TIMIKA [LINTASTIMOR.ID] –
Langkah kaki Primus Natikapareyau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, baru saja kembali dari wilayah pesisir Mimika, namun hati dan pikirannya masih tertambat pada suara-suara warga yang ditemuinya. Dalam kegiatan yang digelar di lantai lima Hotel Horison Ultima, Rabu (23/7/2025), ia membagikan hasil evaluasi kunjungan kerja (kunker) yang menyoroti kesenjangan infrastruktur dasar di kampung-kampung pesisir.
“Kami baru saja melakukan kunker ke kampung-kampung di wilayah pesisir, untuk melihat langsung, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini,” ujar Primus dengan nada serius namun hangat.
Dari hasil peninjauan, DPRK mendapati fakta lapangan yang mengkhawatirkan. Permintaan warga berpusat pada kebutuhan dasar seperti rumah layak huni, akses jalan lingkungan, dan ketersediaan air bersih.
“Proyek air bersih memang sudah berjalan, tapi perlu ditinjau kembali. Kita harus pastikan bahwa air benar-benar sampai ke masyarakat dengan kuantitas dan kualitas yang memadai,” tegasnya.
Kondisi fasilitas pendidikan juga menjadi sorotan utama. Ketua DPRK itu menuturkan keprihatinannya terhadap banyaknya sekolah dengan bangunan rusak parah.
“Kami melihat sekolah-sekolah perlu mendapat perhatian lebih dari Dinas Pendidikan. Beberapa plafon sudah roboh, dan ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga keselamatan dan kenyamanan anak-anak kita dalam belajar,” ungkap Primus, suaranya sedikit tercekat.
Ia menekankan pentingnya dukungan nyata, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun skema anggaran lainnya, untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Menurutnya, pendidikan adalah cahaya yang harus tetap menyala, meski dalam keterbatasan.
Tak hanya itu, transportasi laut sebagai satu-satunya akses vital juga mendapat perhatian. Primus mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur transportasi laut demi keselamatan warga, terutama bagi tenaga pendidik yang harus menyeberangi perairan setiap hari.
“Kita harus serius menangani infrastruktur laut. Terlalu banyak risiko yang dihadapi guru dan warga saat menggunakan perahu atau kapal seadanya. Perlu perbaikan dan pengawasan menyeluruh,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini menjadi cermin bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Di pesisir, ada anak-anak yang bermimpi besar, ada guru yang mengabdi tanpa batas, dan ada masyarakat yang menanti hadirnya keadilan pembangunan.
