TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] — Sekretaris Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Jan Magal, menyatakan dukungan atas inisiatif Yayasan Wisata Alam Papua (YWAP) dan PT Wisata Puncak Nemangkawi (WPN) dalam pengelolaan wisata pendakian Gunung Nemangkawi. Namun, ia mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat adat sejak awal.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara launching YWAP dan PT WPN yang digelar di Hall Room lantai 5 Hotel Horison Diana, Kamis (24/7/2025). Acara tersebut dihadiri Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau dan sejumlah tokoh adat serta pemilik hak ulayat.
“Kami dari Lemasa mendukung kegiatan ini karena memang tujuannya baik. Tapi yang kami sayangkan, semuanya terkesan mendadak. Tidak ada pemberitahuan apalagi sosialisasi kepada lembaga dan masyarakat adat,” ujar Jan Magal.
Lemasa, yang selama ini dipercaya mewakili masyarakat adat Amungme, mengaku tidak memahami secara utuh latar belakang pembentukan YWAP maupun PT WPN. Padahal, menurutnya, kegiatan semacam ini seharusnya dimulai dengan penjelasan terbuka mengenai rencana, struktur, hingga dampak bagi masyarakat pemilik wilayah adat.
“Harusnya ada sosialisasi dulu, agar kita tahu, sejauh mana masyarakat terlibat. Karena bagaimana pun, Lemasa adalah lembaga yang memiliki wilayah adat di Gunung Nemangkawi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan visi dan misi dua lembaga baru itu, serta mengingatkan risiko munculnya konflik sosial jika pemilik hak ulayat tidak dilibatkan.
“Kita antisipasi jangan sampai timbul hal-hal yang tidak kita inginkan, hanya karena ada pemilik hak ulayat yang tidak dilibatkan sejak awal. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Lemasa meminta agar ke depan YWAP dan PT WPN tidak hanya bergerak di permukaan, tetapi benar-benar turun melihat akar rumput—masyarakat adat yang memegang hak atas wilayah tersebut.
“Untuk pengembangan ke depan, penting adanya keterlibatan Lemasa sebagai lembaga sah pemilik tanah ulayat,” tutup Jan Magal.
