“Informasi yang jelas adalah cahaya kecil yang menuntun masyarakat menemukan haknya.”
Kutipan itu seakan hidup dalam kunjungan Ombudsman RI ke Mimika.
TIMIKA, |LINTASTIMOR.ID |— Ada sesuatu yang romantis sekaligus getir ketika membicarakan pupuk—bahan sederhana yang menentukan hidup-mati sebuah tanaman, dan pada akhirnya, hidup-mati harapan para petani. Di Mimika, Ombudsman Republik Indonesia turun langsung memantau distribusi pupuk, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena suara petani, betapa lirih sekalipun, tetap layak diperhatikan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Dr Yohanes B. J. Rusmanta, menyebut bahwa persoalan pupuk mungkin terlihat kecil dibandingkan persoalan lain di Mimika. Namun justru di situlah letak pentingnya: dari hal-hal kecil itulah kualitas pelayanan publik kerap terlihat.
“Ketika petani datang untuk mengambil pupuk, mereka harus mendapatkan informasi yang jelas—prosedur, tata cara penebusan, dan tempat menyampaikan keluhan. Seperti layanan di bank yang menyediakan penanda yang mudah dipahami. Dinas yang menangani pupuk juga harus demikian,” ujarnya, lembut tetapi tegas.
Informasi, dalam kacamata Ombudsman, adalah bentuk penghormatan. Tanpa informasi, layanan publik menjadi gelap; dan dalam gelap, petani bisa tersesat oleh birokrasi yang rumit.
Yohanes menyampaikan pula bahwa Wakil Bupati telah memberi tahu adanya sarana pengaduan, meski pemasangannya belum optimal.
“Jika sudah terpasang, masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan—misalnya bila ada penjualan ulang pupuk subsidi yang seharusnya untuk petani sendiri. Ada tiga pihak yang harus mengawasi: penyalur pupuk, pengawas pupuk, dan pihak yang menangani pupuk pesisir. Semuanya harus bekerja,” katanya.
Pengawasan pupuk ini merupakan bagian dari program pencegahan bersama Majelis Rasionalisasi dan Fasilitasi Usaha Nasional. Setelah Merauke dinilai berjalan baik, Mimika dipilih sebagai salah satu daerah yang berkembang cepat tetapi rentan: sebuah wilayah yang butuh sistem distribusi yang rapi demi ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan stabilitas ekonomi daerah.
“Pupuk bukan sekadar barang. Ia membawa konsekuensi bagi pertanian, ketahanan pangan, dan penghidupan masyarakat. Itu fokus kami,” jelas Yohanes.
Ia pun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang membuka akses sepenuhnya selama proses pengawasan. Temuan-temuan sudah disampaikan; kini tinggal memastikan perbaikan berjalan konsisten, agar pupuk benar-benar tiba di tangan yang membutuhkan—tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat harga.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong memberikan refleksi yang lebih luas tentang arti pengawasan.
“Sebelumnya kami sudah menerima rekomendasi terkait kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sebagian sudah diperbaiki, sebagian dalam penyempurnaan. Kali ini fokus pada distribusi pupuk, pestisida, dan bahan pertanian lainnya,” katanya.
Baginya, pengawasan adalah cermin—bukan untuk mencari cela, tetapi untuk memastikan pemerintah tidak menjauh dari tujuan awalnya: melayani.
“Pengawasan seperti ini sangat positif. Bukan hanya peringatan, tetapi pengingat agar kita selalu melakukan yang terbaik,” tegasnya.
Emanuel menambahkan bahwa ruang pengaduan yang sudah disiapkan pemerintah harus benar-benar digunakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, pelayanan publik hanya menjadi utuh ketika ada dialog antara mereka yang memerintah dan mereka yang dilayani.
Dan di Mimika, hari itu, dialog itu kembali hidup—pelan, elegan, mengalir seperti pupuk yang diharapkan tiba di tangan petani: membawa kesuburan, membawa kemungkinan, membawa harapan.
