DEYAI [LINTASTIMOR.ID], – Di tepi Sungai Dawung, batas alami yang memisahkan Deyai dan Mimika, Bupati Deyai Melkianus Mote berdiri tegak. Dengan suara mantap, ia menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: tapal batas telah ditetapkan oleh negara dan harus dihormati.
“Kita tanam gapura di sini bukan karena keinginan pribadi, tapi karena mengikuti tapal batas yang sudah ditetapkan Kemendagri,” ujar Mote dalam kunjungan kerja Forkopimda dan para kepala OPD di Kampung Mudetadi, Distrik Bowobado.
Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Pemerintah Kabupaten Deyai meletakkan batu pertama pembangunan kantor listrik, menyetujui pembangunan di tiga kampung, dan merancang pembangunan gapura tapal batas di Sungai Dawung. Semua dilakukan demi mempertegas eksistensi wilayah yang sah secara hukum.
Namun, di balik langkah pembangunan, Bupati Mote juga menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar warga tidak mudah diombang-ambingkan isu tapal batas yang disertai iming-iming jabatan atau janji politik.
“Masyarakat jangan terprovokasi. Jangan mau dijanjikan jabatan camat atau kepala desa oleh siapa pun. Tapal batas itu bukan urusan pribadi, tapi urusan pemerintah dan ditentukan oleh Kemendagri,” tandasnya.
Dalam nada diplomatis namun tegas, Mote juga mengulurkan tangan persahabatan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia berharap pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan bersama, demi kesejahteraan masyarakat kedua daerah.
“Kalau kami bangun kantor camat di sisi kanan perbatasan, biarlah Mimika bangun di sisi kiri. Supaya kita membangun daerah ini bersama-sama,” katanya penuh harap.
Menurutnya, posisi tapal batas telah diatur sejak pemekaran wilayah Kabupaten Jaya. Bila terjadi perbedaan pandangan, ia menegaskan akan mengikuti risalah resmi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Masyarakat minta tapal batas di Jayanti, tapi sesuai aturan, batas kami bukan di Jayanti — melainkan di Sungai Dawung,” jelasnya dengan nada pasti.
Di kawasan perbatasan itu, Pemkab Deyai tengah menyiapkan pembangunan fasilitas pemerintahan seperti sekolah, puskesmas, polsek, dan koramil — simbol pelayanan dan kehadiran negara di garis batas.
“Sekali lagi saya minta, masyarakat jangan mudah terprovokasi janji-janji. Kita fokus membangun,” pungkas Bupati Melkianus Mote.
