MIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di bawah langit Papua yang teduh dan tanah yang menyimpan sejarah panjang peradaban adat, aroma kopi mulai menulis takdir baru. Kamis (9/4/2026), bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah peneguhan arah masa depan: Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono, meresmikan pengembangan pertanian kopi bersama Yayasan Somatua di Jalan Cenderawasih SP 2, Timika.
Peristiwa ini terasa lebih dari sekadar agenda kerja. Ia menjelma menjadi momentum sunyi yang sarat harapan—tentang tanah yang kembali ditanami, tentang masyarakat adat yang kembali berdiri di atas haknya sendiri, dan tentang kopi yang perlahan menjelma menjadi bahasa kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Masyarakat hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari cerita besar yang sedang ditulis ulang. Kopi, yang dulu mungkin sekadar tanaman, kini dipandang sebagai jalan panjang menuju kemandirian ekonomi yang berakar pada kearifan lokal.
Ketua Yayasan Somatua, Maximus Tipagau, berdiri dengan keyakinan yang tidak goyah. Baginya, kopi bukan sekadar komoditas, melainkan warisan.
╔════════════════════════════════════════╗
“Tanah tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk ditanami.
Semua masyarakat yang memiliki hak atas tanah—Amungme, Moni, Damal, hingga Mee—harus menjadikan kopi sebagai sumber kehidupan.”
╚════════════════════════════════════════╝
Dalam tutur yang mengalir tenang namun penuh ketegasan, ia menegaskan bahwa tanah Papua bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi ruang identitas. Hak ulayat, menurutnya, adalah fondasi yang tak boleh tergeser oleh kepentingan apa pun.
Ia mengingatkan, sebelum negara hadir dengan kebijakan, masyarakat adat telah lebih dahulu hidup dengan hukum dan nilai yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan.
Dukungan pemerintah pun mengalir jelas. Menteri Koperasi menegaskan komitmen negara untuk mendorong industri kopi Papua agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu bersaing di panggung dunia. Hasil dari langkah awal ini, kata Maximus, akan dibawa hingga ke meja Presiden sebagai bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi rakyat.
Lebih jauh, visi besar mulai digambar: Timika sebagai pusat industri kopi Papua. Dari sana, geliat akan merambat ke Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, hingga Paniai. Dalam tiga tahun ke depan, mimpi itu ditargetkan menembus pasar internasional—Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Tiongkok.
╔════════════════════════════════════════╗
“Kopi ini adalah emas kedua.
Tidak perlu pendidikan tinggi untuk berhasil—cukup tanam, rawat, dan percaya pada tanah sendiri.”
╚════════════════════════════════════════╝
Ia juga mengingatkan tentang dana otonomi khusus yang disebutnya sebagai “uang darah orang Papua”—sebuah ungkapan yang sarat makna dan tanggung jawab moral. Dana itu, menurutnya, harus kembali ke rakyat dalam bentuk program nyata seperti perkebunan kopi yang produktif dan berkelanjutan.
Peresmian berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan protokoler, namun justru di situlah letak kekuatannya. Menteri Koperasi memilih tinggal lebih lama, berbincang, mendengar, dan menyatu dengan masyarakat hingga larut malam—sebuah gestur yang terasa tulus di tengah kehidupan rakyat kecil.
Analisis Kontekstual:
Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan di Papua—dari eksploitasi sumber daya alam yang ekstraktif menuju ekonomi berbasis keberlanjutan dan kearifan lokal. Kopi, sebagai komoditas global dengan nilai tambah tinggi, menawarkan jalan tengah antara pelestarian tanah adat dan peningkatan kesejahteraan. Jika dikelola konsisten, program ini berpotensi menjadi model nasional dalam pemberdayaan masyarakat adat yang tidak tercerabut dari akar budaya mereka.
Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal sederhana namun mendalam: menanam.
Karena di tanah Papua, menanam kopi bukan hanya tentang hari ini—tetapi tentang masa depan yang diseduh perlahan, untuk anak cucu yang kelak akan memetiknya dengan bangga.
