Tenun, Etika Kekuasaan, dan Diplomasi Sunyi Manggarai Barat–Belu
LABUAN BAJO |LINTASTIMOR.ID–
Di ruang kerja seorang bupati, negara kerap hadir bukan lewat palu sidang atau sirene penegakan hukum, melainkan melalui percakapan yang tenang—namun menentukan. Selasa (13/01/2026), pertemuan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E., didampingi Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes., dengan Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., bersama istri yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Ny. Lidwina Viviawaty Ng Lay, menjadi penanda bahwa diplomasi antardaerah masih memiliki ruang mulia: kolaborasi yang berakar pada etika dan kepentingan publik.
Kunjungan kerja itu berlangsung di Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat, dan dimaknai sebagai momentum mempererat relasi antarpemerintah daerah—bukan sekadar seremonial, tetapi upaya menyamakan langkah pada sektor-sektor strategis pembangunan.
“Kolaborasi antardaerah bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan berjalan adil, terukur, dan berkelanjutan,”
menggema dalam semangat pertemuan tersebut.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pertemuan semacam ini memiliki makna lebih dalam. Ia menjadi ruang pencegahan dini atas problem laten: tumpang tindih kebijakan, kompetisi anggaran yang tidak sehat, hingga celah konflik kepentingan yang kerap berujung pada persoalan hukum. Ketika kepala daerah memilih duduk bersama, risiko salah tafsir kebijakan dapat ditekan sejak awal.
Pertemuan itu dirangkaikan dengan serah terima tenun khas daerah—sebuah simbol yang melampaui estetika budaya. Tenun adalah kerja panjang, disiplin, dan ketekunan; nilai-nilai yang seharusnya menjiwai relasi antarpemerintah.
“Tenun bukan hanya kain, tetapi pesan: bahwa pembangunan harus dirajut dengan kesabaran, kejujuran, dan saling menghormati,”
makna simbolik yang tersirat dari prosesi tersebut.
Dampak dari diplomasi sunyi ini tak serta-merta kasatmata. Namun bagi publik, ia menghadirkan harapan bahwa pembangunan lintas wilayah—dari pariwisata, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal—dapat dikelola tanpa gesekan, tanpa ego sektoral, dan tanpa membuka ruang penyimpangan kewenangan.
Tanggung jawab moral pun melekat pada para pemimpin daerah: memastikan setiap kesepakatan berujung pada kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada warga. Di sinilah pelajaran penting bagi aparatur dan penegak hukum—bahwa pencegahan lebih bermartabat daripada penindakan; koordinasi lebih kuat daripada koreksi di belakang hari.
Bagi masyarakat, pertemuan ini menjadi pengingat bahwa stabilitas dan kemajuan daerah tidak lahir dari konflik terbuka, melainkan dari kepemimpinan yang bersedia berdialog. Di antara tenun yang saling dipertukarkan, terselip janji tak tertulis: menjaga amanah kekuasaan agar tetap berada di jalur hukum dan kepentingan rakyat.
