Kwamki Narama dan Pelajaran Kepemimpinan yang Menolak Api Konflik
MIMIKA | LINTASTIMOR.ID —
Konflik sosial kerap lahir dari luka lama yang dibiarkan terbuka, lalu membesar menjadi api perang saudara. Namun di Distrik Kwamki Narama, api itu akhirnya dipadamkan—bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian politik untuk memilih jalan damai.
Penyelesaian konflik Kwamki Narama menjadi penanda penting bagi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak. Di tengah situasi awal pemerintahan yang sarat tekanan dan persoalan kompleks, negara hadir bukan sebagai hakim yang menghukum, melainkan sebagai penjaga persaudaraan.
“Kami melihat pemerintah hadir secara utuh, tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi sebagai penjaga persaudaraan dan kedamaian masyarakat adat,”
— Yance Sani, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Mimika
Kepemimpinan di Saat Krisis
Bagi Ketua KAPP Mimika, Yance Sani, keberhasilan meredam konflik ini mencerminkan karakter kepemimpinan yang tenang dan tidak reaktif. Padahal, konflik tersebut muncul di fase awal masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mimika—sebuah periode krusial yang kerap menjadi ujian legitimasi politik.
Alih-alih memilih pendekatan koersif, pemerintah daerah justru menempuh jalan humanis dan berbasis adat, dengan menempatkan kemanusiaan sebagai poros utama penyelesaian konflik.
“Di tengah banyaknya persoalan di Kabupaten Mimika, kami menilai Bapak Bupati cukup tenang dan cermat dalam mengambil setiap keputusan strategis,” lanjut Yance.
Pendekatan ini membuktikan satu hal penting: ketenangan pemimpin sering kali lebih menentukan daripada kerasnya kekuasaan.
Makna Damai bagi Tanah Adat
Bagi masyarakat adat Papua, konflik bukan hanya soal benturan fisik, tetapi juga peristiwa yang mengoyak tatanan sosial, adat, dan ekonomi. Karena itu, perdamaian di Kwamki Narama memiliki makna yang jauh melampaui penghentian kekerasan.
Perdamaian adalah pemulihan martabat.
Perdamaian adalah ruang bernapas bagi ekonomi rakyat.
Perdamaian adalah jaminan masa depan generasi muda.
KAPP menilai, konflik horizontal selama ini justru kerap dipicu oleh provokasi yang tidak berpijak pada kepentingan masyarakat adat.
“Provokasi konflik tidak memberi manfaat apa pun. Yang dirugikan adalah rakyat kecil dan pengusaha lokal Papua,” tegas Ketua KAPP.
Dampak Nyata bagi Dunia Usaha OAP
Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha adat Papua, KAPP menegaskan bahwa konflik sosial selalu berbanding lurus dengan kemunduran ekonomi lokal. Dalam setiap konflik, pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menjadi pihak paling rentan terdampak.
Konflik menyebabkan:
- Aktivitas usaha dan distribusi barang terhenti
- Biaya operasional dan keamanan melonjak
- Kepercayaan investor merosot
- Lapangan kerja menghilang
- Aset usaha dan fasilitas umum rusak
Dalam situasi seperti itu, perdamaian bukan sekadar jargon moral, melainkan syarat mutlak keberlangsungan hidup ekonomi rakyat.
Perdamaian sebagai Fondasi Pembangunan
KAPP menyambut baik visi Pemerintah Kabupaten Mimika yang menjadikan Kwamki Narama sebagai kawasan pariwisata. Gagasan ini dinilai visioner, namun memiliki prasyarat utama: stabilitas dan rasa aman.
“Gagasan menjadikan Kwamki Narama sebagai destinasi pariwisata adalah keputusan strategis. Namun itu hanya mungkin jika perdamaian terus dijaga,” ujar Yance Sani.
Dalam kerangka ini, perdamaian membuka ruang bagi:
- Masuknya investasi daerah
- Tumbuhnya pengusaha lokal Papua
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Terbukanya lapangan kerja baru
Tanggung Jawab Kolektif
KAPP Mimika menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi berbasis adat serta kearifan lokal. Perdamaian, menurut KAPP, bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat: tokoh adat, tokoh agama, pengusaha, dan generasi muda.
“Tanpa perdamaian, tidak ada usaha.
Tanpa usaha, tidak ada kesejahteraan.
Dan tanpa kesejahteraan, konflik akan terus berulang,”
— Ketua KAPP Mimika
Pelajaran bagi Publik
Dari Kwamki Narama, publik belajar bahwa konflik tidak selalu harus dimenangkan—sebagian justru harus disembuhkan. Ketika negara memilih jalan damai dengan menghormati adat dan kemanusiaan, maka stabilitas sosial dan ekonomi bukan hanya mungkin, tetapi berkelanjutan.
Di tanah Papua, perdamaian bukan kelembutan yang lemah. Ia adalah keberanian tertinggi dalam kepemimpinan.
