MIMIKA|LINTASTIMOR.ID] – Sidang Paripurna LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024 dan Raperda PP-ABPD menjadi momentum buat para wakil rakyat untuk menyuarakan berbagai permasalahan khususnya yang terrjadi di kabupaten mimika dan perlu di tindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten
mimika sebagai catatan/rekomendasi khusus.
Salah satu permasalahan di Kabupaten mimika yang belum terselesaikan sejak Tahun 2017, adalah Permasalahan Mogok Kerja PT Freeport Indonesia.
Sebagai salah satu dari
Perwakilan pekerja Moker , Billy Lally sangat mengapreseasi beberapa *Rekomendasi atau Pendapat Akhir dari 5 Fraksi yaitu Fraksi Rakyat Bersatu, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Kelompok Khusus yang mendesak Pemkab Mimika Untuk segera menyelesaikan sengketa Industrial Antara Pekerja MoKer Dengan PT Freeport Indonesia*.
Oleh sebab itu, saya berharap pemerintah kabupaten mimika untuk bertindak lebih tegas lagi dalam menyikapi persoalan ini yang sudah terjadi selama 8 tahun lebih, dimana salah satu dampak yang terjadi adalah Pemblokiran BPJS oleh PT Freeport indonesia yang dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas sehingga pekerja Moker kehilangan access dalam pengobatan yang menyebabkan ratusan pekerja meninggal dunia.
Pandangan beberapa fraksi pada sidang Paripurna LKPJ Kabupaten Mimika pada tahun 2025 sekaligus menjawab Tudingan PT Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa permasalan Ini sudah diselesaikan lewat PB 21 pada akhir Tahun 2017 dan argumentasi lainya yang menyatakan mogok kerja tidak sah.
Oleh sebab Itu, kami Berharap PT Freeport Indonesia agar Tunduk Pada Konstitusi, tunduk pada aturan dan Perundangan2 yang berlaku dan Taat pada beberapa Rekomendasi terkait sengketa ini dari berbagai lembaga/badan hukum yang mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya legally binding yang menyatakan bahwa Aktifitas mogok yang dilakukan Sejak Tahun 2017 adalah SAH secara konstitusi.
“Penghormatan tertinggi kami para mokers selaku warga masyarakat mimika buat para Anggota DPRK Kabupaten mimika, Pimpinan-pimpinan Fraksi, dan beberapa Partai Politik yang telah mendesak Pemerintah kabupaten mimika Untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Billy Lally.
