JAKARTA |LINTASTIMOR.ID—
Di tengah gemerlap Ballroom JIExpo Kemayoran, Selasa siang itu, Kabupaten Malaka memilih berjalan dengan langkah senyap. Tidak berteriak, tidak menepuk dada. Namun justru di sanalah kekuatannya: prestasi yang lahir dari kerja panjang, konsisten, dan berpihak pada manusia.
Di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS), Pemerintah Kabupaten Malaka kembali mencatatkan namanya di panggung nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama.
Penghargaan itu bukan sekadar piala atau piagam. Ia adalah pengakuan negara atas sebuah ikhtiar: menjadikan kesehatan sebagai hak, bukan kemewahan.
Negara Hadir, Dari Perbatasan
Seremoni penyerahan UHC Award berlangsung khidmat, dihadiri para pengambil kebijakan nasional:
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ghufron Mukti.
Di antara barisan daerah penerima penghargaan, Malaka berdiri tanpa hingar—namun kokoh. Kabupaten perbatasan ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan alasan untuk membiarkan warganya tertinggal dalam layanan kesehatan.
Kerja Sunyi yang Berbuah Pengakuan
Direktur Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun, dr. Oktelin Kurniawati Kaswadie, menyambut capaian ini dengan rasa syukur yang tenang.
“Penghargaan ini adalah apresiasi pemerintah pusat atas komitmen Kabupaten Malaka dalam memberikan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat,”
ujar dr. Oktelin, Rabu (28/1/2026).
Baginya, UHC Award bukan kemenangan individu, melainkan buah kerja kolektif—dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang percaya bahwa sistem bisa dibangun dengan keberpihakan.
Kesehatan Bukan Tujuan, Tapi Jalan
Di Malaka, UHC tidak dimaknai sebagai garis akhir. Ia adalah pijakan.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah memastikan tidak ada lagi warga Malaka yang takut berobat atau terkendala biaya. Negara harus hadir, dan UHC adalah wujud nyata kehadiran itu,”
tegas dr. Oktelin.
Di balik kalimat itu, tersimpan filosofi kepemimpinan SBS–HMS: prestasi boleh datang belakangan, yang utama adalah rasa aman warga.
Pratama, Tapi Bermakna
Predikat UHC Kategori Pratama menjadi fondasi penting bagi Kabupaten Malaka untuk terus memperkuat sistem layanan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan, dari desa hingga pusat kabupaten—layanan kesehatan diposisikan sebagai jantung pembangunan.
Malaka mengajarkan satu hal:
bahwa prestasi sejati tidak selalu gemuruh,
bahwa kepemimpinan yang matang
lebih memilih bekerja daripada dipuji.
Dan ketika nama Malaka disebut di panggung nasional,
ia hadir bukan sebagai daerah yang meminta perhatian,
melainkan sebagai kabupaten yang telah menunaikan tanggung jawabnya kepada rakyat.
