Pigai Mendesak Pendataan Miskin Ekstrem NTT Usai Tragedi Anak SD di Ngada
JAKARTA | LINTASTIMOR.ID — Di republik yang merdeka hampir delapan dekade, sebuah tragedi kecil namun menyayat kembali mengguncang nurani negara. Seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memilih mengakhiri hidupnya. Penyebabnya terdengar sederhana—tak mampu membeli pena dan buku—namun dampaknya mengguncang fondasi keadilan sosial.
Tragedi itu tidak hanya meninggalkan duka bagi sebuah keluarga, tetapi juga membuka luka lama tentang kemiskinan ekstrem dan kegagalan sistemik negara dalam menjangkau warganya yang paling rapuh.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai angkat suara. Dari Jakarta, ia meminta Gubernur NTT Melki Laka Lena segera mengeluarkan surat edaran untuk melakukan pendataan menyeluruh warga miskin ekstrem atau desil-1 di seluruh wilayah NTT.
❝Negara tidak boleh lagi gagal mengenali siapa warganya yang paling miskin. Pendataan miskin ekstrem harus dilakukan segera dan menyeluruh❞
— Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia
Permintaan itu bukan sekadar administratif. Ia lahir dari keprihatinan mendalam atas satu nyawa yang hilang—dan potensi tragedi lain yang bisa menyusul jika negara tetap lamban.
Pigai menegaskan, surat edaran tersebut harus ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-NTT, agar segera melakukan pendataan warga miskin ekstrem sekaligus menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan yang selama ini menjadi penghalang utama akses bantuan sosial.
Kementerian HAM, kata Pigai, telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk mendalami kasus ini secara komprehensif. Gubernur, menurutnya, turut merasakan duka mendalam dan berencana turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat.
Namun dari hasil pendalaman awal, persoalan mendasar kembali terungkap: administrasi kependudukan.
Data yang diterima Kementerian HAM menunjukkan orang tua korban tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo, sementara sang anak tinggal dan bersekolah di Kabupaten Ngada. Akibatnya, keluarga korban tidak terdata sebagai penerima bantuan desil-1, meski hidup dalam kondisi miskin ekstrem.
❝Masalah administrasi tidak boleh menjadi alasan negara menolak hadir. Negara harus melayani, bukan mempersulit❞
— Natalius Pigai
Bagi Pigai, persoalan ini mencerminkan ironi besar: negara memiliki berbagai program bantuan, tetapi gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan hanya karena perbedaan data wilayah.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menertibkan administrasi kependudukan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
Di balik kebijakan dan perintah itu, ada kisah pilu yang tak boleh dilupakan. Sang anak tinggal bersama neneknya. Ibunya adalah orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan demi menghidupi lima anak. Dalam keterbatasan itu, sebuah pena dan buku menjadi kemewahan—dan akhirnya, menjadi simbol kegagalan negara melindungi masa depan anaknya.
Sebelum mengakhiri hidup, sang anak meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya. Surat itu bukan sekadar pesan perpisahan, tetapi gugatan sunyi kepada negara—tentang hak atas pendidikan, tentang kemiskinan, dan tentang kehadiran negara yang terlambat.
Tragedi ini menjadi pengingat keras: kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka statistik, melainkan wajah-wajah nyata yang bisa kehilangan masa depan—bahkan nyawa—jika negara terus abai.
Dan dari Jakarta, suara Pigai menggema sebagai peringatan:
pendataan bukan sekadar angka, tetapi soal nyawa dan martabat manusia.
