TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Menyuarakan Kebenaran dari Perbatasan untuk Dunia
Herman Gafur, Ketua Komisi III DPRK Mimika, dengan nada prihatin menyoroti kendala pelayanan masyarakat yang mencuat dari empat distrik di Mimika.
Suara itu lahir setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (17/8/2025), seakan menggambarkan denyut kegelisahan di pelosok yang jauh dari pusat kota.
Di Distrik Hoya, persoalan paling mendasar bahkan terdengar seperti ironi: kantor distrik tidak ada. “Ini menjadi pertanyaan kita, bagaimana pelayanan di sana sementara kantor distriknya tidak ada?” tutur Herman dengan nada getir.
Konsekuensinya, 45 pegawai distrik lebih memilih tinggal di Timika, meski gaji mereka tetap mengalir dari APBD.
Jarak dan ongkos pun menambah luka. “Sekali naik saja ke Hoya, alokasi anggaran mencapai 180 juta,” ungkap Herman. Ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan lapangan terbang (lapter) agar akses ke Hoya tak lagi menjadi penghalang.
Kepala distrik menyebut kondisi keamanan relatif terkendali, namun Herman menekankan pelayanan kesehatan masih jauh dari kata memadai. Hanya empat kelas pendidikan tersedia, sementara masyarakat masih menanti pelayanan kesehatan yang layak.
Sorotan lain jatuh di Distrik Kuala Kencana. Proses pembangunan di sana terasa tersendat. “Sampai sekarang proses pembangunannya belum ‘klik’,” ucap Herman. Apalagi, peralihan tanggung jawab pembangunan dari Tapem ke Dinas Pekerjaan Umum justru menambah kebingungan.
Tak berhenti di situ, status tanah pun menjadi polemik. Lahan yang sejatinya milik Pemda tiba-tiba diklaim oleh segelintir oknum. “Pemerintah harus tegas. Tidak boleh ada pembiaran terhadap klaim sepihak ini,” tegas Herman.
Dari Utikini 1, 2, dan 3, keluhan lain bergema: kebutuhan akan Pustu atau Puskesmas yang nyata. Komisi III berharap kehadiran fasilitas kesehatan akan menjadi jawaban atas rindu masyarakat terhadap pelayanan publik yang manusiawi.
English
Mimika DPRK Commission III Chair Highlights Public Service Challenges in Four Districts
TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Voicing the Truth from the Border to the World
With a tone of concern, Herman Gafur, Chair of Commission III of Mimika’s Regional People’s Representative Council (DPRK), shed light on the obstacles in public service delivery across four districts. His remarks came after a public hearing on Wednesday (August 17, 2025), painting a portrait of unease in remote corners far from the town center.
In Hoya District, the most basic problem stands out as an irony: no district office exists. “This becomes a question for us—how can services function there when the district office itself does not exist?” Herman asked bitterly. As a result, 45 district staff have chosen to reside in Timika, even as their salaries continue to be paid through the regional budget.
Distance and costs deepen the wound. “Just one trip to Hoya consumes a budget allocation of 180 million,” Herman revealed, urging an accelerated construction of an airstrip to ease access.
While the district head reported that security is under control, Herman emphasized that healthcare services remain inadequate. Only four educational classes are available, and proper healthcare remains out of reach.
Attention also turned to Kuala Kencana District, where development appears stagnant. “Until now, the process of development has not yet ‘clicked’,” said Herman. The transfer of responsibility from the administrative division to the Public Works Department has only created further confusion.
Land disputes add fuel to the fire. Property belonging to the regional government has been claimed by opportunists. “The government must be firm. Such unilateral claims cannot be tolerated,” Herman stressed.
Meanwhile, in Utikini 1, 2, and 3, residents long for the establishment of health posts or community health centers. Commission III hopes that proper facilities will finally fulfill the people’s yearning for dignified public service.
Bahasa Tetum (Timor Leste)
Xefe Komisaun III DPRK Mimika Hatutan Dificuldade Servisu Publiku iha Distritu haat
TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Hatudu Verdade husi Fronteira ba Mundo
Herman Gafur, Xefe Komisaun III DPRK Mimika, haluha nia sentimento bainhira nia hatete sobre dificuldade iha servisu publiku iha distritu haat. Diskusaun nee akontese depois RDP (Reuniaun Ouvinte Publiku) Loron-Quarta (17/8/2025).
Iha Distritu Hoya, problema principal mak la iha edifísiu administrativu. “Ita tenki husu, oinsa servisu bele hala’o se la iha ofísio distritu?” Herman hatete ho tristeza. Nune’e, funsionáriu 45 distritu husu atu hela iha Timika de’it, maski sira simu saláriu husi orzamentu rejional.
Viajen ho custos mos sai problema boot. “Loron ida de’it atu baa Hoya, presiza osan to’o 180 juta,” Herman hatete. Nia husu atu halo lalais konstrusaun pista aviasaun iha Hoya.
Seguransa sei diak de’it, maibé servisu saúde seidauk la’o diak. Eskola klas haat de’it mak iha.
Distritu Kuala Kencana mos sai atensaun. Prosesu konstrusaun seidauk la’o diak. “To’o agora, prosesu konstrusaun seidauk ‘klik’,” Herman hatete. Troka responsabilidade husi Tapem ba Obras Públicas halo konfusaun tan.
Terrenu mos sai problema. Terrenu ne’ebé mak iha Pemda, oknum balu kleim katak mak sira nian. “Governu tenki forte. La bele deixa situasaun hanesan nee akontese,” Herman hatete.
Iha Utikini 1, 2, no 3, povu husu atu iha Pustu ka Puskesmas. Komisaun III hakarak atu fasilidade nee bele responde ba hakarak povu hodi simu servisu publiku ho dignidade.
Bahasa Papua (Melayu Papua)
Ketua Komisi III DPRK Mimika Buka Suara: Banyak Susah Pelayanan di Empat Distrik
TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Suara Kebenaran dari Perbatasan untuk Dunia
Herman Gafur, Ketua Komisi III DPRK Mimika, bicara jujur soal banyak kendala pelayanan yang orang hadapi di empat distrik. Dong bicara itu abis RDP, hari Rabu (17/8/2025).
Di Hoya, masalah paling besar: kantor distrik tra ada. “Ini yang kita tanya, bagaimana dong kerja pelayanan kalau kantor distrik saja tra ada?” Herman bilang. Akhirnya, 45 pegawai pilih tinggal di Timika, padahal gaji dong tetap cair dari APBD.
Perjalanan ke Hoya bikin tambah susah. “Satu kali naik saja ke Hoya, biaya 180 juta,” Herman cerita. Dia minta supaya lapangan terbang di Hoya cepat bangun.
Kepala distrik bilang aman-aman saja, tapi Herman bilang kesehatan masih kurang. Cuma ada empat kelas sekolah, sementara orang masih tunggu pelayanan kesehatan baik.
Di Kuala Kencana juga begitu. Pembangunan macet. “Sampai sekarang belum ‘klik’,” Herman bilang. Tanggung jawab pembangunan pindah ke Dinas PU bikin tambah ribet.
Masalah tanah juga ada. Tanah milik Pemda diklaim orang lain. “Pemerintah harus tegas, jangan biarkan orang klaim sembarang,” tegas Herman.
Di Utikini 1, 2, sama 3, orang minta Pustu atau Puskesmas. Komisi III berharap ada tempat kesehatan supaya orang bisa rasa pelayanan yang lebih baik.
