugas, dan relevan dengan dinamika pelayanan publik.
Evert juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah terletak pada kejelasan peran dan orientasi kinerja.
“Penetapan tupoksi yang tepat akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik yang kita berikan,” ujarnya penuh keyakinan. “Asistensi dari para narasumber berkompeten akan membantu kita memastikan setiap rumusan selaras dengan regulasi dan kebutuhan daerah.”
Ketika forum berakhir, yang tersisa bukan sekadar catatan hasil diskusi, melainkan semangat baru untuk membangun Mimika yang lebih terarah. Dari ruang FGD itu, tumbuh keyakinan bahwa tata kelola yang baik bermula dari kesadaran bersama: memahami peran, menunaikan fungsi, dan bekerja dengan hati untuk masyarakat.
