MIMIKA [LINTASTIMOR.ID] – Komisi I DPRK Mimika menggelar kunjungan kerja (kunker) bersama Bappeda, Tapem Setda Mimika, dan tim pemekaran daerah otonomi baru (DOB), Rabu (24/7/2025), di Grand Tembaga.
Agenda utama adalah mendengarkan pemaparan kajian ilmiah terkait rencana pembentukan Kabupaten baru di wilayah administrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Kehadiran unsur legislatif cukup lengkap, termasuk Ketua DPRK Primus Natikapareyau, Wakil Ketua Daud Bunga, dan jajaran Komisi I seperti Alfian Akbar Balyanan, Esterika Komber, Anton Alom, Anthon Pali, hingga Frederikus Kemaku. Hadir pula perwakilan Komisi III dan IV.
Wakil Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan bahwa ini adalah pertemuan kunci untuk mengevaluasi kesiapan pemekaran wilayah Mimika Timur dan Mimika Barat.
Ia menyayangkan ketidakhadiran DPMK, namun mengapresiasi pemaparan dari Bappeda dan Tapem yang menurutnya sudah cukup komprehensif.
“Secara umum, kajiannya menyimpulkan bahwa wilayah kita layak dimekarkan.
Syarat mutlak seperti pemekaran kampung memang masih menjadi tantangan, tapi kami dorong afirmasi khusus dari pemerintah pusat agar jangan hanya terpaku pada aturan baku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alfian menyebutkan, tujuan utama dari pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik, terutama di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota.
Anton Alom, anggota Komisi I, mengaku cukup terkejut dengan keseriusan tim teknis pemekaran. Awalnya ia menduga tim bekerja terpisah dari Bappeda, namun dalam forum itu ia melihat keselarasan yang meyakinkan.
“Saya pikir mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi ternyata tidak. Ini membuktikan bahwa sudah saatnya kita serius memekarkan Mimika Timur. Kalau ini tidak dilakukan, bisa-bisa kota madya malah jatuh ke Nabire, padahal orang Kamoro dan Amungme ada di sini,” tegas Alom.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I, Anton Pali, menambahkan pentingnya menyatukan hasil kajian Tapem dan Bappeda agar tidak terjebak ego sektoral seperti pengalaman pahit masa lalu saat Mimika gagal menjadi pusat provinsi.
“Target kita jelas: menjawab aspirasi masyarakat. Jangan sampai sejarah terulang hanya karena tim bekerja tanpa satu suara,” katanya.
Dari perspektif pembangunan wilayah, Iwan Anwar mengingatkan soal pemilihan lokasi ibu kota DOB yang ideal secara geografis dan transportasi. Ia menilai Kapiraya sulit dijangkau, sehingga perlu pertimbangan matang.
“Kajian lokasi itu harus melibatkan semua unsur: politisi, akademisi, dan tokoh adat. Kita tidak boleh mengulang kesalahan lama. Dulu Mimika gagal rebut provinsi karena tim teknis tidak libatkan kekuatan politik,” ujarnya tajam.
Senada dengan itu, Herman Gafur, Ketua Komisi III DPRK Mimika, menekankan pentingnya ketertiban administrasi kampung dalam menyambut pemekaran. Ia mengingatkan agar pemekaran tidak dijadikan celah untuk mengejar Dana Desa (DD) semata.
“Kita harus pastikan bahwa dari 133 kampung di Mimika, hanya yang taat administrasi yang bisa dimekarkan. Jangan jadikan DOB alat untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.
Dari unsur masyarakat, Yulius Katagame, Koordinator Tim Pemekaran Mimika Timur, mengajak seluruh pihak—legislatif, eksekutif, hingga masyarakat adat—untuk bersatu mendorong percepatan pembentukan DOB Mimika Timur dan Mimika Barat.
“Kalau semua elemen tidak satu irama, mimpi ini tidak akan jadi kenyataan. Tapi kalau kita jalan bersama, kami yakin, Mimika bisa lebih baik dari hari ini,” tutup Katagame penuh harap.
